Connect with us

UTAMA

Kuota PPPK 2019, Pemkot Kupang Dapat 145 Orang

Published

on

Ilustrasi PPPK 2019 (NET)

Kupang, penatimor.com – Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Pemkot Kupang mendapatkan kuota 145 orang untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tahap I tahun 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang Ade Manafe, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (8/2).

Ade mengatakan, Kemenpan-RB telah mengirimkan surat kepada Pemkot Kupang terkait kuota P3K sebanyak 145 orang, terdiri dari tenaga guru sebanyak 129 orang dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 16 orang.

Dijelaskan, kuota yang diberikan ini sesuai dengan data yang sudah ada di Kemenpan-RB, sehingga perlu dilakukan pengecekan apakah semua sudah sesuai atau tidak.

Pasalnya di Pemkot Kupang, kuota tenaga penyuluh pertanian hanya berjumlah 13 orang.

“Nanti kita akan lihat, untuk tenaga penyuluh pertanian ini memang data yang ada di Kemenpan-RB sejumlah 16 orang, sementara yang ada hanya 13 orang, tiga orang lainnya sudah pindah atau mengundurkan diri,” ujarnya.

Selain itu Ade mengaku, untuk tenaga guru, kuota yang diberikan sebanyak 129 orang yang merupakan tenaga eks K2.

BKPPD akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melihat kembali data-data guru eks K2 yang sudah ada.

Selain itu kata Ade, tim BKPPD juga akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan apakah yang bersangkutan masih ada atau tidak.

“Pasalnya, kuota yang diberikan sesuai dengan data yang sudah ada di Kemenpan-RB, jadi 145 kuota ini semua datanya sudah ada,” terangnya.

Ade mengungkapkan, terkait anggaran yang ditegaskan dalam rapat beberapa waktu lalu di Batam, masih menjadi dilema.

“Sesuai dengan keputusan Menpan-RB, tentang pengadaan P3K tahap I tahun 2019, diminta agar pejabat pembina K
Kepegawaian dalam hal ini kepala daerah untuk menyiapkan anggaran,” ujarnya.

Anggaran yang maksud kata Ade, disiapkan untuk anggaran gaji dan tunjangan bagi peserta yang lulus seleksi serta biaya pelaksanaan seleksi sesuai dengan mekanisme pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini yang menjadi masalah, dan kami akan segera konsultasikan dengan Wali Kota terkait anggaran ini. Karena Wali Kota juga harus menandatangani pernyataan mutlak,” kata Ade.

Ditambahkan, untuk sementara ini, BKPPD akan mengumumkan dan melakukan verifikasi di lapangan, sesuai intruksi dari Kemenpan-RB, terkait anggaran masih harus didiskusikan dengan Wali Kota.

“Karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Semua tenaga P3K terdiri dari S1 dan SLTA. Tentu besaran gajinya berbeda, selain itu anggaran pelaksaan tes. Sekarang sudah selesai masa pembahasan anggaran, dari mana anggaran ini didapat, ini yang perlu dibicarakan dengan Wali Kota,” ujarnya. (R1)

Loading...


Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Gubernur NTT Minta Jangan Tolak ODP

Published

on

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si., memberikan keterangan pers di Kupang, Sabtu (28/3/2020).
Continue Reading

UTAMA

ODP Covid-19 di NTT Tembus 495 Orang

Published

on

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si., memberikan keterangan pers di Kupang, Minggu (29/3/2020) malam.
Continue Reading

HUKRIM

Polsek Oebobo Bekuk Tiga Pelaku Curanmor, 1 Resedivis, Banyak Laporan Polisi

Published

on

Kapolsek Oebobo Kompol I Ketut Saba menunjukan barang bukti pencurian HP.
Continue Reading
loading...




Loading…