Connect with us

HUKRIM

Kapolres Manggarai Dinilai Kangkangi Promoter Kapolri

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Kapolres Manggarai harus kedepankan profesionalisme penyidiknya dalam memproses laporan polisi dari masyarakat, termasuk laporan Herman Mbawa, seorang warga Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur.

Demikian penegasan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Petrus Salestinus, Herman Mbawa merupakan korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bripka Lalu Sukiman, Kapospol Elar di Kabupaten Manggarai Timur.

Padahal laporan polisi sudah dibuat pada tanggal 30 November 2018, sehari setelah kejadian perkara penganiayaan yang terjadi di Elar.

Akan tetapi hingga saat ini, jelas Petrus, pelapor Herman Mbawa tidak pernah mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sebagaimana layaknya SOP penyidik Polri di seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat bahkan program Promoter dari Kapolri.

Dia menilai buruknya pelayanan keadilan dan penegakan hukum oleh Polri termasuknya tidak fairnya penyelidik dan penyidik dalam melayani proses penegakan hukum dan ketertiban, disamping tidak adanya keberpihakan Polres Manggarai terhadap laporan masyarakat kecil, yang sering dipertontonkan oleh Polres Mangarai di hadapan publik.

Hal tersebut, lanjut Petrus, dapat disaksikan dalam kasus laporan polisi Herman Mbawa.

Kasus ini menjadi pergunjingan di tengah masyarakat Manggarai karena Kapolri mencanangkan Polri yang Promoter tetapi praktik dan orientasi oknum anggota polisi di Manggarai justru membangkangi program Promoter Kapolri melalui aksi penegakan hukum hanya berpihak kepada mereka yang kuat dan memiliki banyak uang.

“Praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, telah merusak citra Polri selama bertahun-tahun tidak mengalami perbaikan dan menghalang-halangi program Promoter Kapolri,” tandas Petrus Salestinus.

Sebagai contoh kasus laporan polisi Herman Mbawa yang melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bripka Lalu Sukiman, Kapospol Elar yang sudah dua bulan lebih berjalan, namun hingga saat ini tidak ada kemajuan penyelidikan atau peyidikan yang diinformasikan kepada pelapor Herman Mbawa selaku korban.

Polres Manggarai juga dinilai malah lebih bersemangat memproses laporan Bripka Lalu Sukiman bahwa Herman Mbawa telah menghinanya dengan laporan tentang dugaan penganiayaan itu.

“Jika setiap rakyat kecil yang melaporkan perilaku melanggar hukum yang sering dilakukan oleh oknum Polri, lantas masyarakat dihadang dengan laporan polisi dari oknum Polri sebagai tindak pidana penghinaan, maka ini sama dengan Polri tidak mau bermitra dengan masyarakat, Polri tidak mau dikritik oleh masyarakat dan Polri tidak mau menjadikan masyarakat sebagai sumber informasi,” kritik Petrus.

Oleh karena itu advokat senior asal NTT di Jakarta itu meminta Kapori harus menghentikan praktik-praktik intimidasi rakyat kecil yang dilkukan oleh oknum-oknum Polri terhadap rakyat kecil di Manggarai, termasuk dengan cara rekayasa laporan balik sebagaimana dalam laporan polisi Bripka Lalu Sukiman, Kapospol Kecamatan Elar, Polres Manggarai bahwa Herman Mbawa, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bripka Lalu Sukiman, pada tanggal 29 November 2018, sebagai perbuatan fitnah terhadap dirinya (Bripka Lalu Sukiman).

Laporan Polisi Lalu Sukirman dimaksud adalah laporan Nomor: LP/235/XII/2018/NTT/Res. Manggarai Tanggal 7 Desember 2018 untuk mengcounter Laporan Polisi Herman Mbawa Nomor : LP/230/XI/2018/NTT/Res. Manggarai, tertanggal 30 November 2018, sebagai daya tawar membujuk Herman Mbawa mencabut laporan polisi penganiayaan atas dirinya.

Oleh karena itu Kapolri dan Kapolda NTT harus menindak dan mengakhiri perilaku sewenang-wenang oknum Polres Manggarai terhadap masyarakat kecil.

“Polri harus bersikap profesional, menghormati hak-hak warga masyarakat, tidak boleh memihak apalagi untuk menghentikan penyelidikan atas laporan polisi Herman Mbawa, selaku korban penganiayaan,” tegas Petrus.

“Sikap melindungi kepentingan korps secara berlebihan pada gilirannya hanya melahirkan sikap tidak simpatik yang meluas dari masyarakat terhadap polisi, karena Kapolres Manggarai dianggap bersikap tidak adil dalam proses penyidikan dan tidak mendidik anggotanya yang sering bertindak main hakim sendiri terhadap rakyat kecil,” sambung dia.

Petrus Salestinus menilai hal ini jelas akan merusak profesionalisme polisi bahkan mencoreng program Kapolri yang terkenal dengan singkatan Promoter, dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan ketertiban sebagai realisasi dari program Promoter Kapolri dalam bentuk aksi nyata di tengah masyarakat yaitu polisi yang profesional, moderen dan terpercaya.

“Namun yang terjadi di Manggarai, program Promoter Kapolri ini dikangkangi oleh Kapolres dan jajarannya. Terhadap isu-isu ini kita akan audiensi dengan Kapolri dan juga Kapolda NTT agar menjadi perhatian bersama. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Kuasa Hukum Hadmen Puri Beber Aliran Dana NTT Fair ke ‘Orang Atas’

Published

on

Kuasa hukum Hadmen Puri, masing-masing Samuel Haning (tengah), Marthen Dilak (kiri) dan Simson Lasi saat jumpa pers di Kupang, Sabtu (20/7).

Kupang, penatimor.com – Kuasa hukum tersangka perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair, Hadmen Puri selaku Direktur PT Cipta Eka Puri, membeberkan fakta baru dalam kasus ini.

Kuasa hukum yang terdiri dari Samuel Haning, Marthen Dilak dan Simson Lasi, kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7) siang, menegaskan bahwa tidak ada anggaran Rp 12 miliar di rekening bank kliennya.

Simson Lasi menjelaskan, terkait dana Rp 12 miliar tersebut, sebenarnya merupakan pencairan tahap ketiga dana proyek sebesar 40 persen sebesar Rp 14.300.000.000 dan diblokir Bank NTT.

“Dana inii awalnya di rekening BNI 46 di Tangerang, namun dalam perjalanan secara diam-diam Linda merubah dan memindahkan rekening perusahaan ke Bank NTT. Ini atas permintaan Bank NTT untuk bisa mengajukan pinjaman,” beber Simson.

Dia melanjutkan, dana yang diblokir di Bank NTT itu kemudian dicairkan oleh PPK Dona Febiola Toh.

Pencairan dana blokir ini dilakukan Linda, setelah menjaminkan 2 unit ekskavator milik nya.

“Atas jaminan dua eksavator itu, baru lah Dona memberikan surat ke Bank NTT untuk membuka blokir. Dan Linda ambil Rp 1,7 miliar dan sisa Rp 12 miliar lebih disimpan nomor rekening priabdi Linda Liudianto,” ungkap Simson lagi.

Dia menambahkan, dalam rekening koran terkait proyek NTT Fair tidak tercantum dana Rp 12 miliar tersebut.

“Kalau uang Rp 527.800.000 di klien kami itu sebagai fee untuk perusahaan karena pinjam bendera perusaahan nya,” sebut dia.

Namun dalam perjalanan, ada permintaan ke kliennya agar komitmen fee dinaikan 1 persen lagi dari kesepakatan sebelumnya sebesar 5 persen.

Fee 6 persen ini disebutkan akan diserahkan ke ‘orang atas’.

“Jadi ibu Yuli sampaikan ke klien kami agar sampaikan ke ibu Linda bahwa orang atas minta naikan fee satu persen lagi. Awalnya fee perusahaan 2,5, kemudian naik 3 persen dan 1 persen, sehingga akhirnya menjadi 6 persen,” beber dia.

“Sehingga total dana yang masuk Rp 590.500.000, dan karena sesuai komitmen dikirim lagi Rp 60.700.000 melalui rekening anak buah,” sebut Simson

“Jadi buktikan lah, tidak pernah ada dana Rp 12 miliar di nomor rekening Hadmen. Jaksa sudah konfrontir Dona Toh dan Linda Liudianto dan terkuak dana itu sudah ditransfer ke rekening Linda. Linda yang harus ganti itu uang negara, bukan klien kami,” tandas dia.

Sementara Samuel Haning menegaskan, jaksa harus berani dan tegas dalam mengungkap kasus ini.

“Saya yakin jaksa sangat mampu mengungkap proses hukum terhadap siapa saja yg bermain di dalam proyek NTT Fair. Saya yakin akan ada tersangka baru,” tegas Samuel Haning. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Komitmen Fee NTT Fair, Hadmen Transfer Rp 658 Juta ke Rekening Fery

Published

on

Dedy Jahapay

Kupang, penatimor.com – Tersangka Ferry Jons Pandie dalam keterangan ke penyidik menyampaikan bahwa sekira bulan Mei 2018, sekira pukul 10.00-11.00, dirinya pernah didatangi saksi Bobby Lanoe yang menyampaikan bahwa Yuli Afra memintanya bertemu di kantor PRKP Provinsi NTT.

“Saat itu pak Ferry sampaikan ke Bobby Lanoe akan temui ibu Yuli. Dan jam 4 sore pak Ferry temui ibu Yuli di kantor PRKP,” kata Dedy Jahapay, SH., selaku kuasa hukum Ferry Jons Pandie kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7).

Pada pertemuan itu, lanjut Dedy, Ferry diminta Yuli mengirimkan nomor rekening bank milik Ferry melalui SMS ke nomor ponsel Hadmen.

Saat itu menurut Ferry, Yuli Afra sampaikan bahwa ada pinjaman dan mau menitip kirim melalui rekening nya.

Selanjutnya, beberapa hari kemudian, Bobby Lanoe kembali mendatangi Ferry, dan menyampaikan bahwa Yuli Afra menyuruhnya menanyakan apakah uangnya sudah dikirim apa belum. Dan pada saat itu belum ada uang yang masuk.

Kemudian sekitar tiga minggu kemudian, baru ada uang masuk sebesar Rp 658.218.000 kiriman dari Hadmen Puri.

“Klien saya mengaku diberi tahu pak Hadmen bahwa uang sudah dikirim. Kemudian klien saya sampaikan ke Bobby Lanoe bahwa uang sudah dikirim,” kata Dedy Jahapay.

Lanjut, dalam keterangan ke penyidik, Ferry Jons Pandie juga menyampaikan bahwa total uang tersebut merupakan fee 2,5 persen untuk orang atas.

Dari total uang sebesar Rp 658 juta, kemudian diserahkan secara bertahap ke Yuli Afra untuk pembayaran komitmen fee sebesar Rp 2,5 persen dari PT Cipta Eka Puri.

Tahap I sebesar Rp 100 juta, tahap II Rp 150 juta, tahap III Rp 150 juta, tahap IV Rp 125 juta, dan tahap V sebesar Rp 133 juta ditambah Rp 25 juta sehingga menjadi Rp 158 juta.

Selanjutnya, Ferry Jons Pandie juga menerangkan bahwa Yuli Afra meminjam uang sebesar Rp 75 juta untuk kebutuhan groundbreaking NTT Fair.

Setelah menyiapkan uang sesuai permintaan Yuli Afra, uang Rp 75 juta itu diserahkan melalui Bobby Lanoe.

Sementara, saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe juga mengaku pernah diminta oleh Yuli Afra selaku Kadis PRKP Provinsi NTT untuk pergi ke kantor Ferry Jons Pandie untuk menanyakan apakah sudah ada tranferan atau belum. Mengenai siapa yang tranfer, Bobby mengaku tidak mengetahuinya. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Berkas NTT Fair Belum Lengkap, Tersangka dan Saksi Dikonfrontir

Published

on

Tersangka perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair tiba di kantor Kejati NTT untuk menjalani pemeriksaan tambahan.

Kupang, penatimor.com – Melengkapi berkas perkara para tersangka dugaan korupsi proyek NTT Fair, tim penyidik Bidang Pidsus Kejati NTT mengkonfrontir para tersangka dan saksi.

Jumat (19/7), tim penyidik memeriksa tambahan tersangka Linda Liudianto, Yuli Afra dan Fery Jonson Pandie. Selain itu, turut diperiksa tambahan beberapa saksi.

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim yang diwawancarai melalui sambungan telepon selular, Sabtu (20/7), mengatakan, Penuntut Umum setelah meneliti berkas perkara, telah menerbitkan P-18 atau menyatakan berkas perkara belum lengkap.

“Penuntut umum terbitkan P-18 atau berkas perkara masih ada kekurangan untuk perkara NTT Fair. P-19 atau petunjuknya biasanya tujuh hari lagi terbitnya,” kata Abdul Hakim.

Informasi yang dihimpun wartawan di lingkungan Kejati NTT, menyebutkan, jaksa penuntut umum yang meneliti berkas perkara NTT Fair memberikan petunjuk ke jaksa penyidik untuk melengkapi berkas perkara karena dinilai belum lengkap secara formil dan materil.

Penyidik diminta melengkapi beberapa kekurangan formil berkas juga materil berkas perkara.

Saksi yang turut diperiksa tambahan adalah Thobias Adrianus Frans Lanoe alias Bobby Lanoe, selaku tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

Dedy Jahapay, SH., selaku kuasa hukum tersangka Ferry Jons Pandie kepada wartawan, mengatakan, pemeriksaan tambahan terhadap kliennya untuk kepentingan melengkapi berkas perkara.

Ferry dikonfrontir dengan Yuli Afra dan Thobias A.F. Lanoe. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!