Connect with us

EKONOMI

Terapkan SAKIP, 151 Pemda di Wilayah II Hemat Rp 22,3 Triliun

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Hal itu terungkap dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut,” ujar Menteri PANRB, Syafruddin dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas pemda wilayah II di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019).

Keterangan tertulis yang diterima media ini menyebutkan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegitan yang tidak penting , yang tidak mendukung kinerja instansi.

Menteri Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Pihaknya akan membatu daerah daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Mantan Wakapolri ini menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan.

“Namun realitanya, e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcome kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang,” jelasnya.

Permasalahan yang banyak terjadi adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang sia-sia. Paradigma di hampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah tidaklah mudah.

Senada dengan Menteri, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi.

Menurutnya, efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Ada lima peraturan perundangan yang perlu dipahami bersama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. “SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkan, SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 Unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Pengkategorian tersebut dilakukan bukan sekadar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP. (R2/ HUMAS MENPANRB)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Berantas Penyeludupan, Bea Cukai Buka “Toko Serbaada” di Perbatasan

Published

on

Bea Cukai saat mensosialisasikan Toko Serbaada di Perbatasan.

Jakarta, penatimor.com – Bea Cukai membuka “toko serbaada” guna mengurangi penyelundupan dan penyalahgunaan fasilitas di perbatasan.

Bea Cukai memfasilitasi “toko serbaada” kebutuhan pokok di perbatasan dengan membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok.

PLB tersebut memberikan kemudahan bagi para pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau di PLB Bahan Pokok dengan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Selain PLB Bahan Pokok yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 80/PMK.04/2019, Bea Cukai juga melakukan modernisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan untuk pelintas batas di antaranya implementasi sistem CEISA Pelintas Batas untuk mendukung otomasi verifikasi data, identifikasi pelintas batas dan masa berlaku KILB, serta pemotongan kuota otomatis dan database elektronik.

Di samping itu, akan diimplementasikan virtual account KILB dengan pemindai biometrik untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas KILB. Sinergi juga akan dijalin dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Imigrasi guna memangkas birokrasi dan memudahkan layanan dalam menerbitkan KILB.

Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan bahwa aturan ini sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam program Nawa Cita. “Aturan ini dibuat sejalan dengan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” ungkap Heru.

Beberapa hal lain yang juga diatur dalam PMK 80 adalah penegasan tentang ketentuan tata niaga impor berupa pembatasan untuk barang pelintas batas tidak diberlakukan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur ekspor bagi pelintas batas juga diatur dalam aturan ini, sehingga data statistik perdagangan perbatasan baik impor maupun ekspor dapat dipotret secara utuh.

Selain memfasilitasi pembangunan “toko serbaada”, Bea Cukai juga menyederhanakan prosedur impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan penggunaan single document berupa Vehicle Declaration (VhD), yang diatur dalam PMK nomor 52/PMK.04/2019, di mana sebelumnya diperlukan beberapa dokumen. VhD berfungsi sebagai permohonan sekaligus izin impor atau ekspor sementara, pemberitahuan pabean, jaminan tertulis, dan dokumen pelindung.

Tidak hanya menyederhanakan prosedur, melalui aturan ini juga dilakukan modernisasi berupa otomasi pelayanan impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan implementasi melalui SKP atau CEISA Vehicle Declaration System (VhDS) yang terintegrasi antar kantor Bea Cukai. Sinergi juga terjalin dengan Kepolisian RI terkait jangka waktu impor sementara yaitu selama 30 hari dan dapat diperpanjang.

Pengimplementasian aturan ini juga merupakan upaya dalam menerapkan international best practice dalam persyaratan impor sementara di mana kendaraan bermotor harus terdaftar di negara asing, dimiliki atas nama warga negara asing, dimasukan oleh pemilik atau kuasanya, pada saat importasi bahan bakar minimal terisi ¾ tangki, tidak memiliki VhD yang belum diselesaikan, serta mendapat endorse/cap oleh otoritas berwenang negara asal.

Aturan ini juga akan memberikan kepastian hukum dan memberikan penerapan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran berupa denda 100 persen dari Bea Masuk dalam hal terlambat melakukan ekspor kembali, pembayaran Bea Masuk, Pajak Impor, dan Denda dalam hal kendaraan tidak diekspor kembali, wajib melakukan reekspor dan pembekuan VhD selama 6 bulan dalam hal lokasi tidak sesuai, pembekuan VhD selama 6 bulan dalam hal ekspor kembali tidak melapor kepada Bea Cukai, serta penegahan terhadap kendaraan bermotor dalam hal digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan wilayah penggunaan.

“Diharapkan dengan penyederhanaan prosedur impor dan ekspor serta pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk para pelintas batas di daerah perbatasan, maka masyarakat dapat menjalankan ketentuan secara mudah karena adanya kepastian hukum sehingga aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya berjalan lancar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan,” pungkas Heru. (JPG/mel)

Continue Reading

EKONOMI

Juni 2019, NTT Alami Deflasi 0,19 Persen

Published

on

Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia (tengah) saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantornya, Senin (1/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Pada bulan Juni 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami deflasi sebesar 0,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,72. Kota Kupang mengalami deflasi sebesar 0,31 persen sedangkan Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,61 persen.

“Pada bulan Juni secara nasional mengalami inflasi 0,05 persen, sementara NTT mengalami deflasi 0,19 persen,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia kepada wartawan di kantornya, Senin (1/7/2019).

Maritje menjelaskan, deflasi pada bulan Juni 2019 di NTT tersebut terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada 4 kelompok pengeluaran, dimana kelompok Bahan Makanan mengalami penurunan terbesar yaitu sebesar 1,11 persen.

“Sedangkan kelompok kesehatan mengalami penurunan sebesar 0,08 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,05 dan transpor sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok makanan jadi, perumahan, dan sandang mengalami kenaikan indeks harga masing-masing sebesar 0,32, 0,04, dan 0,28 persen,” jelasnya.

Dia menyebutkan, pada Juni 2019, dari 82 kota sampel IHK Nasional, 76 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Manado sebesar 3,60 persen dan terendah terjadi di Kota Singaraja dengan inflasi sebesar 0,02 persen.

“Sedangkan Deflasi terbesar terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 0,41 persen dan terendah terjadi di kota Jayapura 0,08 persen,” sebut Maritje.

Maritje menyampaikan, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

“Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya. (R2)

Continue Reading

EKONOMI

Shell Luncurkan Kampanye Libas Tantangan Kita, Hadirkan Tokoh Utama dari Larantuka

Published

on

Shell Lubricants meluncurkan kampanye "Shell Advance Libas Tantangan Kita” di Panhead, Radio Dalam, Jakarta Selatan, Rabu lalu.

Jakarta, penatimor.com – Shell Lubricants baru saja meluncurkan kampanye “Shell Advance Libas Tantangan Kita” di Panhead, Radio Dalam, Jakarta Selatan, Rabu lalu.

Program tersebut merupakan bagian dari kampanye global “Shell Advance-Outride Anything” yang diluncurkan di Indonesia pada 2018, dengan tujuan untuk memberikan dukungan dan semangat positif kepada para pengendara motor yang berani melibas tantangan dalam kegiatannya sehari-hari.

“Melalui kampanye “Libas Tantangan Kita” Shell Advance ingin memberikan dukungan, menyebarkan semangat positif dan mengajak para pengendara motor untuk berani melibas tantangan dan melalui rintangan untuk meraih kesuksesan dan membantu sesama,” kata Direktur Pelumas PT Shell Indonesia, Dian Andyasuri.

Dian menambahkan, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengendara sepeda motor terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak pengendara motor yang mampu melibas tantangan untuk membantu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, dalam kampanye tersebut tokoh utama yang dihadirkan Shell Advance adalah Mansetus Balawala, pelibas tantangan dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki inisiatif untuk meminjamkan motor dan memberikan pelayanan perawatan mesin motor berkala secara gratis untuk membantu para bidan, dokter dan mantri di Larantuka.

Dengan mengendarai motor, para bidan, mantri, dan dokter dapat lebih cepat dan lebih mudah menjangkau warga terutama saat situasi mendesak,” ujar Mansetus, yang sejak tahun 2007 menjadi ketua YKS NTT.

Tak sampai di situ, Mansetus juga memberikan pelatihan berkendara bagi bidan dan mantri, serta menyediakan jasa bengkel gratis bagi motor-motor yang dipinjamkan kepada petugas. Terkadang Mansetus pun membantu mengantarkan dokter dan bidan setempat menembus wilayah pedalaman untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Hingga saat ini, YKS NTT telah memiliki 14 sepeda motor yang siap membantu para petugas kesehatan mendatangi dan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Larantuka.

Hingga saat ini, Mansetus dan komunitasnya telah mendukung pelayanan kesehatan kepada lebih dari 32.000 penduduk di 44 desa di Larantuka, NTT. (JPG/R4)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!