Connect with us

UTAMA

Sudah 264 Kasus DBD di Kota Kupang

Published

on

Ilustrasi demam berdarah (NET).

Kupang, penatimor.com – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Kupang terus meningkat. Data terakhir Jumat (1/2) sudah ada 264 kasus.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr. Ari Wijana, saat diwawancarai, Jumat (1/2).

Ari menjelaskan, bagi pasien yang dirawat di rumah sakit setelah ditetapkan DBD sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), pada Rabu (23/1) lalu, maka biaya perawatannya ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

“Ini hanya berlaku bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan BPJS, sementara yang memiliki maka dapat menggunakan kartunya,” kata Ari.

Dia menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk membiayai pasien DBD merupakan anggaran tanggap darurat yang ada di Badan Keuangan Daerah.

“Kami sudah buat kajiannya dan di dalam kajian itu, ada biaya rumah sakit bagi pasien DBD yang merupakan masyarakat Kota Kupang yang belum memiliki BPJS,” terangnya.

Menurut Ari, kajian anggaran KLB DBD ini telah disampaikan kepada Wali Kota Kupang, dan prinsipnya Wali Kota menyetujuinya.

“Kami masih menunggu rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bagaimana mekanisme dan keputusannya nanti kita akan lihat,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua TAPD Kota Kupang Yos Rera Beka yang merupakan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, mengaku dirinya akan menggelar rapat pada Senin nanti bersama tim anggaran lainnya untuk memutuskan anggaran yang akan digunakan.

“Karena sesuai dengan kajian Dinas Kesehatan, ada sekitar Rp 4 miliar, sementara anggaran tanggap darurat hanya tersedia Rp 1 miliar saja. Apakah kita pakai anggaran mendahului dengan bersurat ke DPRD, atau bagaimana nanti kita akan lihat,” terang Yos.

Penjabat Sekda mengaku, prinsipnya adalah semua upaya untuk mencegah DBD dan menurunkan status KLB DBD di Kota Kupang akan dilakukan.

“Semua anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini tentunya kami akan berikan. Ini masalah kehidupan masyarakat Kota Kupang,” terangnya.

Terpisah, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengaku semua anggaran yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat Kota Kupang harus diberikan, berapapun jumlahnya.

“Uang tidak bisa membeli nyawa manusia. Apakah kita mau orang meninggal baru diberikan anggarannya. Saya tidak mau ada yang korban,” ujarnya.

Jefri mengaku, alat fogging harus ada di setiap kelurahan, agar ketika musim hujan, maka semuanya bisa memantau dan mencegah DBD di wilayah masing-masing.

“Jangan tunggu sampai ada kasus baru diberantas. Saya mau agar semua siaga, sebelum musim hujan sudah harus diantisipasi dengan berbagai upaya, mulai dari fogging, abatesasi, kerja bakti bersihkan lingkungan dan kegiatan lainnya,” terangnya. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Jonas Salean ‘Bebas’

Published

on

Jonas Salean saat meninggalkan kantor Kejati NTT, Selasa (27/10/2020).
Continue Reading

HUKRIM

Kajati NTT jangan Campuradukkan Wewenang Administrasi Negara dan Wewenang Penuntutan Jaksa

Published

on

Petrus Salestinus (NET)
Continue Reading

UTAMA

VIRAL! Video Seorang Pria di NTT Digantung Kepala di Bawah, Ibu Korban Minta Keadilan

Published

on

Seorang pria dihukum dengan cara digantung kepala di bawah.
Continue Reading
loading...