Connect with us

POLKAM

Anggota DPRD NTT Apresiasi Kebijakan Bupati Matim

Published

on

Yohanes Rumat

Kupang, Penatimor.com – Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Yohanes Rumat mengapresiasi kebijakan Bupati Manggarai Timur (Matim) tahun 2019 yang mengalokasikan pembangunan infrastruktur jalan secara merata pada sembilan kecamatan di daerah itu.

Pernyataan Rumat ini disampaikan kepada wartawan di Kupang, Selasa (8/1/2018).

Rumat mengatakan, Pemda Matim pada tahun anggaran 2019 ini mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan di setiap kecamatan. Dimana setiap kecamatan dijatahkan 10 kilometer (km). Sedangkan penentuan ruas jalan yang akan dibangun, berdasarkan kebutuhan masing- masing kecamatan.

“Kebijakan ini menggambarkan bupati tidak membedakan daerah mana yang menjadi basis kemenangan atau penyumbang suara terbanyak pada pelaksanaan pilkada lalu, tapi memberi ruang yang sama untuk semua kecamatan,” kata Rumat.

Walau demikian, wakil rakyat asal daerah pemilihan Manggarai Raya ini mengingatkan pemda tetap mengedepankan kualitas jalan yang dibangun. Karena itu pengawasan dan pengawalan dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat setempat mutlak dilakukan. Dengan demikian hasil pekerjaan dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang.

“Hal ini perlu diperhatikan karena selama ini, ada ruas jalan yang dibangun hanya berusia dua sampai tiga bulan, karena kualitas pekerjaan sangat rendah,” tandas Rumat.

Anggota Komisi V Bidang Kesra DPRD NTT ini menyatakan, aspek lain yang perlu mendapat perhatian pemda adalah soal titip- menitip. Jika menginginkan kualitas pekerjaan sesuai harapan, sedapat mungkin harus menghindari titipan dari anggota dewan atau pejabat lainnya yang memiliki kepentingan tertentu dibalik pelaksanaan pembangunan ruas jalan dimaksud. Karena praktek seperti itu memberi ruang tidak tercapainya kualitas pekerjaan jalan sebagaimana diharapkan.

“Kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan pengawas yang akan mengerjakan ruas jalan di setiap kecamatan, haruslah benar- benar profesional, sehingga hasil pekerjaan tidak sekedar asal jadi,” papar Rumat.

Pada kesempatan itu dia berharap agar kebijakan yang sama berlaku juga terhadap pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga seluruh masyarakat Matim benar- benar merasakan kehadiran pemerintah atau negara, terlepas dari sikap politik yang berbeda pada pelaksanaan pilkada lalu. (R2)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KOTA KUPANG

Reses Bukan Wadah Kampanye: Bawaslu Kota Kupang Awasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD yang Nyaleg 2024

Published

on

Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adi Chandra Nange.
Continue Reading

POLKAM

Bawaslu Rote Ndao Ingatkan Peserta Pemilu Patuhi Jadwal Kampanye, Ancaman 1 Tahun Penjara, Denda Rp12 Juta

Published

on

Ketua Bawaslu Rote Ndao, Demsi Toulasik, SE.
Continue Reading

KOTA KUPANG

Lawan Terorisme, BNPT Dorong Simpul Pendidikan jadi Agen Perdamaian

Published

on

Kegiatan FKPT NTT dalam pencegahan radikal terorisme melibatkan para guru TK hingga SMA/SMK se-Kota Kupang di Asrama Haji Kupang, Selasa (10/10/2023).
Continue Reading