Connect with us

POLKAM

Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak Pada Nelayan

Published

on

Patrianus Lali Wolo

Kupang, Penatimor.com – Kebijakan pemerintah terkait pengurusan penerbitan administrasi dan pengoperasian kapal sangat memberatkan nelayan NTT, terutama di Pulau Flores karena biaya yang dikeluarkan sangat besar dengan sistem birokrasi yang panjang.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (30/1/2019).

Menurut Patris, sejumlah nelayan di Ende sampai Manggarai Barat yang ditemuinya mengeluhkan tentang pelayanan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan izin pengoperasian kapal.

Untuk mengurusnya, para nelayan harus ke Kupang karena harus mengurus di Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PM-PLTSA) NTT.

Untuk ke Kupang, mereka harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar, yakni biaya transportasi dan akomodasi atau menginap di Kupang.

Selain itu, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini, untuk pengukuran kapal, para nelayan harus membawa kapalnya ke Maumere karena juru ukurnya ada di Sikka.

Sedangkan untuk memperoleh SKK, para nelayan harus ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur untuk mengambilnya. Ini tentunya sangat memberatkan, karena nelayan yang selama ini beraktivitas di wilayah Selatan, harus membawanya ke Maumere yang ada di wilayah Utara Flores. Artinya, mereka hampir mengelilingi Pulau Flores untuk menjalankan kewajiban terkait pengukuran.

“Kebijakan seperti ini tentunya sangat memberatkan para nelayan yang ada di wilayah Selatan Pulau Flores. Selain harus berhenti melakukan penangkapan ikan, biaya yang dikeluarkan juga sagat banyak,” kata Patris.

Dia berargumen, bila pemerintah memiliki keberpihakan terhadap nelayan, pemerintah diminta untuk menempatkan petugas juru ukur dan pengurusan kelengkapan dokumen di setiap kabupaten. Karena itu, kebijakan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat khususnya para nelayan.

Hal ini dalam konteks percepatan pelayanan menekan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, para nelayan tetap beraktivitas seperti biasa karena pelayanan langsung di masing- masing kabupaten.

“Jika pemerintah tidak mengubah model pelayanan sebagaimana berlaku selama ini, memperlihatkan tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada para nelayan,” tandas Patris.

Patris menambahkan, semua pihak tentunya menginginkan adanya percepatan pelayanan kepada masyarakat termasuk para nelayan. Karena itu, pemerintah didesak untuk menindaklanjuti keluhan para nelayan terkait sistem pelayanan yang diberikan selama ini.

“Jangan kita hanya fokus pada target penerimaan Pendapatan AslI Daerah (PAD), tapi harus sengsarakan rakyat. Semestinya utamakan pelayanan dan target PAD mengikutinya,” ujar Patris. (R2)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Banggar DPRD NTT Tolak Pariwisata Dibangun di Atas ‘Darah’ Warga

Published

on

Suasana rapat Banggar DPRD NTT, Sabtu (20/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT menyatakan menolak pembangunan pariwisata NTT dibangun di atas penderitaan dan ‘darah’ warga Pulau Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat.

Anggota Banggar DPRD NTT Fraksi Partai Demokrat, Winston Neil Rondo sampaikan ini pada Rapat Banggar dengan agenda Pembahasan Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS Induk 2020, Sabtu (20/7/2019) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD.

Merujuk pada pemberitaan di media KOMPAS.com edisi 22 Mei 2019 berjudul “Gubernur NTT: Kita Mau Tidak Ada Manusia yang Tinggal di Pulau Komodo”, menurut Winston, pernyataan tersebut sangat melukai hati 2 ribuan warga yang tinggal di Pulau Komodo.

“Waktu ada kegiatan Asosiasi DPRD Provnsi se-Indonesia di Labuan Bajo, kami pergi bersama Pak Ketua DPRD NTT dan di sana masyarakat melakukan aksi damai, dan mereka katakan sudah 2000 tahun tinggal di sana. Kami ini Ata Modo, atau saudara sedarahnya komodo. Kami tidak bisa dipisahkan dengan komodo. Apa salah kami sehingga Bapak Gubernur mau keluarkan kami dari Pulau Komodo,” kata Winston menirukan pernyataan warga Pulau Komodo.

Winston menegaskan, pemerintah tidak boleh membangun infrastruktur pariwisata di Pulau Komodo dengan mengabaikan hak maupun kepentingan warga setempat. Apalagi, pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat belum pernah duduk bersama melakukan dialog dengan warga Pulau Komodo.

“Ingat, saya ingatkan dari sekarang, kita tidak boleh bangun pariwisata komodo di atas darah rakyat Pulau Komodo. Mereka sudah bilang, keluarkan kami dari sini sebagai mayat. Jadi ini bukan perkara yang mudah, kapan Pak Gubernur pernah duduk bersama dan berkonsultasi dengan masyarakat di Pulau Komodo, tidak pernah,” tegas Winston.

Dia mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah mengambil sikap mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Tetapi khusus untuk Pulau Komodo, pihaknya perlu mengingatkan agar pemerintah jangan pernah bangun pariwisata sebagai prime mover ekonomi di atas darah rakyat NTT.

“Jangan pernah, kami ingatkan sekali lagi khusus untuk Pulau Komodo jangan pernah,” tegas Winston.

Anggota Banggar DPRD NTT dari Fraksi Keadilan dan Persatuan, Anwar Hajral menyatakan, sangat disayangkan apabila rencana Pemprov NTT untuk menutup Pulau Komodo tidak dilakukan melalui sebuah kajian yang baik. Karena yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah ribuan warga Pulau Komodo.

“Sebelum Pulau Komodo jadi Taman Nasional Komodo (TNK), masyarakat di daerah itu bermata pencaharian sebagai nelayan, namun setelah itu mereka beralih menjadi pramuwisata atau tour guide dan usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan,” ungkapnya.

Dia berargumen, jika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup akses, bahkan mengeluarkan penduduk Pulau Komodo ke tempat lain, maka secara otomatis mereka akan kehilangan mata pencaharian sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat.

“Wisatawan datang ke Labuan Bajo itu karena Pulau Komodo-nya, bukan karena wisata alam yang lain, karena itu kalau Pulau Komodo ditutup, kami sangat yakin pariwisata di Labuan Bajo secara keseluruhan akan mengalami nasib sama,” katanya.

Anwar Hajral menambahkan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, tetapi mesti dilakukan kajian dan pertimbangan yang tidak merugikan atau mengorbankan rakyatnya sendiri. Jangan sampai masyarakat dikorbankan hanya untuk sebuah agenda pariwisata. (ale)

Continue Reading

POLKAM

Lantik 17 Pejabat Baru, Kepala BNN Perintahkan Untuk Segera Bekerja

Published

on

Dok. Ist

Jakarta, Penatimor.com – Kepala Badan Narkotika Nasional, Heru Winarko kembali melantik sejumlah pejabat tinggi di lingkungan BNN, Jumat (19/7/2019). Pelantikan tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan dan pergantian posisi baik di BNN pusat maupun daerah.

Adapun beberapa pejabat yang dilantik pada hari ini, diantaranya:

1. Anjan Pramuka Putra, sebagai Deputi Pencegahan BNN
2. Tagam Sinaga sebagai Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta
3. Ery Nursatari, sebagai Kepala BNN Provinsi Lampung
4. Mohamad Aris Purnomo sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan
5. Heribertus Dahana Resmiwara, sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara
6. Iman Sumantri, sebagai Kepala BNN Provinsi Maluku
7. Jackson Lapalonga, sebagai Kepala BNN Provinsi Papua
8. Gde Sugianyar Dwi Putra, sebagai Kepala BNN Provinsi NTB
9. Iman Firmansyah, sebagai Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Sulawesi Selatan
10. Elvina Katerin Sahusilawane, sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Medis, Balai Besar Rehabilitasi BNN
11. Daniel Yulianto Katiandagho sebagai Kasubdit Narkotika Sintetis, Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN
12. Dono Sembodo, sebagai Kepala Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Protokol Settama BNN
13. Diyan Istikomah, sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, Bag. TU, Biro Umum Settama BNN
14. Chaindraprasto Saleh, sebagai Kepala Seksi Operasional K9, Sub Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN
15. Amanty Muslimah Marhaeny, sebagai Kepala Seksi Pendidikan Formal Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan, Direktorat Peran Serta Masyarakat, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN
16. Mediono, sebagai Kepala Seksi Lingkungan Masyarakat Sub Direktorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat, Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN
17. Mia Garmiaty Suhanda P, sebagai Kepala Seksi Pemetaan dan Analisis Sub Direktorat Masyarakat Perkotaan Direktorat Pemberdayaan Alternatif, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam pelantikan tersebut selain mengambil sumpah jabatan, para pejabat yang dilantik juga melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen kinerja terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Kepala BNN dalam sambutannya, berpesan agar para pejabat yang dilantik dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi BNN menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan tangguh.

“Kepada para pejabat yang dilantik agar segera bekerja, buat langkah-langkah strategis dalam melaksanakan kebijakan,” ungkap Heru.

Heru juga mengingatkan, kejahatan narkotika bukanlah dilakukan oleh perorangan, melainkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh sindikat. Oleh sebab itu, perang terhadap narkoba harus dilakukan secara komprehensif dan para pejabat memiliki peran yang sangat penting dalam hal tersebut.

Mengakhiri sambutannya, Kepala BNN pun mengucapkan selamat bekerja kepada para pejabat baru yang telah dilantik dan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya yang saat ini telah memasuki masa purna tugas maupun berpindah ke tempat penugasan baru atas pengabdian dan kerja kerasnya selama ini. (mar)

Continue Reading

POLKAM

DPRD NTT Segera Panggil BPN Sikapi Lahan Tambak Garam Nunkurus

Published

on

Massa aksi saat mendatangi gedung DPRD NTT, Kamis (18/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Komisi I DPRD NTT segera memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyikapi persoalan lahan di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang pasca dicabutnya izin hak guna usaha (HGU) PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PGGS).

Hal ini mengemuka ketika Komisi I menerima massa aksi warga Nunkurus yang difasilitasi Forum Relawan Jokowi NTT bertempat di ruang rapat komisi itu, Kamis (18/7/2019). Aksi massa itu diterima tiga anggota Komisi I, yakni Yunus Naisunis (F-PKB), Jhon Elpy Parera (F-Partai NasDem) dan Umbu Hiya Hamataki (F-Partai Demokrat).

Yunus Naisunis mengatakan, pihaknya segera menggelar rapat internal menyikapi aspirasi yang disampaikan Forum Relawan Jokowi NTT bersama masyarakat Nunkurus. “Kami akan panggil BPN untuk membahas persoalan lahan Nunkurus agar proses sertifikasi dilakukan secara cermat dan akurat,” katanya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem, Jhon Elpy Parera mengatakan, dari pemaparan yang disampaikan terkait lahan di Nunkurus, maka harus disikapi dalam waktu dekat. Patut dicurigai ada pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam pembagian lahan pasca dicabutnya izin HGU PGGS.

“Kita harus segera menggelar rapat dengar pendapat dengan BPN dan meminta proses sertifikasi lahan dihentikan sementara agar diberikan kepada pemilik yang sah,” tandas Jhon.

Koordinator Relawan Jokowi NTT, John Ricardo menjelaskan, masyarakat Desa Nunkurus tidak pernah menolak kehadiran investor. Namun yang dipersoalkan adalah, lahan yang ada diberikan kepada orang- orang yang bukan pemilik lahan. Padahal sudah 26 tahun lamanya, tanah milik mereka tidak dikelola karena terikat dengan izin HGU.

“Kita harapkan BPN tidak menerbitkan sertifikat walau sudah disiapkan untuk diberikan kepada mereka yang bukan pemilik lahan pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kupang yang dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang,” papar John Ricardo.

Dia berargumen, sebagai bagian dari Forum Relawan Jokowi, pihaknya berdiri bersama masyarakat Nunkurus. Siap berdiri bersama masyarakat yang dicaplok hak-haknya dan dijarah tanahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

“Kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini. Kami menuntut pemerintah dan pihak
pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tunggadea, Dalam Kom, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus,’ pinta John Ricardo.

Dia menyatakan, langkah- langkah dimaksud harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat.
Sebagai barisan relawan Jokowi, pihaknya memastikan posisi sebagai mata, telinga dan hati Presiden Jokowi di tengah masyarakat. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan masyarakat semisal persoalan tanah yang terjadi pada masyarakat Nunkurus, pihaknya menjamin keberpihakan pada masyarakat.

Jhon Ricardo menambahkan, menyikapi informasi yang berkembang terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Kupang dengan agenda panen garam dan pembagian sertifikat, relawan Jokowi NTT akan mengambil langkah-langkah konkrit. Relawan Jokowi akan tampil sebagai garda terdepan untuk memastikan Presiden Jokowi aman dan tepat dalam langkah-langkah kebijakannya.

“Bagi kami, kehadiran Presiden Jokowi harus menjadi kegembiraan untuk rakyat, bukan sebaliknya membawa penderitaan. Langkah pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi harus menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas John Ricardo. (ale)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!