Connect with us

UTAMA

18 Pejabat Eselon II Dilantik, Wali Kota Janji Evaluasi Rutin, Copot yang Tidak Mampu

Published

on

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore melantik 18 pejabat eselon II di Balai Kota, Jumat (18/1).

Kupang, penatimor.com – Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore telah melantik 18 pejabat eselon II di lingkup Pemkot Kupang.

Para pejabat ini dimutasi setelah Pemkot melakukan uji kompetensi.

Acara pelantikan berlangsung di lantai 1 kantor Wali Kota Kupang, Jumat (18/1), dipimpin langsung Wali Kota Kupang.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Kupang Yeskial Loudoe, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man dan Penjabat Sekertaris Daerah Kota Kupang Yos Rera Beka.

Turut hadir Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para undangan lainnya.

Terdapat 9 pejabat eselon II yang tidak dirotasi, yaitu Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Jefri Pelt, Kepala Dinas Kesehatan dr. Ari Wijana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Orson Nawa,  Sekwan DPRD Kota Kupang Adrianus Lusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Filmon Lulupoi, Kadis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil David Marts Mangi, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gosa Yohanes,  Kepala Dinas Perijinan Satu Atap Thomas Balukh, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Jhon Pelt.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam suatu organisasi pemerintahan, karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dia juga menegaskan akan melakukan evaluasi setiap tahun terkait kinerja kepala dinas.

Jika terbukti tidak bisa menjalankan tugas secara baik, maka akan langsung diganti.

“Setiap tahun kita evaluasi untuk ganti.  Siapa yang tidak bisa kerja akan kelihatan. Selain itu, setiap minggunya akan ada evaluasi semua pimpinan,  diharapkan momen evaluasi dijadikan sebagai sebuah motivasi untuk bekerja lebih serius,” kata Wali Kota.

Harapannya, pelantikan ini dapat lebih memberikan motivasi kepada para pejabat untuk senantiasa berkiprah dan mengabdikan diri selaku ASN, sesuai tugas dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan.

Wali Kota minta seluruh pejabat yang dilantik segera beradaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing–masing, serta membangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama efektif serta berjenjang di unit kerja yang dipimpin.

Selain itu, para pejabat eselon II yang baru dilantik, diminta secara khusus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dalam pengetahuan keterampilan dan sikap pelaku seiiring tuntutan pelayanan publik yang semakin hari semakin kompleks dan di sisi yang lain juga meningkatkan motivasi dan semangat kerja sehingga tugas-tugas yang telah dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sementata itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang Ade Manafe, mengaku, untuk Kepala Dinas Dukcapil masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

“Nanti akan ada Plt. Kepala Dinas Dukcapil dan kepala dinas yang sekarang David Mangi akan menjadi staf ahli,” kata Ade.

Dia mengaku, dalam waktu dekat, jika sudah ada persetujuan Kemendagri maka pelantikan akan segera dilakukan.

Berikut nama-nama yang dimutasi
1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir. Elvianus Wairata,  juga menjabat sebagai Plt. Dinas Perhubungan.

2. Asisten Administrasi Umum  Ir. Thomas Jansen Ga, juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum   dan Politik Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.

4.  Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Thomas Didimus Dagang.

5. Inspektur Inspektorat Drs. Jewarus Alex

6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Ade Manafe, juga menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Kepala Badan Kesbangpol Noce Nus Loa.

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Felisberto Amaral.

9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dra. Thruice Balina Oey, juga sebagai Plt Dinas Pariwisata.

10. Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang

11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat  Ir. Cornelis Isak Benny Sain.

12. Kepala Dina Pertanian Obed D.R. Kadji.

13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Iskandar Kapitan.

14. Kepala Dinas Koperasi UKM,  Drs. Danberty E. Ndapamerang

15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan   Kebersihan Yeri Sabtuhar Padji Kana.

16. Kepala Dinas Sosial  drg. Retnowati.

17. Kepala Dinas Pemberdayaan  dan Perlindungan Anak Ir. Clementina R. N. Soengkono, juga sebaga Kepala Dinas Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.

18. Kepala Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Ejbends H.D.S. Doeka.

19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ir. Hendrik Paulus Soleman Saba.

Jabatan eselon II yang masih kosong, adalah Kepala Dinas Pariwisata,  Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Presiden Jokowi Terancam Batal Panen Garam di Kupang

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dijadwalkan akan melakukan panen garam di wilayah Kabupaten Kupang pada bulan Juli atau Agustus 2019, namun rencana ini terancam batal menyusul munculnya persoalan sengketa lahan pada area tambak garam di wilayah Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Forum Relawan Jokowi NTT menyatakan akan pergi ke Jakarta pada Selasa (23/7/2019) untuk meminta Presiden Jokowi agar jangan dulu berkunjung ke NTT terkait agenda dimaksud, karena adanya persoalan sengketa lahan tambak garam antara masyarakat setempat dengan pihak pengelola tambak garam yaitu PT Timor Livestock Lestari (TLL).

“Hari Selasa kami sebagian besar relawan akan berangkat ke Jakarta, membawa surat kepada Pak Presiden Jokowi untuk jangan dulu turun ke NTT selama persoalan ini belum selesai. Karena sebagai relawan kami ingin agar ketika Presiden Jokowi datang ke mana saja, harus memberikan kegembiraan kepada masyarakat yang dia datangi,” kata Ketua Forum Relawan Jokowi NTT, Jhon Ricardo kepada wartawan di Kupang, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jhon, pada dasarnya, segala pembangunan yang dilakukan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat akan diterima masyarakat sebagai objek sasaran sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, kebijakan mewujudkan ketahanan pangan dalam hal swasembada garam di Indonesia maka berbagai gebrakan program semisal meninjau dan membuka daerah potensial untuk memproduksi garam. Salah satu daerah potensial garam adalah Kabupaten Kupang, NTT.

Untuk wilayah Kabupaten Kupang ini, rencana proyek garam industri sudah terjadi puluhan tahun silam. Hal ini terbukti dengan diberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) pada PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) di Kabupaten Kupang di wilayah Desa Bipolo, Desa Nunkurus, Kelurahan Baubau, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Tuapukan, dan Desa Oebelo yang sebagiannya merupakan lahan-lahan produksi dan mata pencarian masyarakat. Dan secara keulayatan, lokasi yang mendapatkan izin HGU tersebut masuk dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama.

Sayangnya, lanjut dia, izin HGU PT. PGGS yang sudah diberikan pemerintah banyak cacat dalam pelaksanaannya, bahkan yang lebih parahnya lagi tanah HGU tersebut ditelantarkan oleh pihak perusahaan. “Pada titik itu, kami bangkit melakukan perlawanan atas penyelewengan HGU yang terjadi di Kabupaten Kupang ini,” ungkap Jhon.

Menurut Jhon, pada Kamis, 1 September 2018 pihaknya melakukan Aksi Bersama Aliansi Rakyat Kabupaten Kupang, menggugat persoalan ini. Dan hasilnya, perjuangan yang telah dilakukan tersebut berhasil, dimana HGU PT PGGS dicabut oleh pemerintah.

“Oleh karena itu, pada tempat pertama kami mengapresiasi tindakan pemerintah, yang kami nilai berpihak pada rakyat, berpihak pada hak-hak ulayat rakyat. Pemerintah membuktikan bahwa mereka (pemerintah) berada di garis depan mendahulukan hak-hak rakyat, kepentingan rakyat, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat,” cetusnya.

Jhon menjelaskan, terlepas dari masalah penelantaran HGU oleh pihak PT PGGS sehingga kemudian terjadi pencabutan HGU tersebut, ternyata muncul masalah baru. Adalah di wilayah Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang terjadi persoalan baru.

Tanah yang sebagaimana sudah dicabut HGU tersebut tidak dikembalikan pada masyarakat pemilik tanah yang diakui dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama. Malahan, oleh oknum-oknum tertentu menciptakan pemilik tanah baru yang kemudian melahirkan konflik ditengah masyarakat.

“Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Forum Relawan Jokowi berdiri bersama masyarakat Nunkurus. Kami berdiri bersama masyarakat yang dicaplok hak-haknya dan dijarah tanahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Dan pada akhirnya, kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini,” jelasnya.

Forum Relawan Jokowi NTT menuntut pihak pemerintah dan pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tungga Dea, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

“Bagi kami langkah-langkah ini harus segera dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat. Kami menjamin keberpihakan kami pada masyarakat sebagaimana hasil investigasi kami atas persoalan ini, dan siap melakukan berbagai langkah terkait permasalahan ini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Timor Livestock Lestari (TLL), sebuah perusahaan tambak garam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang diduga mengokupasi kurang lebih 400 hektare (ha) dari 712 ha lebih lahan warga Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Desa Nunkurus, Jan Christofel Bennyamin didampingi Forum Relawan Jokowi NTT bersama puluhan warga desa setempat saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jan Christofel Bennyamin yang biasa disapa Oni Benyamin, kurang lebih selama 26 tahun, lahan warga tersebut dikuasai oleh PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PT PGGS) yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengelola tambak garam. Namun lahan tersebut ditelantarkan begitu saja tanpa ada aktifitas.

“Sehingga oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang, HGU PT PGGS dicabut pada 27 Mei 2019. Awalnya kami bergembira, karena setelah dicabut HGU-nya maka lahan itu akan dikembalikan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah akan mengembalikan ke pemilik asli. Karena itu tujuan dari dicabutnya HGU tersebut,” ungkap Oni Benyamin.

Namun, lanjut dia, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yakni lahan tersebut akan dikembalikan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena yang terjadi justru muncul persoalan baru. Dimana, oleh Pemerintah Desa Nunkurus, lahan tersebut justru diserahkan kepada pemilik baru yang secara historis tidak pernah memiliki lahan dimaksud.

“Padahal sudah dibagi atas kesepakatan bersama bahwa lahan 312 ha tetap dikelola oleh PT TLL, sedangkan sisanya dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.

Oni Benyamin menegaskan, lahan seluas 400 ha lebih yang dicaplok PT TLL itu, merupakan lahan milik Koperasi Fetomone yang didalamnya terdapat tujuh keluarga besar yakni kelurga Benyamin, Seik, Polin, Patola, Gago, Tanone dan Takubak.

“Dari tujuh keluarga besar ini, ada keluarga-keluarga semua yang tergabung didalamnya dari Desa Nunkurus dan desa-desa tetangga lainnya. Karena itu, kami hanya minta lahan milik tujuh keluarga besar ini dikembalikan,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

UTAMA

Balita di Kupang Alami Penganiayaan Sadis dari Ayah Kandung

Published

on

Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jimmy Sianto, melihat langsung kondisi korban di IGD RSUD Yohanis Kupang, Selasa (16/7).

Kupang, penatimor.com – Entah setan apa yang merasuki pikirannya, sehingga Abraham Sabneno tega menganiaya puterinya yang masih balita.

Bahkan perlakuan sadis ini dilakukan sejak korban berusia 1 tahun.

Pria 45 tahun yang biasa dipanggil Ambran itu menganiaya puterinya Diana Damayanti Sabneno yang baru berusia 2 tahun.

Kini korban dirawat intensif di Ruang IGD RSUD Prof. dr. W.Z. Yohanes Kupang, karena mengalami patah tulang pada kedua kaki dan tangan kiri.

Ibu korban, Erni Lakusaba kepada wartawan, membeberkan tindak keji suaminya.

Erni mengaku telah melaporkan perbuatan suaminya ke aparat kepolisian di Polsek Kupang Barat.

“Selama ini saya coba bersabar tapi ini sudah kelewatan. Saya marah, dia malah ancam mau bunuh saya, sehingga terpaksa lapor polisi,” kata perempuan 42 tahun itu.

Menurut warga Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat itu, perbuatan suaminya terbilang sangat sadis.

Karena Ambran juga menyayat tubuh dari darah dagingnya sendiri dengan parang hingga terluka.

Tidak hanya itu, pelaku juga belum lama ini membakar mulut korban menggunakan puntung rokok sehingga menimbulkan luka bakar.

Kondisi korban tersebut mendapat perhatian langsung dari Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto.

Jimmy kepada wartawan, mengaku mengetahui kasus ini saat dokter menginformasikan kepadanya bahwa korban hendak berobat namun tidak memiliki BPJS, sehingga dia pun menyarankan untuk dibawa ke RSUD W.Z. Yohanis.

Menurut Jimmy, sesuai hasil rontgen diketahui banyak tulang korban patah, sehingga dokter segera melakukan tindakan medis.

“Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, sehingga diharapkan dapat diproses hukum hingga tuntas dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya,” harap Jimmy Sianto. (wil)

Continue Reading

UTAMA

Baca Ikrar Bangsa Indonesia, Andi Wea Kenakan Pakaian Adat Nagekeo

Published

on

Ikrar Bangsa Indonesia dibacakan langsung Ketua Dewan Pengarah Visi Indonesia Andi Gani Nena Wea.

Jakarta, penatimor.com – Pidato presiden terpilih Joko Widodo bertajuk Visi Indonesia pada Minggu (14/7), rupanya masih menarik perhatian dan diperbincangkan.

Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai pidato tersebut menunjukkan penegasan atas pernyataan kerja tanpa beban yang selama ini dijalaninya.

“Jelas bahwa Presiden Jokowi akan mengambil sikap lebih berani dan sikap lebih tegas dalam periode keduanya,” ujar Yunarto di Jakarta, Senin (15/7).

Menurutnya, penegasan sikap Presiden Jokowi ditunjukan pada penggunaan kalimat atau diksi yang diucapkannya. Beberapa kali dalam pidatonya, Jokowi menggunakan kata hajar, hapus dan hilangkan.

Yunarto menjelaskan, dalam pidatonya, Jokowi secara gamblang menujukan pesannya kepada seluruh elemen masyarakat yang menunjukkan visinya bukan lagi untuk berkompromi melainkan untuk bekerja dan akan berani mengambil tindakan tegas.

Selain itu, Yunarto mengapresiasi adanya Ikrar Bangsa Indonesia yang menunjukan adanya bentuk persatuan.

Ikrar Bangsa Indonesia dibacakan langsung Ketua Dewan Pengarah Visi Indonesia Andi Gani Nena Wea. Ditunjuknya Andi memang tak asing, dirinya di kenal sebagai loyalis Jokowi sejak Pilgub DKI sampai Pilpres 2019.

Saat membacakan Ikrar Bangsa Indonesia yang diikuti seluruh hadirin, Andi mengenakan pakaian adat Nagekeo dari NTT dan didampingi pimpinan-pimpinan relawan yang mengenakan baju adat dari seluruh wilayah Indonesia.

“Ikrar Bangsa Indonesia menekankan Persatuan Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika menjadi perekat utama bangsa Indonesia,” tandasnya. (jim)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!