Connect with us

UTAMA

Selfina Etidena Korban Maladministrasi, Ombudsman Ungkap Satgas Tanpa SOP

Published

on

Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton menyerahkan LAHP kepada Plt. Kadis Nakertrans NTT Sisilia Sona, Kamis (17/1).

Kupang, penatimor.com – Selfina Marsia Etidena (24), mahasiswi semester VII STT Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor yang dicegah keberangkatannya dan diterlantarkan oleh Satgas Anti Trafficking Dinas Nakertrans Provinsi NTT di Bandara El Tari Kupang, diduga sebagai korban maladministrasi.

Ada tiga dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Dinas Nakertrans NTT pimpinan Sisilia Sona itu.

Hal ini merupakan temuan Ombudsman RI Perwakilan NTT setelah melakukan serangkaian pemeriksaan.

Temuan sekaligus rekomendasi tertulis Ombudsman telah diserahkan kepada Plt. Kadis Nakertrans NTT dalam bentuk Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).

Penyerahan LAHP dilakukan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton kepada Plt. Kadis Nakertrans Sisilia Sona, Kamis (17/1).

“Dalam tindakan pemeriksaan terhadap pelapor (Selfina Etidena) oleh petugas Satgas di Bandara El Tari, kami temukan tiga maladministrasi,” kata Darius yang didampingi Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat saat menyambangi kantor Dinas Nakertrans NTT di Jl. Frans Seda.

Darius sampaikan, terkait laporan Selfina, setelah melalui rangkaian pemeriksaan terhadap terlapor dan pihak terkait, tim Ombudsman NTT telah menyerahkan LAHP kepada Plt. Kadis Nakertrans NTT di ruang kerjanya.

“Semoga tindakan korektif yang diminta dalam LAHP ini dapat dilaksanakan demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” harap dia.

Untuk perbaikan atas koreksi tersebut maka Ombudsman NTT memberikan waktu selama 30 hari kepada Dinas Nakertrans NTT, dan selanjutnya akan dilakukan monitoring terhadap koreksi tersebut.

Darius melanjutkan, tiga dugaan maladministrasi tersebut adalah penyimpangan prosedur dalam menyelenggarakan pelayanan tanpa berdasarkan SOP.

Dimana Dinas Nakertrans NTT tidak memiliki SOP dalam pelaksanaan tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang.

Baca Juga :   Hasto: Kesalahan Fatal Menyatakan Presiden Chief of Law Enforcement

Dinas Nakertrans NTT juga tidak memiliki SOP Administratif mengenai alur pelayanan satuan gugus, dan tidak memiliki SOP teknis terkait dengan tugas satuan gugus dalam melakukan penilaian indikasi dan interogasi calon penumpang/ calon TKI non prosedural.

Dugaan maladministrasi kedua menurut Darius adalah penyimpangan prosedur dalam penyusunan alur kerja sebagaimana dokumen berjudul Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Gugus Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang, yang mencantumkan pihak terkait yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara El Tari di dalam Satuan Gugus Tugas tanpa didasari keanggotaanya berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor: 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/ Non Prosedural Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan/ atau nota kesepahaman.

Dan temuan yang ketiga adalah Dinas Nakertrans NTT tidak memberikan pelayanan dalam mekanisme penggantian kerugian kepada pelapor.

Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menyimpulkan perlu dilakukan beberapa tindakan korektif oleh Dinas Nakertrans NTT.

Menurut Kepala Ombudsman NTT, Dinas Nakertrans Provinsi NTT menyusun dan menetapkan SOP mengenai Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang, yang terdiri dari SOP Administratif mengenai alur pelayanan, dan SOP Teknis mengenai penilaian indikasi dan interogasi calon penumpang/calon TKI non prosedural.

Tak hanya itu, Ombudsman NTT  menyarankan Dinas Nakertrans NTT merumuskan nota kesepahaman dengan pihak terkait selaku pengelola bandara yang juga diikutsertakan dalam pelaksana tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang; dan memberikan ganti rugi biaya tiket kepada pelapor, dan melakukan rehabilitasi sosial berupa pemulihan nama baik pelapor.

Baca Juga :   NTT Butuh Kebijakan Tepat Sasaran agar Semakin Maju

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Nakertrans NTT Sisilia Sona, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan Ombudsman NTT dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan Satuan Gugus Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang di pintu keluar Bandara El Tari Kupang.

“Kami minta waktu untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman NTT, kami sedang melakukan perbaikan SOP,” singkat Sisilia Sona. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...

HUKRIM

Pasca Penangkapan Rafi, Korban Datangi Polresta Kupang

Published

on

Jibran Pello (32), warga Kelurahan Sikumana saat mendatangi Mapolres Kupang Kota, Sabtu (24/8).

Kupang, penatimor.com – Pasca penangkapan Rahmat, SE., alias Rafi (35) selaku tersangka kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, para korban mulai berdatangan ke Mapolres Kupang Kota.

Salah satu korban yang mendatangi Mapolresta adalah Jibran Pello (32), warga Kelurahan Sikumana.

Jibran mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait jual beli mobil yang dilakukan oleh tersangka Rafi.

Dia mengaku membeli satu unit mobil Rush Tipe G tahun 2011 dangan nomor polisi DH 6933 SOH seharga Rp 170 juta, dengan perjanjian pembayaran awal Rp 100 juta, dan sisa bisa dicicil.

Jibran kemudian mentranfer uang Rp 100 juta lewat Bank NTT ke nomor rekening milik tersangka, dan sudah mencicil uang
pembayaran dengan total Rp 150 juta. Untuk sisa cicilan Rp 20 juta dibayar setelah BPKB diambil.

“Saya mau membayar sisa uang cicilan untuk mengambil BPKB mobil, tapi tersangka selalu beralasan BPKB sementara pengurusan balik nama,” kata Jibran.

Dia merasa ditipu oleh tersangka setelah mobil yang dibelinya hendak ditarik oleh BPR Cristha Jaya, karena BPKB diagunankan oleh tersangka.

Atas perbuatan tersangka, Jibran Pello mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

“Saya mengucap terima kasih dan apresiasi kepada pihak kepolisian Polres Kupang Kota yang telah berhasil menangkap tersangka. Saya sudah dirugikan oleh pelaku, tapi yang penting tersangka sudah berhasil ditangkap dan siap mempertanggung jawabkan perbuatan nya,” Jibran.

Sekadar tahu, tersangka Rafi sebelum nya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama dua tahun oleh pihak Polres Kupang Kota.

Dengan laporan polisi kasus tindak pidana penipuan dan pengelapan dalam jual beli mobil dan tanah, tersangka ditangkap di Jalan Poros Taman Subian Indah, Kecamatan Bireng Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Akhir pelarian tersangka pada Kamis (22/8), dimana dia ditangkap oleh tim Buser Sat Reskrim Polres Kupang Kota bersama dengan tim khusus Dit Reskrim Polda Sulawesi Selatan.

Baca Juga :   3 Alternatif Ibu Kota Baru, Ini Pilihan Jokowi

Tim Polres Kupang Kota dipimpin oleh Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Kupang Kota, Ipda Yance Kadiaman, SH.

Polisi juga membawa tersangka Rafi dan istri nya Sri ke Kupang menggunakan pesawat Garuda Airlines dengan nomor penerbangan GA-678 yang tiba pukul 18.10 di Bandara El Tari Kupang. (wil)

Continue Reading

UTAMA

Gunakan Qlue, Warga Kupang Lebih Mudah Laporkan Masalah Lingkungan dan Sosial

Published

on

Peresmian aplikasi Qlue di halaman parkiran M Hotel, Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kamis (22/8).

Kupang, penatimor.com – Wujudkan Smart City, Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan Qlue.

Peresmian aplikasi Qlue atau pelaporan warga Kota Kupang, dilakukan di halaman parkiran M Hotel, Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore bersama Chief Commercial Office Qlue (CCO) Maya Arvini, anggota DPRD Kota Kupang, dan tokoh agama, bersama-sama meresmikan Qlue dalam festival “Ayo Berubah”.

Aplikasi Qlue adalah aplikasi yang bisa digunakan warga Kota Kupang dalam melaporkan berbagai masalah lingkungan dan sosial, sehingga diharapkan akan meningkatkan layanan publik pemerintah Kota Kupang.

Chief Commercial Office Qlue (CCO), Maya Arvini, kepada wartawan, Kamis (22/8), mengatakan, dengan aplikasi Qlue ini, masyarakat Kota Kupang bisa melaporkan berbagai masalah lingkungan dan sosial.

Chief Commercial Office Qlue (CCO), Maya Arvini.

Mulai dari masalah sampah, lampu jalan dan rambu lalu lintas yang rusak, kemacetan, pelanggaran lalu lintas, parkiran liar, tunawisma/pengemis, fasilitas anak, pedagang kaki lima liar, pelanggaran bangunan, iklan liar, dan fogging demam berdarah deangue (DBD).

Laporan masyarakat akan ditintindak lanjuti oleh tim quick response dari tujuh perangkat daerah.

Untuk tahap awal, Pemerintah Kota Kupang telah menyiapkan 200 orang tim quick response untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

Pemkot juga menargetkan jumlah pengguna aplikasi Qlue sebanyak 22 ribu orang dengan jumlah laporan masyarakat sebanyak 30 ribu per tahun.

“Untuk MoU Pemkot Kupang dengan aplikasi Qlue dilakukan selama satu tahun,” sebut Arvini.

Ditambahkannya, Qlue dalam waktu dekat ini akan mencoba mamperkenalkan aplikasi ini ke kampus Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.

“Untuk mendapat aplikasi Qlue, masyarakat Kota Kupang tinggal mendwonlood di playstore, dan semua fitur sudah ada dan siap digunakan,” pungkas dia. (wil)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Guru dan Kepala Sekolah di Sumba Barat Belajar ke Sekolah Dampingan INOVASI

Published

on

Sebanyak 60 tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumba Barat mengikuti kunjungan belajar ke sekolah-sekolah dampingan INOVASI di Kecamatan Tana Righu, Jumat (23/8).

Waikabubak, penatimor.com – Sebanyak 60 tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumba Barat mengikuti kunjungan belajar ke sekolah-sekolah dampingan INOVASI di Kecamatan Tana Righu, Jumat (23/8).

Peserta terdiri dari guru dan kepala sekolah yang telah terpilih menjadi Fasilitator Daerah (Fasda) Program Literasi Kelas Awal dan Kepemimpinan Pembelajaran yang didanai oleh APBD Kabupaten Sumba Barat.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.

Turut hadir pada kesempatan ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Yehuda Malorung, Kabid Sekolah Dasar, pengawas sekolah, serta Tim INOVASI.

Dalam arahannya di depan Kantor Dinas Pendidikan, Yehuda menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah sebagai bentuk pengakuan terhadap capaian INOVASI di Sumba Barat sekaligus menjadi ajang pembelajaran bagi Fasda yang akan bertugas di dua kecamatan lainnya.

“Secara prinsip, kunjungan ini berarti mengakui bahwa apa yang dilakukan INOVASI di Kecamatan Tana Righu memiliki dampak yang sangat positif. Kita bisa melihat dampak tersebut di sekolah-sekolah yang dikunjungi hari ini. Selain itu, kunjungan ini juga dilakukan agar Fasda yang akan memulai pendampingan program mendapatkan gambaran seperti apa sekolah-sekolah yang telah diintervensi oleh INOVASI. Harapannya mereka bisa lebih siap dan mendapatkan ide-ide yang dapat diterapkan pada saat pendampingan nanti,” paparnya menjelang keberangkatan ke sekolah.

Untuk diketahui, program Literasi Kelas Awal dan Kepemimpinan Pembelajaran dengan pendanaan APBD akan diimplementasikan di Kecamatan Lamboya dan Wanukaka.

Pelaksanaan kedua program ini merupakan manifestasi komitmen Pemda Sumba Barat untuk mereplikasi hasil rintisan kedua program INOVASI yang telah berakhir tersebut.

Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran senilai lebih dari Rp 800.000.000. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pelatihan Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan pengadaan buku.

Baca Juga :   Riset Indomedia, Andreas Pareira Satu-satunya Caleg Nasionalis Asal Dapil NTT

Selain itu, Dinas Pendidikan telah mengangkat dua operator sekolah untuk menjadi Fasilitator Kabupaten.

Kedua fasilitator ini akan menjalankan fungsi District Facilitator (DF) INOVASI untuk program Literasi Kelas Awal dan Kepemimpinan Pembelajaran yang didanai oleh APBD.

Peserta kunjungan belajar ini dibagi kedalam empat kelompok, sesuai dengan jumlah sekolah yang akan dikunjungi, yaitu SD Masehi Kareka Nduku, SD Katolik Kalelapa, SD Negeri Mainda Ole, dan SD Negeri Lokory.

Masing-masing kelompok hanya mengunjungi satu sekolah saja. Setelah kunjungan selesai, semua peserta berkumpul di SD Negeri Mainda Ole untuk menyampaikan hasil pengamatannya selama kunjungan kepada kelompok lain.

Kepala Sekolah SD Pogu Katoda yang berada di Kecamatan Wanukaka, Marten T. Poga, mengungkapkan ketakjubannya melihat lingkungan sekolah khususnya ruang kelas SD Negeri Lokory yang dikunjungi kelompoknya.

“Pokoknya wow. Saya tidak bisa berkata-kata,” ungkapnya penuh ekspresi sambil menggambarkan situasi ruang kelas dan perpustakaan yang penuh dengan pajangan dan gambar-gambar menarik untuk mendukung pembelajaran siswa.

Menurutnya, apa yang dilakukan SDN Lokory tidaklah murah. Namun berkat kerja sama antar guru dan dukungan dari masyarakat, hal ini ternyata bukan masalah bagi SDN Lokory.

Ia pun memuji kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri Lokory atas upaya sekolahnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang literat.

“Kami semua salut dengan usaha kepala sekolah untuk menumbuhkan kerja sama antar guru untuk menciptakan kelas yang literat. Kepala sekolah SDN Lokory juga melibatkan masyarakat sekitar. Ada yang menyumbangkan keahlian menggambarnya, bahkan ada yang menyumbangkan uangnya untuk membeli cat dan bahan-bahan lainnya,” katanya penuh semangat.

Di akhir sesi, Sekretaris Yehuda menekankan pentingnya kejujuran dalam dunia pendidikan dan mengapresiasi sekolah-sekolah dampingan INOVASI di Kecamatan Tana Righu yang telah menjunjung tinggi kejujuran selama pelaksanaan program.

Baca Juga :   Polri Berikan Beasiswa untuk Anak Personel yang Gugur

Ia mengakui bahwa masih ada guru dan kepala sekolah di Sumba Barat yang menutup-nutupi kondisi kemampuan dan capaian hasil belajar siswa. Ini mengakibatkan intervensi program yang dilakukan bisa tidak maksimal atau bahkan tidak tepat.

Hasil temuannya selama kunjungan menunjukkan bahwa guru-guru dan kepala sekolah sudah mulai terbuka.

“Saya tadi melihat di SD Masehi Kareka Nduku, ada pemetaan kondisi kemampuan membaca siswa. Di bulan Juli, ada empat siswa yang masih belajar mengenal huruf, padahal sudah kelas empat. Ini bagus, karena sekolah tidak lagi malu mengakui bahwa masih ada siswa kelas empat yang baru belajar mengenal huruf. Saya harap sekolah-sekolah di Kecamatan Lamboya dan Wanukaka nantinya juga terbuka dengan kondisi kemampuan siswanya agar kita bisa memberikan pendampingan yang sesuai,” tutupnya.

Setelah menyelasikan dua program rintisan di Sumba Barat hingga Juni lalu, INOVASI akan melanjutkan program Literasi Kelas Awal untuk level dua di Kecamatan Tana Righu hingga akhir tahun 2019. (*/wil)

Continue Reading

Loading…




error: Content is protected !!