Connect with us

UTAMA

Begini Penjelasan Disnakertrans NTT Soal Pencekalan Mahasiswi di Bandara El Tari

Published

on

Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona (kiri), Selfin Etidena (kanan)

Kupang, Penatimor.com – Setelah ramai pemberitaan di media terkait pencekalan terhadap Selfin Etidena, mahasiswi asal Kabupaten Alor oleh petugas Satgas Pencegahan dan Perlindungan TKI Non-prosedural di Bandara El Tari Kupang, memantik respons Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/1/2019), mengatakan, apa yang disampaikan dalam pemberitaan tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan.

“Kemarin kami sudah didatangi Ombudsman, klarifikasi soal pengaduan Selfin Etidena, dan saya juga menghadirkan petugas yang langsung saat itu meng-handle di bandara. Dan apa yang terjadi dalam berita-berita terakhir itu berbeda dengan situasi lapangan,” kata Sisilia.

Menurut Sisilia, Selfin mengaku kepada petugas satgas di Bandara El Tari bahwa dirinya seorang mahasiswa, namun tidak bisa menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) saat diminta oleh petugas.

“Yang benar adalah ketika beliau ditanya, lalu dia menunjukkan KTPnya, lalu dia mengaku mahasiswa, lalu dibilang mana kartu mahasiswanya, dia tidak bisa menunjukkan dengan alasan dia tidak bawa,” ujarnya.

Selanjutnya, petugas menanyakan lagi, jika kuliah saat ini sudah semester berapa, dan sudah berapa lama yang bersangkutan duduk di bangku kuliah, tetapi jawaban yang diberikan oleh Selfin sangat kontradiktif.

“Saat ditanya dia bilang sudah semester tujuh, sudah berapa tahun anda kuliah, dia bilang sudah dua tahun. Itu kan sesuatu yang kontradiktif, karena kuliah dua tahun tapi sudah semester tujuh, mestinya kan 3,5 tahun baru bisa semester tujuh,” katanya.

Karena jawaban itu, lanjut dia, petugas meragukan kebenarannya dan memintanya untuk menghubungi atau menelepon salah satu teman kuliahnya, tetapi Selfin tidak bisa menunjukkan atau menelpon salah satu dari temannya dan yang ditelepon katanya adalah ketua senat di kampusnya.

“Diminta untuk telpon salah satu temannya dia tidak bisa menunjukkan, lalu katanya ketua senat. Tetapi dugaan kami, ketua senat itu bukan ketua senat yang sesungguhnya, karena dari suara yang terdengar waktu ditelpon oleh staf kami,” katanya.

Selain itu, menurut Sisilia, Selfin tidak konsisten dengan jawabannya sendiri kepada petugas satgas. Karena dirinya mengaku sebagai mahasiswa tetapi kuliah di tiga universitas.

“Selfin sendiri mengaku pertama kuliah di UGM, lalu ditanya lagi jawabnya UKDW, yang ketiga baru teologia, lalu mana yang harus kami percaya, seorang mahasiswa loh, bisa kuliah di tiga kampus,” ucap Sisilia.

Atas informasi itu, kemudian petugas memintanya untuk menunjukkan KTM, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Lalu dia menghubungi seseorang dan mengirimkan fotokopiannya saja.

“Akhirnya dari informasi itu, lalu diminta kartu mahasiswa mana, terus dia kirim ke sana, di sana kirim tapi fotokopinya, lalu diminta kalau bisa kirim pakai JNE atau apa, supaya kita bisa lihat aslinya, tapi nggak bisa ditunjukkan juga,” katanya.

Selanjutnya, sambung Sisilia, pada hari Senin, (7/1/2019) Selfin mendatangi kantor Disnakertrans dan bertemu salah satu kepala bidang pada dinas tersebut.

“Lalu yang berikut dia datang hari Senin ke kantor, ketemu dengan saya punya kepala bidang, setelah ketemu kepala bidang, dengan teman petugas yang tanya dia di bandara, terus ditanya lagi si Selfin nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dugaan saya si Selfin ini ada-ada tapi kita tidak tahu,” sebutnya.

Sisilia menyatakan, apa yang dilakukan petugas satgas di bandar El Tari Kupang, sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). “Ya, prosedurnya sudah kita jalankan, semuanya sudah sesuai prosedur, sudah sesuai,” ujarnya.

Dia mengaku, hingga saat ini pihaknya sudah menunda atau menggagalkan keberangkatan lebih dari 100 orang TKI non-prosedural yang hendak bekerja di luar negeri, dan sejauh ini tidak ada komplain.

“Ini saja yang dianggap sebagai sebuah kasus sampel, tetapi kami siap bertanggung jawab. Kalau memang betul di kemudian hari kalau segala macam ya silahkan,” katanya.

Sisilia menambahkan, untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Selfin Etidena, saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan di kampus yang disebutkan.

“Nah kami juga di sana ada lagi cek, di mana ini sekolah, di mana ini, karena memang dari jawabannya meragukan,” tandasnya.

Bantah Dugaan Sikap Rasis Petugas Satgas

Plt Kepala Dinas Nakertrans NTT, Sisilia Sona membantah informasi atau berita-berita yang menyatakan bahwa petugas satgas diduga bersikap rasis.

“Kemudian dikatakan ini seperti rasis terbawa-bawa, tetapi petugas saya tidak sampai ke sana dan sudah saya jelaskan kepada ketua DPRD NTT, bahwa tidak seperti itu petugas saya, jadi dilihat karena keriting, tidak, tidak,” ujarnya.

Petugas Satgas Terlatih

Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona menyatakan, para petugas Satgas Pencegahan dan Perlindungan TKI Non-prosedural di Bandara El Tari Kupang sudah terlatih. Mereka adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Mereka petugas ini PPNS loh, mereka dilatih khusus loh, dan juga ada Angkatan Udara, semua mereka PPNS, mereka dilatih beberapa bulan baru mereka mengenal ciri-ciri orang, jadi saya yakin,” tegasnya.

Siap Bertanggung Jawab

Sisilia Sona selaku Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, mengaku siap bertanggung jawab ketika ada persoalan di kemudian hari terkait informasi yang disampaikan pihaknya.

“Kami siap bertanggung jawab ketika ada soal-soal seperti itu disampaikan, kami siap tanggung jawab terhadap informasi yang kami sampaikan, titik di situ,” tegasnya.

Sedangkan terkait, kerugian akibat ‘hangusnya’ tiket pesawat lantaran proses dimaksud, Sisilia menyatakan, hal itu bukan menjadi tanggungjawab dari pada pihaknya.

“Soal tiket itu urusan lain, itu bukan urusan kami,” tandasnya. (R2)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
1 Comment

1 Comment

  1. Siprianus Penci

    Januari 13, 2019 at 10:20 am

    Kalau Judulnya TKI…… Pertannyaan hanya Seputar Perlengkapan Administrasi menjadi TKI…….Kalau Ada bicara Status Mahasiswa langsung di putus dan katakan bahwa sy tdk perna nanya sekolah mu. Intinya Setiap pertannyaan FOKUS dengan PERMASALAHAN.DEMIKIAN MASUKAN DARI SAYA.TERIMAKASIH.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Dirjen Migas Resmikan BBM Satu Harga di Rote

Published

on

Saleh Husin dan rombongan Dirjen Migas pose bersama di Bandara DC.Saudale, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (19/7).

Ba’a, penatimor.com – Jumat (19/7), menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Rote Ndao, dengan diresmikannya BBM Satu Harga oleh Plt. Dirjen Migas yang mewakili Menteri ESDM RI Ignatius Jonan.

Ignatius Jonan berhalangan hadir karena ada kegiatan dadakan yang tidak bisa ditinggalkan.

Peresmian BBM Satu Harga di Rote Ndao mendapat apresiasi dari mantan Menteri Perindustrian RI Saleh Husin.

Saleh Husin kepada wartawan, mengungkap rasa syukur dan gembira terkait peresmian BBM Satu Harga di tanah kelahirannya itu.

“Rasa syukur dan gembira karena hari ini Jumat 19 Juli 2019 tiba di tanah kelahiran Pulau Rote, wilayah paling selatan di Indonesia,” kata Saleh Husin.

Mantan anggota DPR RI dua periode asal Dapil NTT 2 itu menjelaskan, daerah Rote Ndao jika pada musim barat atau musim gelombang, hubungan menuju dan keluar Pulau Rote melalui kapal laut menjadi sulit dan sering terhenti.

Kondisi ini mengakibatkan arus barang menjadi terganggu dan mahal, terlebih bahan bakar minyak (BBM) menjadi mahal dan langkah.

“Hari ini menjadi tonggak sejarah buat Pulau Rote. Sebagai putra Rote yang turut hadir bersama rombongan dari Jakarta, tentu saya bangga dan berterima kasih kepada bapak presiden Jokowi atas kebijakannya membuat BBM Satu Harga,” ungkap Saleh Husin.

Menurut dia, tentu hal ini sangat membantu masyarakat terselatan Indonesia yang masih tertinggal dan akhirnya satu kesulitan yang selama ini dialami masyarakat dapat teratasi.

“Juga terima kasih serta berharap kepada Pertamina untuk betul- betul menjaga agar stok dan distribusinya tertata dengan baik sehingga selalu tersedia BBM nya,” ungkap Saleh Husin.

“Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih buat kolega dan sahabat saya pak Ignatius Jonan menteri ESDM dan Ibu Rini menteri BUMN yang telah memperhatikan kampung halaman saya,” sambung dia.

Atas nama masyarakat Rote Ndao, Saleh Husin juga berharap presiden Jokowi juga dapat memperhatikan ketersediaan listrik dan infrastruktur di wilayah terselatan Indonesia ini, dan sebagai garda terdepan bangsa Indonesia di bagian selatan. (mel)

Continue Reading

UTAMA

Desa Bantala di Flotim Menanti Janji Kemendes PDTT

Published

on

Siprianus Rape Liwun

Kupang, Penatimor.com – Warga Desa Bantala di Kecamatan Lewoleba, Kabupaten Flores Timur (RI) menanti janji Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI).

Pasalnya, hingga saat ini Kemendes PDTT belum menepati janjinya untuk memberikan hadiah berupa uang senilai Rp 150 juta setelah desa tersebut meraih juara 1 lomba desa tingkat nasional pada tahun 2018 lalu.

Kepala Desa Bantala, Siprianus Rape Liwun sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7/2019).

Menurut Siprianus, saat menjuarai lomba tersebut pada 2018 lalu, pihaknya telah menerima hadiah tetapi secara simbolis  bersama desa lainnya, di Hotel Sultan, Jakarta pada 29 November 2018 silam.

“Secara simbolis kami sudah terima. Administrasi sudah kami bereskan. Tapi hingga hari ini, hadiah berupa uang tersebut belum direalisasikan,” kata Siprianus.

Siprianus mengisahkan, saat itu dirinya terpilih menjadi kepala desa teladan, kategori pemanfaatan dana desa dengan sistem padat karya tunai.

Berkat prestasinya, Desa Bantala mendapat hadiah berupa trophy, satu unit sepeda motor bermerek Honda, Revo Fit dan uang tunia Rp 150 juta. Lantaran itu, lanjut dia, masyarakat Desa Bantala terus mendesaknya untuk mempertanggungjawabkan hadiah uang tunai tersebut.

“Kami terus didesak masyarakat untuk bertanggungjawab dengan hadiah uang ini. Sehingga sebagai kepala desa, saya minta Bapak Menteri dan juga direktur lomba desa, agar bisa secepatnya merealisasikannya. Kami aparat desa tidak mau dituding macam-macam,” ujar Siprianus.

Dia menambahkan, pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak Kemendes PDTT atas hadiah uang tunai tersebut. Nama pihak Kemendes PDTT mengatakan, masih melakukan verifikasi administrasi.

“Saya sudah tanya Kemendes PDTT. Mereka sampaikan, saat ini mereka masih urus administrasinya. Saya harap bisa secepatnya,” tandas Siprianus. (ale)

Continue Reading

POLKAM

Banggar DPRD NTT Tolak Pariwisata Dibangun di Atas ‘Darah’ Warga

Published

on

Suasana rapat Banggar DPRD NTT, Sabtu (20/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT menyatakan menolak pembangunan pariwisata NTT dibangun di atas penderitaan dan ‘darah’ warga Pulau Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat.

Anggota Banggar DPRD NTT Fraksi Partai Demokrat, Winston Neil Rondo sampaikan ini pada Rapat Banggar dengan agenda Pembahasan Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS Induk 2020, Sabtu (20/7/2019) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD.

Merujuk pada pemberitaan di media KOMPAS.com edisi 22 Mei 2019 berjudul “Gubernur NTT: Kita Mau Tidak Ada Manusia yang Tinggal di Pulau Komodo”, menurut Winston, pernyataan tersebut sangat melukai hati 2 ribuan warga yang tinggal di Pulau Komodo.

“Waktu ada kegiatan Asosiasi DPRD Provnsi se-Indonesia di Labuan Bajo, kami pergi bersama Pak Ketua DPRD NTT dan di sana masyarakat melakukan aksi damai, dan mereka katakan sudah 2000 tahun tinggal di sana. Kami ini Ata Modo, atau saudara sedarahnya komodo. Kami tidak bisa dipisahkan dengan komodo. Apa salah kami sehingga Bapak Gubernur mau keluarkan kami dari Pulau Komodo,” kata Winston menirukan pernyataan warga Pulau Komodo.

Winston menegaskan, pemerintah tidak boleh membangun infrastruktur pariwisata di Pulau Komodo dengan mengabaikan hak maupun kepentingan warga setempat. Apalagi, pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat belum pernah duduk bersama melakukan dialog dengan warga Pulau Komodo.

“Ingat, saya ingatkan dari sekarang, kita tidak boleh bangun pariwisata komodo di atas darah rakyat Pulau Komodo. Mereka sudah bilang, keluarkan kami dari sini sebagai mayat. Jadi ini bukan perkara yang mudah, kapan Pak Gubernur pernah duduk bersama dan berkonsultasi dengan masyarakat di Pulau Komodo, tidak pernah,” tegas Winston.

Dia mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah mengambil sikap mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Tetapi khusus untuk Pulau Komodo, pihaknya perlu mengingatkan agar pemerintah jangan pernah bangun pariwisata sebagai prime mover ekonomi di atas darah rakyat NTT.

“Jangan pernah, kami ingatkan sekali lagi khusus untuk Pulau Komodo jangan pernah,” tegas Winston.

Anggota Banggar DPRD NTT dari Fraksi Keadilan dan Persatuan, Anwar Hajral menyatakan, sangat disayangkan apabila rencana Pemprov NTT untuk menutup Pulau Komodo tidak dilakukan melalui sebuah kajian yang baik. Karena yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah ribuan warga Pulau Komodo.

“Sebelum Pulau Komodo jadi Taman Nasional Komodo (TNK), masyarakat di daerah itu bermata pencaharian sebagai nelayan, namun setelah itu mereka beralih menjadi pramuwisata atau tour guide dan usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan,” ungkapnya.

Dia berargumen, jika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup akses, bahkan mengeluarkan penduduk Pulau Komodo ke tempat lain, maka secara otomatis mereka akan kehilangan mata pencaharian sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat.

“Wisatawan datang ke Labuan Bajo itu karena Pulau Komodo-nya, bukan karena wisata alam yang lain, karena itu kalau Pulau Komodo ditutup, kami sangat yakin pariwisata di Labuan Bajo secara keseluruhan akan mengalami nasib sama,” katanya.

Anwar Hajral menambahkan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, tetapi mesti dilakukan kajian dan pertimbangan yang tidak merugikan atau mengorbankan rakyatnya sendiri. Jangan sampai masyarakat dikorbankan hanya untuk sebuah agenda pariwisata. (ale)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!