Connect with us

UTAMA

Dishub Kota Kupang Diminta Tuntaskan Masalah Kemacetan

Published

on

Ilustrasi kemacetan (NET)

Kupang, penatimor.com – Dalam pembahasan Banggar APBD Murni tahun 2019, Pemkot Kupang mengalokasikan anggaran pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 13 miliar lebih, berupa belanja tidak langsung Rp 5 miliar lebih dan belanja langsung Rp 8 miliar lebih.

Saat pembahasan Banggar di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Jumat (30/11), anggota Banggar DPRD Kota Kupang Daniel hurek, mengatakan, Dinas Perhubungan harus mencari solusi untuk kemacetan di Kota Kupang.

Salah satunya dengan membuka jalur satu arah di beberapa wilayah yang dimungkinkan.

“Kita semua harus berpikir dari sekarang bagaimana mengatasi kemacetan di Kota Kupang kedepannya, karena kota ini terus berkembang, baik itu jumlah penduduk maupun kepadatan kendaraan yang akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas,” katanya.

Daniel Hurek melanjutkan, ada kasus yang terjadi di Jl. Ahmad Yani, dimana ada saran dari masyarakat di Kelurahan Merdeka dan Oeba, agar anak-anak sekolah di wilayah tersebut, bisa masuk dari Jl. Kartini, dan masuk melalui gerbang masuk lingkungan sekolah di wilayah Kampus Unika, sehingga beban jalan di Jl. Ahmad Yani tidak macet.

“Karena di lokasi ini, sering terjadi macet di jam-jam masuk dan keluar sekolah,  saya harap pikiran ini bisa dikaji agar bisa mengatasi kemacetan, ini masukan kita mohon dipertimbangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Jemari Joseph Dogon,  mengatakan, perlu adanya kerja sama dengan Polantas dan Dinas Perhubungan.

Misalnya dengan memasang rambu-rambu lalu lintas agar masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas.

Selain itu, perlu adanya rambu lalu lintas yang dipasang di wilayah pertigaan dan perempatan,  agar mencegah terjadinya kecelakaan dan pengguna jalan bisa lebih berhati-hati.

Sementara itu, Livingston Ratu Kadja,  mengatakan,  di Kelurahan Nunbaun Sabu, ada 9 sekolah yang ada, di pagi dan siang hari sangat macet, sehingga diperlukan adanya traffic light,  agar bisa mencegah kemacetan dan kecelakaan.

“Ini sudah dua kali saya usulkan,  saya berharap di anggaran murni ini bisa dialokasikan anggaran,  karena masyarakat sudah mengeluh dan saya minta ketegasan pemerintah,” ujarnya.

Theni Medah,  mengatakan, Dinas Perhubungan agar memperhatikan jalan di Jl. Cak Doko,  sering terjadi kemacetan,  ada pertigaan yang banyak sekali menyebabkan kemacetan,  mohon agar diatur agar bisa nyaman bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang,  Yeskiel Loudoe, mengatakan, pemerintah harus punya ketegasan, agar bisa mengatasi masalah kemacetan di Kota Kupang.

Pasalnya kata Yeskiel,  masalah kemacetan ini selalu berulang tahun setiap tahunnya. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah, jika diperlukan maka dibuatkan Perda tentang mobil yang parkir sembarangan di jalan untuk diangkut agar menimbulkan efek jera di masyarakat.

Sementara itu, Merry Salouw mengaku Dinas Perhubungan harus menerapkan semua aturan dengan lebih tegas. Rambu lalu lintas harus diperhatikan,  jika diperlukan ada pemasangan baru, maka dapat diusulkan.

Selain itu kata Mery, adapun bantuan Kementerian Perhubungan beberapa bus,  yang dimaksudkan agar Pemkot Kupang dapat membuka jalur-jalur trayek baru,  agar memudahkan masyarakat dalam transportasi.

Ini harus diperhatikan, mulai dari jalur mana saja yang akan dibuka, tarif,  sopir dan perawatan kendaraan.

“Jangan kendaraan ini nantinya hanya parkir saja di dinas, sementara masyarakat di wilayah tertentu yang belum memiliki jalur transportasi umum sementara kesulitan mengakses transportasi. Mohon agar dipertimbangkan dan dikerjakan,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Kupang Iknasius Lega, mengatakan,  untuk status pembuatan traffic light,  sudah berkoordinasi dengan Balai Transportasi Darat Kementerian PUPR,  karena jalan tersebut adalah jalan negara.

Pasalnya beberapa meter ada jembatan,  jadi masih diperhitungkan apakah efektif jika memasang traffic light di lokasi tersebut.

“Jadi kami masih berkoordinasi dengan Balai Transportasi Darat agar dapat mengambil keputusan dan menginstruksikan,  karena area tersebut adalah jalan negara,” ujarnya.

Dia juga mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak Polantas untuk menerapkan berbagai aturan dan lainnya agar mampu mengurai kemacetan yang ada di Kota Kupang.  (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Dirjen Migas Resmikan BBM Satu Harga di Rote

Published

on

Saleh Husin dan rombongan Dirjen Migas pose bersama di Bandara DC.Saudale, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (19/7).

Ba’a, penatimor.com – Jumat (19/7), menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Rote Ndao, dengan diresmikannya BBM Satu Harga oleh Plt. Dirjen Migas yang mewakili Menteri ESDM RI Ignatius Jonan.

Ignatius Jonan berhalangan hadir karena ada kegiatan dadakan yang tidak bisa ditinggalkan.

Peresmian BBM Satu Harga di Rote Ndao mendapat apresiasi dari mantan Menteri Perindustrian RI Saleh Husin.

Saleh Husin kepada wartawan, mengungkap rasa syukur dan gembira terkait peresmian BBM Satu Harga di tanah kelahirannya itu.

“Rasa syukur dan gembira karena hari ini Jumat 19 Juli 2019 tiba di tanah kelahiran Pulau Rote, wilayah paling selatan di Indonesia,” kata Saleh Husin.

Mantan anggota DPR RI dua periode asal Dapil NTT 2 itu menjelaskan, daerah Rote Ndao jika pada musim barat atau musim gelombang, hubungan menuju dan keluar Pulau Rote melalui kapal laut menjadi sulit dan sering terhenti.

Kondisi ini mengakibatkan arus barang menjadi terganggu dan mahal, terlebih bahan bakar minyak (BBM) menjadi mahal dan langkah.

“Hari ini menjadi tonggak sejarah buat Pulau Rote. Sebagai putra Rote yang turut hadir bersama rombongan dari Jakarta, tentu saya bangga dan berterima kasih kepada bapak presiden Jokowi atas kebijakannya membuat BBM Satu Harga,” ungkap Saleh Husin.

Menurut dia, tentu hal ini sangat membantu masyarakat terselatan Indonesia yang masih tertinggal dan akhirnya satu kesulitan yang selama ini dialami masyarakat dapat teratasi.

“Juga terima kasih serta berharap kepada Pertamina untuk betul- betul menjaga agar stok dan distribusinya tertata dengan baik sehingga selalu tersedia BBM nya,” ungkap Saleh Husin.

“Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih buat kolega dan sahabat saya pak Ignatius Jonan menteri ESDM dan Ibu Rini menteri BUMN yang telah memperhatikan kampung halaman saya,” sambung dia.

Atas nama masyarakat Rote Ndao, Saleh Husin juga berharap presiden Jokowi juga dapat memperhatikan ketersediaan listrik dan infrastruktur di wilayah terselatan Indonesia ini, dan sebagai garda terdepan bangsa Indonesia di bagian selatan. (mel)

Continue Reading

UTAMA

Desa Bantala di Flotim Menanti Janji Kemendes PDTT

Published

on

Siprianus Rape Liwun

Kupang, Penatimor.com – Warga Desa Bantala di Kecamatan Lewoleba, Kabupaten Flores Timur (RI) menanti janji Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI).

Pasalnya, hingga saat ini Kemendes PDTT belum menepati janjinya untuk memberikan hadiah berupa uang senilai Rp 150 juta setelah desa tersebut meraih juara 1 lomba desa tingkat nasional pada tahun 2018 lalu.

Kepala Desa Bantala, Siprianus Rape Liwun sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7/2019).

Menurut Siprianus, saat menjuarai lomba tersebut pada 2018 lalu, pihaknya telah menerima hadiah tetapi secara simbolis  bersama desa lainnya, di Hotel Sultan, Jakarta pada 29 November 2018 silam.

“Secara simbolis kami sudah terima. Administrasi sudah kami bereskan. Tapi hingga hari ini, hadiah berupa uang tersebut belum direalisasikan,” kata Siprianus.

Siprianus mengisahkan, saat itu dirinya terpilih menjadi kepala desa teladan, kategori pemanfaatan dana desa dengan sistem padat karya tunai.

Berkat prestasinya, Desa Bantala mendapat hadiah berupa trophy, satu unit sepeda motor bermerek Honda, Revo Fit dan uang tunia Rp 150 juta. Lantaran itu, lanjut dia, masyarakat Desa Bantala terus mendesaknya untuk mempertanggungjawabkan hadiah uang tunai tersebut.

“Kami terus didesak masyarakat untuk bertanggungjawab dengan hadiah uang ini. Sehingga sebagai kepala desa, saya minta Bapak Menteri dan juga direktur lomba desa, agar bisa secepatnya merealisasikannya. Kami aparat desa tidak mau dituding macam-macam,” ujar Siprianus.

Dia menambahkan, pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak Kemendes PDTT atas hadiah uang tunai tersebut. Nama pihak Kemendes PDTT mengatakan, masih melakukan verifikasi administrasi.

“Saya sudah tanya Kemendes PDTT. Mereka sampaikan, saat ini mereka masih urus administrasinya. Saya harap bisa secepatnya,” tandas Siprianus. (ale)

Continue Reading

POLKAM

Banggar DPRD NTT Tolak Pariwisata Dibangun di Atas ‘Darah’ Warga

Published

on

Suasana rapat Banggar DPRD NTT, Sabtu (20/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT menyatakan menolak pembangunan pariwisata NTT dibangun di atas penderitaan dan ‘darah’ warga Pulau Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat.

Anggota Banggar DPRD NTT Fraksi Partai Demokrat, Winston Neil Rondo sampaikan ini pada Rapat Banggar dengan agenda Pembahasan Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS Induk 2020, Sabtu (20/7/2019) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD.

Merujuk pada pemberitaan di media KOMPAS.com edisi 22 Mei 2019 berjudul “Gubernur NTT: Kita Mau Tidak Ada Manusia yang Tinggal di Pulau Komodo”, menurut Winston, pernyataan tersebut sangat melukai hati 2 ribuan warga yang tinggal di Pulau Komodo.

“Waktu ada kegiatan Asosiasi DPRD Provnsi se-Indonesia di Labuan Bajo, kami pergi bersama Pak Ketua DPRD NTT dan di sana masyarakat melakukan aksi damai, dan mereka katakan sudah 2000 tahun tinggal di sana. Kami ini Ata Modo, atau saudara sedarahnya komodo. Kami tidak bisa dipisahkan dengan komodo. Apa salah kami sehingga Bapak Gubernur mau keluarkan kami dari Pulau Komodo,” kata Winston menirukan pernyataan warga Pulau Komodo.

Winston menegaskan, pemerintah tidak boleh membangun infrastruktur pariwisata di Pulau Komodo dengan mengabaikan hak maupun kepentingan warga setempat. Apalagi, pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat belum pernah duduk bersama melakukan dialog dengan warga Pulau Komodo.

“Ingat, saya ingatkan dari sekarang, kita tidak boleh bangun pariwisata komodo di atas darah rakyat Pulau Komodo. Mereka sudah bilang, keluarkan kami dari sini sebagai mayat. Jadi ini bukan perkara yang mudah, kapan Pak Gubernur pernah duduk bersama dan berkonsultasi dengan masyarakat di Pulau Komodo, tidak pernah,” tegas Winston.

Dia mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah mengambil sikap mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Tetapi khusus untuk Pulau Komodo, pihaknya perlu mengingatkan agar pemerintah jangan pernah bangun pariwisata sebagai prime mover ekonomi di atas darah rakyat NTT.

“Jangan pernah, kami ingatkan sekali lagi khusus untuk Pulau Komodo jangan pernah,” tegas Winston.

Anggota Banggar DPRD NTT dari Fraksi Keadilan dan Persatuan, Anwar Hajral menyatakan, sangat disayangkan apabila rencana Pemprov NTT untuk menutup Pulau Komodo tidak dilakukan melalui sebuah kajian yang baik. Karena yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah ribuan warga Pulau Komodo.

“Sebelum Pulau Komodo jadi Taman Nasional Komodo (TNK), masyarakat di daerah itu bermata pencaharian sebagai nelayan, namun setelah itu mereka beralih menjadi pramuwisata atau tour guide dan usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan,” ungkapnya.

Dia berargumen, jika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup akses, bahkan mengeluarkan penduduk Pulau Komodo ke tempat lain, maka secara otomatis mereka akan kehilangan mata pencaharian sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat.

“Wisatawan datang ke Labuan Bajo itu karena Pulau Komodo-nya, bukan karena wisata alam yang lain, karena itu kalau Pulau Komodo ditutup, kami sangat yakin pariwisata di Labuan Bajo secara keseluruhan akan mengalami nasib sama,” katanya.

Anwar Hajral menambahkan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, tetapi mesti dilakukan kajian dan pertimbangan yang tidak merugikan atau mengorbankan rakyatnya sendiri. Jangan sampai masyarakat dikorbankan hanya untuk sebuah agenda pariwisata. (ale)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!