Labuan Bajo, penatimor.com – Presiden Joko Widodo mengunjungi Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/7).

Bersama Ibu Negara Iriana, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu melihat kondisi pulau yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo tersebut.

Presiden Jokowi dan rombongan berangkat ke Pulau Rinca dari dermaga di Pantai Waecicu, Kabupaten Manggarai Barat. Jarak tempuh Pantai Waecicu hingga Pulau Rinca antara 45 – 60 menit dengan menggunakan kapal cepat.

Begitu tiba di Pulau Rinca, Presiden Jokowi langsung disambut Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang dengan paparan singkat. Menurut Jokowi, dirinya ingin melihat kawasan yang akan menjadi destinasi wisata unggulan itu secara menyeluruh.

“Kita ini ingin melihat secara makronya untuk kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya. Artinya, Labuan Bajo ada Pulau Komodo, ada Pulau Rinca, kemudian ada lautnya sehingga pembenahan kawasan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung itu terintegrasi semuanya,” ujar Jokowi seusai melihat-lihat area Pulau Rinca.

Mantan gubernur DKI itu menambahkan, akan ada grand design pengembangan kawasan Taman Nasional Komodo secara terintegrasi. Menurutnya, rancangan besar pengembangan destinasi unggulan itu akan segera dibahas di tingkat kementerian dengan melibatkan berbagai pihak.

“Rancangan besar ini yang sebentar lagi akan kita buatkan rapat terbatas sehingga grand design-nya itu betul-betul sambung antara Labuan Bajo, Rinca, Komodo, lautnya, semuanya terdesain dengan baik dan dikerjakan tidak parsial,” tuturnya.

Namun, Jokowi juga menggarisbawahi akan pentingnya prinsip konservasi dan daya dukung Taman Nasional Komodo agar pengembangan wisata tidak membahayakan lingkungan alam yang menjadi habitat kadal raksasa tersebut. Menurutnya, harus ada pemisahan yang jelas antara zona konservasi dan turisme di kawasan tersebut.

“Saya tadi sudah sampaikan ke Kepala Balai untuk betul-betul dihitung daya dukungnya. Ini adalah kawasan konservasi sehingga nanti akan kita buat desain besar, rancangan besar, mana yang untuk turis, mana yang untuk konservasi, mana yang dikuota, mana yang tidak,” tuturnya. (jim)

Kupang, Penatimor.com – Dalam rangka membangun kerja sama bilateral dan multilateral dalam memerangi peredaran gelap narkotika oleh jaringan internasional, BNN RI dan Central Narcotics Bureau (CNB) Singapura melaksanakan kegiatan “1st Central Narcotics Bureau (CNB) Singapura – BNN Bilateral Meeting” di Kantor CNB Singapura, selama tiga hari sejak tanggal 08 – 10 Juli 2019.

Kepala BNN RI, Heru Winarko didampingi para pejabat utama BNN antara lain Deputi Pemberantasan, Deputi Hukum dan Kerja Sama, Direktur Kerja Sama, Direktur Intelijen, Kapuslitdatin dan para Kasubdit bertemu dengan Direktur CNB Singapura.

“Pertemuan itu guna membahas pertukaran informasi tentang situasi narkotika dan peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Singapura khususnya dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN),” kata Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI, Sulistyo Pudjo dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2019).

Pudjo menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas pengawasan perbatasan serta Sharing Best Practices dalam bidang pemberantasan di kedua negara sehingga diharapkan mampu mencegah masuknya narkoba secara ilegal baik melalui jalur laut, udara maupun perbatasan darat.

“Pada pertemuan yang sangat penting tersebut, Direktur CNB Singapura menyampaikan keprihatinannya terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mengusulkan penurunan status ganja (cannabish) pada Convention on Narcotics Drug tahun 1961,” jalas Pudjo.

Menanggapi situasi tersebut, CNB Singapura dan BNN RI sepakat secara tegas menyatakan Zero Tolerant terhadap penyalahgunaan narkotika termasuk jenis ganja.

“Selain itu, dibahas juga mengenai pertukaran informasi terkait penanganan tersangka kasus narkotika yang memerlukan kerja sama yang baik,” kata Pudjo.

Menurut Pudjo, sehari sebelum melaksanakan Bilateral Meeting tersebut, delegasi BNN RI juga melakukan kunjungan ke Dubes RI berkuasa penuh untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya dimana disampaikan tentang kegiatan sharing informasi dengan CNB Singapura dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika.

“Dubes RI untuk Singapura menyambut baik kunjungan delegasi BNN RI ke Singapura dan menyatakan akan bersama-sama melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika termasuk memberikan penyuluhan kepada WNI di Singapura terkait dengan bahaya narkotika,” kata Pudjo. (Mar)

Jakarta, Penatimor.com – Anggota DPRD Kota Magelang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor BNN RI dan beraudiensi dengan pejabat di lingkungan BNN RI, Senin (8/7/2019).

Kunjungan kerja anggota DPRD Kota Magelang membawa misi penting yaitu meminta saran atau masukan dari BNN terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam kesempatan tersebut, berbagai saran atau masukan penting disampaikan oleh sejumlah pejabat BNN.

Sekretaris Utama BNN RI, Drs. Adhi Prawoto, S.H menyarankan agar panitia khusus DPRD terlebih dahulu mempelajari Inpres 6/2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, sehingga dari Inpres tersebut bisa diambil intisarinya untuk penyusunan Raperda.

“Seperti diketahui bahwa Inpres tersebut ditujukan agar kementerian/lembaga bersama-sama melakukan aksi nyata dalam upaya penanggulangan narkoba melalui berbagai langkah seperti, sosialisasi bahaya narkoba, tes urine atau penyusunan regulasi di instansinya,” kata Sestama Adhi Prawoto saat memimpin audiensi.

Sementara itu, Arifin Mustofa, selaku Ketua Pansus Raperda P4GN mengatakan, raperda ini akan menjadi bakal payung hukum di Kota Magelang, sehingga pihaknya diberikan amanah untuk segera menyelesaikannya.

Arifin mengaku menghadapi salah satu tantangan, yaitu penentuan judul tentang perda itu apakah memuat kata Narkotika atau Narkoba. Pasalnya, jika dilihat dari tren permasalahannya, di Kota Magelang, tak hanya masalah narkotika saja tapi juga persoalan lainnya seperti obat-obatan terlarang.

“Agar cakupannya lebih luas maka sebaiknya menggunakan kata Narkoba,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Prekursor dan Psikotropika BNN, Anjan Pramuka juga menyarankan agar dalam raperda tersebut memuat kata narkoba sehingga cakupannya lebih luas.

“Jika kasus narkotika itu bisa ditangani oleh BNN dan Polri, maka kasus obat-obatan terlarang, atau bahan adiktif lainnya yang berbahaya bukan narkotika maka bisa ditangani oleh Polri,” paparnya.

Menyambung hal itu, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Mufti Jusnir berpendapat, agar raperda ini optimal, maka pihak pansus juga perlu menguasai data-data tentang prevalensi  penyalahgunaan narkoba, seperti di kalangan rumah tangga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan lainnya.

Sementara itu, Direktur Pasca Rehabilitasi BNN, Budiyono menyinggung soal peran serta atau kewenangan pemda dalam P4GN. Menurutnya, pihak Pemda akan lebih banyak berperan di area demand reduction yaitu melalui aksi pencegahan.

“Selain itu, pihak pemda dapat berperan di sektor harm reduction, melalui pelibatan peran rumah sakit di daerah untuk memberikan layanan rehabilitasi,” tandasnya. (R5)