Connect with us

UTAMA

Tolak Perda Syariah-Injil, TPDI Nilai Grace Natalie Perkuat Nasionalisme

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Grace Natalie, Ketua Umum PSI dalam pidato politiknya pada perayaan HUT ke-4 Partai PSI, telah menyampaikan pandangan politiknya yaitu menolak Perda Syariah dan Injil yang marak dibentuk di sejumlah daerah atas nama otonomi daerah.

Koordinator TPDI Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/11), mengatakan, jika mencermati alasan penolakan Grace Natalie terhadap Perda Syariah dan Injil, maka tampak jelas bahwa Grace Natalie dan PSI sedang melakukan pendidikan politik sesuai amanat Undang-Undang (UU) Partai Politik untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, kenusantaraan, kemanusiaan dan keadilan yang akhir-akhir mengalami degradasi akibat adanya politisasi agama dan hukum secara berlebihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pandangan Grace Natalie dan PSI didasarkan pada mekanisme lahirnya sebuah Perda yang berawal dari sebuah pemikirian atau konsep yang didukung dengan naskah akademik untuk kemudian dibahas dalam sebuah proses legislasi dan diformulasikan ke dalam bentuk sebuah Perda,” kata Petrus.

Menurut dia, proses legislasi untuk melahirkan sebuah peraturan perundang-undangan termasuk Perda, sudah pasti akan melahirkan sikap setuju atau tidak setuju dari setiap anggota atau fraksi-fraksi di DPRD, sesuai dengan sikap politik dari masing-masing partai politiknya.

Bahkan ketika proses legislasi sebuah Perda sudah mencapai pengesahanpun, sikap pro dan kontra masih akan terus terjadi melalui usul revisi Perda tersebut, atau Perda tersebut digugat ke Mahkamah Agung untuk diuji secara formil dan materil dengan tuntutan agar Perda itu dibatalkan.

Dengan demikian menurut Petrus, ketika Grace Natalie, secara argumentatif menyatakan sikap politiknya menolak Perda Syariah dan Injil, maka  Grace Natalie bukan saja sedang mempertahankan sifat adikodrati dari Syariah dan Injil, akan tetapi juga sekaligus menjalankan pendidikan politik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik untuk memperkokoh kebhinekaan, kebangsaan dan kenusantaraan Indonesia.

Sikap politik PSI dan Grace Natalie yang demikian, menurut Petrus, jelas sejalan dengan sistim politik dan hukum nasional Indonesia.

“Sebagai negara hukum, dengan sistem hukumnya adalah hukum nasional, sudah pasti pijakannya adalah kepada Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus mengacu kepada hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945 dan pada ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut penjelasannya, bukan pada hukum agama tertentu,” tegas Petrus Salestinus.

Sosok advokat senior Peradi di Jakarta itu, melanjutkan, prinsip hukum dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 inilah yang sesungguhnya menjadi dasar pijakan Grace Natalie dalam pidato politiknya pada perayaan HUT Partai PSI, bahwa sebuah Perda harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika dan seterusnya.

Oleh karena itu, menurut Petrus, Perda Syariah dan/atau Perda Injil selain bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan berada dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan dapat menurunkan derajad Syariah dan Injil itu sendiri.

Sebaliknya pihak yang melahirkan Perda Syariah dan/atau Injil itulah patut diduga telah melakukan delik Penistaan Agama, karena menjadikan Syariah dan/atau Injil sebagai obyek sekaligus alat dalam bentuk Perda untuk kepentingan politik praktis, demimencapai tujuan politik kelompoknya.

“Apalagi Perda itu sewaktu-waktu bisa dirubah, dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui putusan hakim karena digugat, padahal aturan agama manapun tidak boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak sah atas alasan apapun,” tandas Petrus.

Dia menegaskan, yang namanya aturan dan/atau nilai ketentuan agama yang dihayati dan diyakini kebenarannya sebagaimana tersurat di dalam kitab suci setiap agama, tidak boleh diubah atau dipenggal sebagaian-sebagian kemudian dipindahkan ke media lain dalam bentuk apapun apalagi melalui Perda yang sangat politis dan transaksional. (R4)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Tim Penyidik Kejati NTT Geledah Kantor BPN Provinsi NTT

Published

on

Tim penyidik Kejati NTT saat menggeledah Kanwil BPN Provinsi NTT, Senin (19/10/2020).
Continue Reading

HUKRIM

Diduga Aniaya Suami, IRT di Kupang Resmi Tersangka

Published

on

Kasat Reskrim Iptu Hasri Manasye Jaha, SH.
Continue Reading

UTAMA

Seorang Nelayan di Kupang Tewas Tenggelam

Published

on

Penemuan mayat nelayan di Pantai Kelapa Lima, Kota Kupang.
Continue Reading
loading...