Kupang, Penatimor.com – Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Sebanyak 11 OPD dilebur dan dihapus.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing menyebutkan, terdapat 11 OPD yang akan dilebur dan dihapus, yakni dua biro, satu Sekretariat Korpri serta tujuh Dinas dan tiga Badan.

Rencana tersebut baru dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Dari 11 instansi yang dilebur dan dihapus, tiga asisten gubernur dan tiga staf ahli gubernur tidak mengalami perubahan,” kata Polo Maing pada sidang Paripurna DPRD NTT, Senin (26/11).

Sekretariat Daerah terdiri dari tiga asisten, tujuh biro dari sembilan biro sebelumnya dan tiga staf ahli. Dengan demikian dua biro yang dihapus yakni Biro Kesra dan Biro Kerjasama serta satu Sekretariat Korpri.

Perubahan tatanan perangkat daerah ini, dari 27 dinas dipangkas menjadi 20 dinas. Tujuh dinas yang digabung adalah, Dinas Pendidikan digabung dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi digabung dengan Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan gabung dengan Dinas Kearsipan serta Dinas Perindustrian gabung dengan Dinas Perdagangan.

Sedangan ada tiga Badan yakni, Bappeda gabung dengan Litbang, Badan Pendapatan gabung dengan Badan Aset Daerah serta Badan Keuangan Daerah.

Sebelumnya, Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan, perampingan OPD dilakukan agar pelaksanaan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Menurutnya, birokrasi tidak boleh gemuk, sehingga bergerak lebih cepat.

“Kalau terlalu gemuk, bergerak lambat,” kata Viktor

(R2)