Connect with us

EKONOMI

Pemkot Kupang Bakal Dapat Bantuan 6 Bus, Layani Trayek Naimata, Naioni dan Undana

Published

on

Ilustrasi bus (NET)

Kupang, penatimor.com – Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, di tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bakal mendapat enam unit bus angkutan umum dari Kementerian Perhubungan RI.

Bantuan enam unit bus yang diberikan, masing-masing berkapasitas 17 sampai 20 penumpang.

“Dari Kementerian Perhubungan akan memberikan enam unit bus untuk Kota Kupang. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat bagi Kota Kupang, terutama untuk membuka jalur-jalur yang selama ini belum dilalui angkutan umum,” kata Hermanus.

Menurut Wawali, dengan bantuan yang diberikan, Pemkot Kupang akan membuka tiga rute trayek angkutan umum yang baru, yaitu melintasi Jalan El Tari ke Kampus Undana, trayek Naioni, dan Naimata. Untuk ketiga rute baru ini akan dioperasikan masing-masing dua unit bus.

“Kami buka jalur baru, jadi tidak lagi untuk jalur yang sudah ada. Hal ini agar masyarakat yang tinggal di wilayah yang belum terjangkau, bisa dijangkau dan lebih mempermudah aktivitas masyarakat. Sebuah perkotaan harus memiliki transportasi yang menjangkau ke semua wilayah,” ujarnya.

Untuk pengelolaan enam unit bus tersebut, jelas Hermanus, akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Kupang dan akan bekerja sama dengan pihak Damri Cabang Kupang untuk pengelolaan dan pengoperasiannya.

“Bus ini akan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang bekerja sama dengan Damri, sehingga pengoperasian dan pengawasannya bisa dilakukan secara baik. Tujuan diserahkan mobil ini adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan transportasi yang layak dan terjangkau,” ungkapnya.

Menyangkut tarif angkutan umum, lanjut Hermanus, masih akan dibahas, namun tarif yang akan diberlakukan tidak akan melebihi tarif angkutan kota yang sementara ini berlaku di Kota Kupang.

“Untuk tarifnya, kami akan berdiskusi, tetapi tarif tidak boleh tinggi dan melebihi standar yang selama ini ada. Jangan sampai justru memberatkan masyarakat. Bukan itu tujuan diberikan bantuan ini,” terangnya.

Baca Juga :   Belum Ada Penetapan Waktu Tes CPNS

Hermanus mengaku, bantuan dari Kementerian Perhubungan ini sangat bermanfaat untuk membuka trayek angkutan umum yamg baru, sebab untuk wilayah Naioni dan Naimata, belum ada angkutan umum yang beroperasi dikedua jalur tersebut.

Meskipun Pemkot Kupang telah lama membuka jalur trayek tersebut, pengusaha angkutan umum yang rata-rata berasal dari pihak swasta tidak mau mengurus rute angkutan umumnya melewati rute tersebut.

Untuk itu, dengan bantuan yang ada pemerintah bisa memanfaatkanya untuk melayani rute yang melintasi daerah pinggiran Kota Kupang.

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan telah membantu Pemkot Kupang dalam berbagai hal. Misalnya alokasi anggaran pembangunan terminal tipe A sampai operasional dan anggaran perencanaan, sebesar Rp 20,6 miliar yang bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama tahun 2018 yaitu persiapan pembersihan lahan dan timbunan sirtu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.

Tahap kedua, tahun 2019, yaitu lanjutan timbunan sirtu sampai top level, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,5 miliar.

Tahap ketiga, tahun 2020 yaitu, pembangunan fasilitas terminal yang direncanakan sampai selesai.
Kementerian Perhubungan juga memberikan bantuan Area Traffic Control Sistem (ATCS), digunakan sebagai sistem pengaturan lalu-lintas yang terintegrasi dengan pengendali dalam suatu ruang kontrol yang dioperasikkan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, untuk mengatur keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di persimpangan.

Di tahun 2018, telah dibangun tiga ATCS di tiga titik simpang, yaitu simpang Kirab, simpang Gubernuran NTT dan Simpang Polda NTT, dengan alokasi anggaran bersumber dari APBN sebesar Rp 3,5 miliar, untuk pengadaan dan pemasangan ATCS, CCTV, Software dan lainnya.

Sementara untuk pembangunan ruang lontrol dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kota Kupang.

Baca Juga :   Wajib Sertifikasi, 109 Karyawan Hotel di Kupang Ikut Uji Kompetensi

Tahapan pembangunan selanjutnya, masih ada 6 simpang lagi, dimana empat simpang akan dibangun pada tahun 2018, dan dua simpang lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Dengan adanya pembangunan terminal Tipe A dan ATCS, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Kupang pada khususnya, dan Provinsi NTT pada umumnya. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...

EKONOMI

20 Ton Semangka Rote Diekspor ke Timor Leste

Published

on

Petugas dari Kementan mengecek semangka yang akan diekspor. Foto: Kementan

Kupang, penatimor.com – Upaya pemerintah dalam membangun pertanian di perbatasan mulai membuahkan hasil dengan kegiatan ekspor sejumlah wilayah perbatasan ke negara tetangga.

“Terus bertumbuh, volume ekspor semangka asal Rote. Kita terus gali potensi komoditas unggulan di perbatasan yang bisa diekspor,” kata Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) melalui keterangan tertulisnya saat menerima laporan pelepasan ekspor buah Semangka segar sebanyak 2 ton ke Timor Leste, Sabtu (17/8).

Menurut Jamil, kegiatan ekspor buah hortikultura ini bukan yang pertama kalinya, berdasarkan data sistem otomasi perkarantinaan IQFAST, tercatat hingga pertengahan tahun 2019 ini, terdapat 20,1 ton buah semangka segar asal Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur ini yang telah dilalulintaskan menuju negeri tetangga, Timor Leste.

Jamil juga menambahkan bahwa neraca dagang berjalan tahun 2019 komoditas pertanian ke negara RDTL masih negatif, dimana jumlah ekspor aneka komoditas pertanian sebanyak 1,8 ribu ton dan sebaliknya jumlah komoditas yang masuk sebanyak 3,8 ribu ton.

“Perlu kita gali dan dorong bersama Pemda agar komoditas pertanian di wilayah batas negara bisa bertumbuh dan surplus. Dan kami melalui unit kerja karantina pertanian Kupang siap mengawal,” ungkapnya.

Program Pembangunan Pertanian di Perbatasan NTT

Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan termasuk di NTT juga turut didukung sinergi Kementan dengan kementerian dan lembaga lain. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas kebijakan Pemerintah Jokowi–JK yang telah menetapkan pembangunan wilayah perbatasan.

Dalam Nawa Cita pemerintah Jokowi-JK disebutkan pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan di wilayah perbatasan adalah sektor pertanian.

Sektor ini dinilai dapat menghasilkan nilai tambah tinggi bagi masyarakat.

Baca Juga :   Wajib Sertifikasi, 109 Karyawan Hotel di Kupang Ikut Uji Kompetensi

“Upaya ini telah dilakukan pak Mentan Amran. Dan akan terus berlanjut. Dan hasilnya berupa sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan kawasan mulai terlihat. Buktinya kita mulai ekspor dan terus bertumbuh,” jelas Jamil.

Peta Aplikasi Komoditas Pertanian Ekspor

Kementan melalui Barantan yang telah mengagas aplikasi IMACE yang telah diserahkan secara khusus kepada pemerintah daerah NTT pada medio Juni 2019. Harapannya ini dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan berorientasi komoditas ekspor.

Seperti contoh, Kabupaten Rote dengan potensi produk hortikultura, semangka yang laris dipasar ekspor dapat lebih dikembangkan. Dapat disusun program yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk capai tujuan tersebut antara lain pemanfaatan benih varietas unggul, peningkatan penggunaan pupuk organik, serta pengendalian hama terpadu.

Dan sebagai fungsi fasilitator perdagangan, petugas karantina pertanian di PLBN Motain akan lakukan tindakan dan perlakuan yang cepat, tepat dan akurat. Sehingga produk ini dapat mengantongi sertifikat kesehatan, PC sebagai persyaratan ekspor.

“Kami memberi perhatian khusus bagi proses bisnis eksportasi di wilayah perbatasan. Harus lebih cepat agar semakin banyak komoditas yang bisa kita kirim,” pungkas Jamil. (mel)

Continue Reading

EKONOMI

Ekonomi NTT Triwulan II 2019 Tumbuh 6,36 Persen

Published

on

Foto: PenaTimor

Kupang, Penatimor.com – Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2019 mencapai 26,50 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 17,26 triliun.

“Ekonomi NTT triwulan Il-2019 tumbuh sebesar 6,36 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 (y-on-y),” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia kepada wartawan di Kupang, Senin (5/8/2019).

Maritje menjelaskan, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,53 persen.

“Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang bertumbuh sebesar 6,40 persen,” ungkapnya.

Menurut Maritje, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan ll-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 16,72 persen.

“Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) sebesar 50,25 persen,” ujarnya.

Dia menyebutkan, ekonomi NTT pada semester I 2019 tumbuh sebesar 5,92 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada semester pertama tahun 2019 dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,38 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan ll-2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,67 persen.

“Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu sebesar 72,74 persen,” tandas Maritje. (ale)

Continue Reading

EKONOMI

Juli 2019, NTT Alami Inflasi 0,21 Persen

Published

on

Kupang, Penatimor.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Juli 2019, mengalami inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 135,00.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia menyebutkan, dari dua kota IHK di NTT, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,26 persen sedangkan Kota Maumere mengalami deflasi sebesar 0,19 persen.

“Inflasi Juli 2019 di NTT terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran, dimana kelompok Pendidikan mengalami kenaikan terbesar yaitu sebesar 1,85 persen,” kata Maritje kepada wartawan di Kupang, Kamis (1/8/2019).

Selain itu, lanjut dia, kelompok sandang sebesar 0,31 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,21 persen, transpor sebesar 0,20 persen dan kelompok makanan jadi sebesar 0,06 persen.

“Sedangkan kelompok perumahan mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,01 persen,” kata Maritje.

Pada Juli 2019, dari 82 kota sampel IHK Nasional, 55 kota mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga sebesar 1,88 persen dan terendah terjadi di Kota Makassar dengan inflasi sebesar 0,01 persen.

“Sedangkan Deflasi terbesar terjadi di Kota Tual sebesar 1,55 persen dan terendah terjadi di kota Gorontalo sebesar 0,02 persen,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

Loading…




error: Content is protected !!