Connect with us

UTAMA

Wali Kota Serahkan Hasil Uji Kompetensi Eselon II Ke Wawali

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Assesor eselon II, telah diserahkan ke Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Rabu (7/11).

Wali Kota menjelaskan, hasil uji kompetensi diserahkan ke Wawali untuk diteliti dan dikaji, agar nantinya saat penempatan para pejabat eselon II sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

“Saya tadi sudah serahkan hasilnya ke pak Wakil Wali Kota, untuk dikaji lagi, apakah kita gunakan semua rekomendasi Pansel atau perlu dikaji lagi. Yang jelas mutasi atau rolling segera dilakukan,” ujarnya.

Menurut orang nomor satu di Pemkot Kupang itu, rolling jabatan eselon II rencananya akan digelar pada akhir November 2018, sesuai dengan rencana awal.

“Setelah dari Wakil Wali Kota, saya akan lihat. Saya dan pak wakil akan berdiskusi tentang roling, apakah para pejabat sudah sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya atau tidak,” jelasnya.

Jefri mengaku, rolling jabatan merupaka suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk menempatkan pejabat sesuai dengan posisinya, dan orang yang tepat untuk mengelola suatu instansi yang dipimpinnya.

“Tentunya kita mau pejabat yang memimpin di OPD adalah pejabat yang mampu bekerja secara baik, jujur dan mampu memimpin semua stafnya. Jika pemimpinnya inovatif dan kreatif serta jujur dan bertanggung jawab, maka OPD tersebut akan berjalan dengan baik, dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada maksyarakat,” ujarnya.

Pejabat yang ada sekarang kata Jefri, bukan belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, tetapi penataan kembali sebuah birokrasi pemerintahan sangat penting, untuk mendukung semua program kerja pemerintah.

“Jika ingin program kerja dan pelayanan berjalan baik, maka perlu ditempatkan orang-orang yang tepat dan mampu menjalankan semua program. Karena itu, penataan birokrasi menjadi bagian penting dalam menjalankan program pemerintah,” kata Wali Kota.

Terpisah, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, dirinya baru saja menerima hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Pansel dan Assesor beberapa waktu lalu.

“Saya baru saja terima rekomendasi Pansel dari Wali Kota, dan saya perlu pelajari dulu, apa saja yang direkomendasikan dan apa saja yang perlu dikaji. Jadi saya masih butuh waktu,” ujar Wawali.

Hermanus menjelaskan, pelaksanaan mutasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, karena dalam masa menjelang sidang pembahasan anggaran murni 2019.

“Karena jika kita lakukan mutasi sekarang, maka akan mengganggu dan mengacaukan segala proses persidangan,” ungkapnya.

Pasalnya, sidang pembahasan anggaran murni 2019 akan dimulai di minggu kedua atau ketiga bulan November ini, dan harus selesai pada 30 November.

“Kita sementara mempersiapkan untuk sidang pembahasan anggaran murni 2019, dan harus diketuk pada 30 November. Jadi jika kita lakukan mutasi maka akan mengacaukan semua tatanan yang ada. Sehingga saya usulkan ke Wali Kota agar mutasi dilakukan setelah sidang anggaran murni,” terangnya.

Menurutnya, mutasi akan tepat jika dilaksanakan setelah sidang pembahasan APBD murni 2019, agar memasuki tahun anggaran yang baru pejabat yang ada juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kita harus memperhitungkan semuanya dengan baik, terkait pejabat dan pelaksanaan kerjanya nanti. Jadi mutasi atau rolling jabatan eselon II akan dilaksanakan sesusai sidang APBD murni 2019, dan selanjutnya akan memasuki lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang ada sekarang,” terangnya.

Untuk jabatan yang kosong, kata Wawali, akan dibentuk Pansel lagi, untuk melakukan uji kompetensi dan lelang jabatan. Proses ini akan dilakukan setelah rolling jabatan eselon II yang ada sekarang.

“Prinsipnya, kita lakukan semuanya harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang muncul di kemudian hari karena menyalahi aturan yang ada,” kata Hermanus.

Dia mengaku, setelah sidang anggaran murni, barulah pemerintah bisa fokus di mutasi, Pansel lelang jabatan lowong, termasuk untuk seleksi pejabat definitive Sekretaris Daerah.

Pasalnya, Penjabat Sekda, masa jabatannya hanya sampai 17 Desember, sehingga harus segera melakukan seleksi agar tahun 2019 mendatang, sudah ada pejabat Sekda definitive.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Kupang Thomas Jansen Ga, mengatakan, hasil Pansel itu merupakan kepentingan internal Wali Kota, untuk menentukan pejabat pada saat pelaksanaan rolling eselon II nantinya.

“Dari hasil itu, ada rekomendasi-rekomendasi Pansel yang bisa digunakan untuk kepentingan mutasi, pejabat mana yang cocok ditempatkan di OPD tertentu, agar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-maisng pejabat,” ungkapnya.

Rekomendasi Pansel kata Thomas, merupakan rekomendasi yang berupa masukan, bisa digunakan seutuhnya dan bisa juga tidak.

Dan keputusan seutuhnya ada di kepala daerah untuk menentukan pejabat mana yang sesuai dan cocok untuk menempati suatu jabatan.

“Jadi yang diberikan Pansel hanya bersifat rekomendasi saja, keputusan seutuhnya ada di Wali Kota, mau digunakan atau tidak,” pungkas Thomas. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Bandara Komodo Akan jadi Bandara Internasional

Published

on

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut di Bandara Komodo Labuan Bajo, belum lama ini.

Labuan Bajo, penatimor.com – Pengembangan Bandara Komodo akan dilakukan dengan skema pembiayaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pelaksanaan KPBU direncanakan akan memiliki masa kerja sama selama 25 tahun.

Kemenhub saat ini tengah fokus menyiapkan infrastruktur transportasi untuk mendukung sektor pariwisata, salah satunya adalah membuat Bandara Komodo di Labuan Bajo menjadi bandara internasional.

“Kami akan buat Bandara Komodo Labuan Bajo ini menjadi Bandara Internasional dengan pengelolaan yang unik dan mempunyai konektivitas internasional sehingga secara langsung turis turis akan datang ke sini,” tutur Menhub Budi Karya Sumadi.

Budi menjelaskan pada pertengahan 2020, perpanjangan runway Bandara Komodo selesai dikerjakan sehingga dapat didarati pesawat besar seperti Airbus 320 dan meningkatkan kapasitas penumpang.

“InsyaAllah pertengahan tahun depan runwaynya sudah 2.450 meter. Artinya, pesawat Airbus 320 bisa landing secara penuh. Selain itu, ada peningkatan dari kapasitas penumpang yang kita harapkan lebih dari 3,5 juta,” terang Budi.

Presiden Jokowi berharap, pengelola Bandara Komodo ini nantinya merupakan pengelola yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga bisa lebih banyak menarik turis asing untuk berkunjung dan meningkatkan devisa.

Sebagai informasi, Bandara Komodo akan dikembangkan dengan cakupan perpanjangan runway yang semula memiliki panjang 2.250 meter menjadi 2.450 meter, perluasan apron seluas 20.200 meter persegi, perluasan terminal domestik seluas 6.500 meter persegi, pembangunan terminal internasional seluas 5.538 meter persegi, pembangunan terminal kargo seluas 2.860 meter persegi, serta pembangunan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Ke depan, rute penerbangan dari Bandara Komodo akan diperbanyak menuju beberapa daerah di sekitarnya. Rencana rute domestik diantara lain penerbangan ke Makassar, Atambua, Waingapu, Sabu, Rote. Sedangkan Malaysia dan Singapura menjadi rencana rute internasional baru yang akan dibuka.

Pengembangan Bandara Komodo ini memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan lalu lintas udara yaitu hingga 4.000.000 penumpang dan 3.500 ton muatan kargo pada tahun 2044 mendatang. Hal tersebut selaras dengan Nawacita ke 7 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor Strategis Ekonomi Domestik. (jim)

Continue Reading

UTAMA

Anggota Dewan Soroti ‘Joroknya’ Toilet di Gedung DPRD NTT

Published

on

Suasana Sidang Pembahasan Penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Jumat (19/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anwar Hajral menyoroti kondisi toilet di Gedung DPRD yang dinilai kerap tak terurus dengan baik sehingga kotor dan menimbulkan aroma tidak sedap.

Hal ini disampaikan Anwar Hajral saat Sidang Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Jumat (19/7/2019).

Menurut Anwar Hajral, kondisi toilet di rumah rakyat itu agak sedikit bersih bilamana ada jadwal sidang atau pun ada agenda kunjungan tamu dari luar. Namun, kondisi itu akan bertolakbelakang manakala tidak ada jadwal sidang atau agenda tertentu.

“Kalau seperti hari ini ada Pak Sekretaris Dewan (Sekwan) datang rapat di sini, itu toilet semua bersih. Tapi kalau hari-hari biasa, toilet itu tidak bisa digunakan, dan kami harus jauh pergi ke luar dari gedung ini untuk mencari toilet yang bersih dan nyaman,” ungkap Anwar Hajral.

Hal tersebut, kata Anwar Hajral, harus ia sampaikan agar menjadi perhatian pihak Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi NTT agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar ke depannya bisa jauh lebih baik lagi.

“Saya mohon maaf untuk teman-teman di Setwan, bahwa apa yang kami sampaikan ini untuk perbaikan ke depan agar bisa jauh lebih baik lagi. Kami juga tahu, sadar, bahwa ini sebentar lagi saya dan beberapa teman akan pergi dari sini, tapi ini untuk perbaikan, dan tidak bermaksud apa-apa,” katanya.

Dia menyatakan, ada biaya operasional atau anggaran yang diperuntukkan untuk fasilitas kebersihan, selain itu ada honor juga bagi petugas kebersihan.

“Ada biaya operasional untuk Dewan yang angkanya menurut kami sangat fantastis, dan ini perlu kita bedah kembali. Coba kita membongkar, berapa banyak anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitas kebersihan dan lain sebagainya, untuk honor dan lain sebagainya,” tegasnya.

“Saya tadi bisik sama teman-teman, kayaknya sesekali perlu kita SMS ke Pak Gubernur untuk lakukan sidak langsung ke toilet-toilet yang ada di gedung ini,” imbuhnya.

Karena itu, Anwar Hajral menambahkan, poinnya adalah perlu dilakukan rasionalisasi angka-angka untuk operasional Dewan tersebut. “Sehingga tidak sekadar mencantumkan nama Dewan di situ, tetapi dalam permintaan yang perlu adanya transparansi agar diketahui bersama,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

UTAMA

Polisi Tangkap Ayah Penganiaya Anak 2 Tahun di Kupang

Published

on

Abraham Sabneno (46), pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandungnya yang berusia 2 tahun diamankan di Mapolsek Kupang Barat, Kamis (18/7) malam.

Kupang, penatimor.com – Tim Unit Reserse Mobil (Resmob) Polda NTT berhasil menangkap dan mengamankan Abraham Sabneno (46), pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Pelaku ditangkap di salah satu rumah temannya di Jalan Sukun, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Kamis (18/7) malam.

Warga RT 01/RW 01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ini dilaporkan oleh istrinya Erni Laku Saba (45).

Ada dua laporan polisi, yaitu dugaan pengancaman pembunuhan terhadap istrinya dan penganiayaan terhadap DS, anak 2 tahun, sehingga mengalami patah tulang di kaki dan tangan.

Kasus ini terjadi pada Minggu (14/7), dan dilaporkan di Mapolsek Kupang Barat, Senin (15/7).

Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kupang Barat, Polres Kupang, untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pelaku dikenakanPasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang (UU) RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PP Penganti UU RI No 01 tahun 2016 tentang perubahan ke-2 atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004
tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (2) jonto Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!