Connect with us

UTAMA

Penutupan KD tidak Boleh Ciptakan Persoalan Baru

Published

on

Ilustrasi lokalisasi prostitusi (NET)

Kupang, penatimor.com – Rencana penutupan lokasi pelacuran Karang Dempel (KD) di Kecamatan Alak, Kota Kupang, dinilai memang harus dilakukan, karena tidak ada aturan yang memperbolehkan aktivitas pelacuran untuk umum.

Namun dalam proses penutupan tersebut, pemerintah terlebih dahulu harus berdiskusi, sosialisasi, dan menyiapkan solusi untuk mengantisipasi dampak negatif yang terjadi pasca penutupan.

“Negara sudah tentu melarang, karena tidak ada aturan yang memperbolehkan aktivitas pelacuran di Indonesia, begitu pun agama. Namun karena hal tersebut sudah berjalan, maka penutupan tidak boleh serta merta dilakukan begitu saja, sebab di situ ada kehidupan, yakni ada aktivitas orang menghidupi diri sendiri, keluarga dan orang lain,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli.

Legislatif PDIP asal Dapil Kelapa Lima ini, mengungkapkan, untuk menutup KD, harus ada diskusi dari pemerintah yang diikuti dengan solusi yang disiapkan bagi para Wanita Pekerja Seks (WPS).

Sehingga, dampak dari penutupan KD nantinya tidak menimbulkan hal-hal negatif yang lain.

“Diskusi, sosialisasi, dan penyiapan solusi itu penting. Tidak boleh menyelesaikan sebuah persoalan dengan menimbulkan persoalan yang baru,” katanya.

Menurut Adrianus, jika selama ini para pekerja seks telah menghidupkan diri sendiri dengan pekerjaan melacur, maka ketika ditutup sudah tentu mereka tidak lagi memiliki sumber penghasilan untuk hidup.

Untuk itu harus ada solusi yang disiapkan Wali Kota, yakni minimal membekali mereka dengan keterampilan yang bisa digunakan untuk menghidupi diri.

Pemerintah harus mempersiapkan para pekerja seks sesuai keahlian masing-masing, kemudian diberi bantuan modal yang sesuai dengan keahlian tersebut. Tujuannya agar mereka bisa beralih dari pekerjaan melacur ke pekerjaan lain yang baru yang lebih baik.

Terkait rencana pemulangan WPS pasca penutupan KD, Adrianus menilai Wali Kota harus memperhatikan proses dan mekanisme pemulangan secara baik.

Jika seorang WPS sudah tercatat sebagai warga Kota Kupang, memiliki administrasi dasar kependudukan seperti KTP-e Kota Kupang, maka tidak semudah yang dibayangkan Wali Kota untuk memulangkan mereka ke daerah asal suku mereka.

“Aturan administrasi kependudukan jelas mengatur tentang hak dari seorang penduduk atau warga negara. Jika dipindahkan maka harus didukung dengan surat permohonan pindah dari yang bersangkutan. Jika WPS tersebut tidak mau pulang ke daerah suku asalnya, maka Wali Kota tidak bisa memaksa dia untuk pindah. Sebab dia juga warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk hidup di mana saja selagi masih di dalam wilayah negara Republik Indonesia,” jelas Adrianus.

Dia melanjutkan, jika seorang warga negara Indonesia, siapa pun dia, ketika sudah mengambil keputusan untuk hidup dan menjadi warga Kota Kupang dan didukung dengan kepemilikan administrasi dasar berupa KTP-e, maka orang tersebut telah sah menjadi warga Kota Kupang, dan siapa saja tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh apalagi memaksanya untuk pindah.

WPS yang diperkirakan dapat dipulangkan ke daerah asal pasca penutupan KD, kemungkinan adalah WPS yang merupakan warga lokal NTT namun bukan warga Kota Kupang.

WPS tersebut bisa saja memiliki administrasi dasar berupa KTP-e kabupaten lain, namun datang ke Kota Kupang untuk bekerja.

Untuk itu Adrianus Talli menilai, rencana penutupan KD pada tanggal 1 Januari 2019 oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore sebaiknya ditunda, agar pemerintah bisa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme pemulangan serta jaminan kehidupan yang lebih baik bagi WPS usai KD ditutup.

“Penutupan KD sebaiknya ditunda saja selama satu atau dua tahun, sebab Pemerintah Pusat tidak mengetahui secara pasti kondisi di Kota Kupang, dan Wali Kota juga tidak bisa mengikuti begitu saja tanpa diskusi-diskusi mendalam terkait persiapan terhadap dampak serta solusi yang harus diberikan kepada WPS pasca KD ditutup. Harus ada keterampilan kerja yang diberikan bagi WPS, agar ketika berhenti sebagai PS maka sudah bisa mandiri dengan pekerjaan yang lebih menjanjikan untuk menghidupi diri, keluarga dan orang lain yang menjadi tanggungan,” tutupnya. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Bandara Komodo Akan jadi Bandara Internasional

Published

on

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut di Bandara Komodo Labuan Bajo, belum lama ini.

Labuan Bajo, penatimor.com – Pengembangan Bandara Komodo akan dilakukan dengan skema pembiayaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pelaksanaan KPBU direncanakan akan memiliki masa kerja sama selama 25 tahun.

Kemenhub saat ini tengah fokus menyiapkan infrastruktur transportasi untuk mendukung sektor pariwisata, salah satunya adalah membuat Bandara Komodo di Labuan Bajo menjadi bandara internasional.

“Kami akan buat Bandara Komodo Labuan Bajo ini menjadi Bandara Internasional dengan pengelolaan yang unik dan mempunyai konektivitas internasional sehingga secara langsung turis turis akan datang ke sini,” tutur Menhub Budi Karya Sumadi.

Budi menjelaskan pada pertengahan 2020, perpanjangan runway Bandara Komodo selesai dikerjakan sehingga dapat didarati pesawat besar seperti Airbus 320 dan meningkatkan kapasitas penumpang.

“InsyaAllah pertengahan tahun depan runwaynya sudah 2.450 meter. Artinya, pesawat Airbus 320 bisa landing secara penuh. Selain itu, ada peningkatan dari kapasitas penumpang yang kita harapkan lebih dari 3,5 juta,” terang Budi.

Presiden Jokowi berharap, pengelola Bandara Komodo ini nantinya merupakan pengelola yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga bisa lebih banyak menarik turis asing untuk berkunjung dan meningkatkan devisa.

Sebagai informasi, Bandara Komodo akan dikembangkan dengan cakupan perpanjangan runway yang semula memiliki panjang 2.250 meter menjadi 2.450 meter, perluasan apron seluas 20.200 meter persegi, perluasan terminal domestik seluas 6.500 meter persegi, pembangunan terminal internasional seluas 5.538 meter persegi, pembangunan terminal kargo seluas 2.860 meter persegi, serta pembangunan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Ke depan, rute penerbangan dari Bandara Komodo akan diperbanyak menuju beberapa daerah di sekitarnya. Rencana rute domestik diantara lain penerbangan ke Makassar, Atambua, Waingapu, Sabu, Rote. Sedangkan Malaysia dan Singapura menjadi rencana rute internasional baru yang akan dibuka.

Pengembangan Bandara Komodo ini memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan lalu lintas udara yaitu hingga 4.000.000 penumpang dan 3.500 ton muatan kargo pada tahun 2044 mendatang. Hal tersebut selaras dengan Nawacita ke 7 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor Strategis Ekonomi Domestik. (jim)

Continue Reading

UTAMA

Anggota Dewan Soroti ‘Joroknya’ Toilet di Gedung DPRD NTT

Published

on

Suasana Sidang Pembahasan Penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Jumat (19/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anwar Hajral menyoroti kondisi toilet di Gedung DPRD yang dinilai kerap tak terurus dengan baik sehingga kotor dan menimbulkan aroma tidak sedap.

Hal ini disampaikan Anwar Hajral saat Sidang Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Jumat (19/7/2019).

Menurut Anwar Hajral, kondisi toilet di rumah rakyat itu agak sedikit bersih bilamana ada jadwal sidang atau pun ada agenda kunjungan tamu dari luar. Namun, kondisi itu akan bertolakbelakang manakala tidak ada jadwal sidang atau agenda tertentu.

“Kalau seperti hari ini ada Pak Sekretaris Dewan (Sekwan) datang rapat di sini, itu toilet semua bersih. Tapi kalau hari-hari biasa, toilet itu tidak bisa digunakan, dan kami harus jauh pergi ke luar dari gedung ini untuk mencari toilet yang bersih dan nyaman,” ungkap Anwar Hajral.

Hal tersebut, kata Anwar Hajral, harus ia sampaikan agar menjadi perhatian pihak Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi NTT agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar ke depannya bisa jauh lebih baik lagi.

“Saya mohon maaf untuk teman-teman di Setwan, bahwa apa yang kami sampaikan ini untuk perbaikan ke depan agar bisa jauh lebih baik lagi. Kami juga tahu, sadar, bahwa ini sebentar lagi saya dan beberapa teman akan pergi dari sini, tapi ini untuk perbaikan, dan tidak bermaksud apa-apa,” katanya.

Dia menyatakan, ada biaya operasional atau anggaran yang diperuntukkan untuk fasilitas kebersihan, selain itu ada honor juga bagi petugas kebersihan.

“Ada biaya operasional untuk Dewan yang angkanya menurut kami sangat fantastis, dan ini perlu kita bedah kembali. Coba kita membongkar, berapa banyak anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitas kebersihan dan lain sebagainya, untuk honor dan lain sebagainya,” tegasnya.

“Saya tadi bisik sama teman-teman, kayaknya sesekali perlu kita SMS ke Pak Gubernur untuk lakukan sidak langsung ke toilet-toilet yang ada di gedung ini,” imbuhnya.

Karena itu, Anwar Hajral menambahkan, poinnya adalah perlu dilakukan rasionalisasi angka-angka untuk operasional Dewan tersebut. “Sehingga tidak sekadar mencantumkan nama Dewan di situ, tetapi dalam permintaan yang perlu adanya transparansi agar diketahui bersama,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

UTAMA

Polisi Tangkap Ayah Penganiaya Anak 2 Tahun di Kupang

Published

on

Abraham Sabneno (46), pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandungnya yang berusia 2 tahun diamankan di Mapolsek Kupang Barat, Kamis (18/7) malam.

Kupang, penatimor.com – Tim Unit Reserse Mobil (Resmob) Polda NTT berhasil menangkap dan mengamankan Abraham Sabneno (46), pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Pelaku ditangkap di salah satu rumah temannya di Jalan Sukun, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Kamis (18/7) malam.

Warga RT 01/RW 01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ini dilaporkan oleh istrinya Erni Laku Saba (45).

Ada dua laporan polisi, yaitu dugaan pengancaman pembunuhan terhadap istrinya dan penganiayaan terhadap DS, anak 2 tahun, sehingga mengalami patah tulang di kaki dan tangan.

Kasus ini terjadi pada Minggu (14/7), dan dilaporkan di Mapolsek Kupang Barat, Senin (15/7).

Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kupang Barat, Polres Kupang, untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pelaku dikenakanPasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang (UU) RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PP Penganti UU RI No 01 tahun 2016 tentang perubahan ke-2 atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004
tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (2) jonto Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!