Connect with us

UTAMA

2019, Pemkot Kupang Pusatkan Semua Pengurusan Izin di PMPTSP

Published

on

Ilustrasi pelayanan perizinan (NET).

Kupang, penatimor.com – Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang, Jacob Laurens Tokoh, mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka seluruh jenis pelayanan perizinan usaha di Kota Kupang juga akan dilakukan secara elektronik, termasuk pada proses pembayaran.

“Jadi semua yang terkait izin usaha dan lainnya, akan menggunakan sistem elektronik dan dilakukan mulai 2019 mendatang,” kata sosok yang akrab disapa Rens Tokoh itu.

Menurut Rens Tokoh, peralihan dari pelayanan perizinan secara tatap muka menjadi pelayanan secara elektronik di Kota Kupang, akan mulai diberlakukan pada tahun 2019, dan semua pelayanan tersebut nantinya diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Kupang, atau yang biasa dikenal dengan Badan Pelayanan Satu Atap.

“Semua ini akan dijalankan di Dinas PMPTSP, dan sudah diinformasikan kepada semua OPD dan badan usaha, serta sementara disosialisasikan di masyarakat,” katanya.

Untuk mensukseskan rencana tersebut, Rens Toko menjelaskan, pemerintah kini melakukan persiapan terhadap semua OPD yang selama ini memiliki kewenangan masing-masing dalam melayani izin, untuk menyerahkan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan.

Tujuannya, agar pemerintah dapat mengetahui secara persis kebutuhan personel serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan pelayanan izin, sebelum pelayanan tersebut diserahkan ke Dinas PMPTSP.

Rens Tokoh juga merincikan, hingga kini pengurusan izin terbanyak di Kota Kupang ada pada bidang kesehatan. Banyak orang yang mulai membuka usaha di bidang kesehatan, termasuk layanan-layanan kesehatan oleh dokter-dokter praktik.

Untuk itu kata dia, pemerintah akan menyiapkan minimal satu personel dari masing-masing instansi, untuk melakukan pelayanan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kupang.

Selain penempatan petugas, lanjut Rens Tokoh, pemerintah juga nantinya menyiapkan tempat pelayanan yang lebih nyaman dari lokasi pelayanan sebelumnya.

Saat ini, pelayanan perizinan yang telah diserahkan dan menjadi kewenangan Dinas PMPTSP sebanyak 13 izin. Masih tersisa sebanyak 70-an jenis perizinan yang dilayani di masing-masing dinas atau badan. Seluruh jenis perizinan tersebut nantinya akan diserahkan pelayanannya ke Dinas PMPTSP pada tahun 2019 mendatang.

Rens Tokoh mengaku, dalam penyerahan pelayanan perizinan, pemerintah juga akan memperhatikan aturan-aturan lain, termasuk soal pengurusan izin di Dinas Perikanan yang kini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

AJI Latih Jurnalis di Kupang, Perkuat Kapasitas Pemimpin Muda Serikat Media Saat Pandemi Covid-19

Published

on

Pelatihan penguatan kapasitas pemimpin muda serikat media di tengah pandemi Covid-19 di GreeNia Hotel Kupang, Jumat (17/9/2021).
Continue Reading

EKONOMI

Terobosan Spektakuler Bank NTT Menuju Super Smart Bank, Wali Kota: Terima Kasih Pak Alex!

Published

on

JELASKAN. Dirut Bank NTT Harry Alex Riwu Kaho, saat menjelaskan ke Wali Kota Kupang Jefirstson Riwu Kore tentang layanan smart branch Bank NTT KCU Kupang, Rabu (15/9/2021) siang tadi. Hadir Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT I Nyoman Ariawan Atmaja, Wakil Kepala OJK NTT Setia Ariyanto, Plt Bupati Lembata Thomas Ola Langoday, serta sejumlah mitra. Hadir pula Komisaris Independen Bank NTT Samuel Djoh Despasianus. (Foto: Stenly Boymau/Humas Bank NTT)
Continue Reading

HUKRIM

Dramatis, Personel Polair Polda NTT Evakuasi Ibu akan Melahirkan di Pulau Terpencil

Published

on

Personel Dit Polairud Polda NTT saat mengevakuasi ibu hamil yang akan melahirkan di Pulau Messah, Kabupaten Manggarai Barat.
Continue Reading
error: Content is protected !!