Connect with us

HUKRIM

Korupsi Panwaslu Kota Kupang, Penyidik Dinilai Tebang Pilih, Oknum Polisi Terima Rp 27 Juta

Published

on

Fransisco Bernando Bessi (FOTO: WILIAM)

Kupang, penatimor.com – Fransisco Bernando Bessi (FBB) mengaku kecewa dengan proses hukum perkara dugaan korupsi pengelolaan dana pengawasan Pilwalkot tahun 2017 di Panwaslu Kota Kupang.

Advokat muda Peradi di Kupang yang akrab disapa Sisco itu, menjadi kuasa hukum tersangka Jance Junike Kaborang alias Ance selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Kupang, serta Bernardinus A. Lopo alias Edy selaku bendahara.

Kedua tersangka telah dilimpah ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kupang, Jumat (2/11).

Itu berarti tidak lama lagi kedua tersangka segera menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Kupang.

Sisco mengatakan, tidak semua proses dalam penggunaan anggaran tersebut diungkap oleh penyidik.

“Ini yang saya sesalkan. Tidak lebih hanya formalitas untuk menetapkan tersangka, ada kasusnya, selesai kemudian dilempar ke Pengadilan. Tidak begitu, karena keterangan dari mereka (tersangka) jelas, bahwa ada pihak lain dan itu nyata di dalam BAP. Bukan hanya keterangan tunggal, tetapi didukung oleh keterangan-keterangan yang lain,” kata Fransisco.

“Pertanyaannya kenapa penyidik tidak memeriksa dan jaksa juga tidak melihat hal ini. Oleh karena itu, harapan saya, saya akan membuat perkara ini menjadi menarik di Pengadilan, dengan semua pihak yang diduga terlibat akan dibuka,” sambung dia.

Menurut Sisco, dalam pemeriksaan sebelumnya, kliennya mengungkap penggunaan dari total dana senilai Rp 768.610.544 yang belum bisa dipertanggungjawabkan.

“Dalam pemeriksaan klien saya menerangkan bahwa uang-uang tersebut itu ada digunakan untuk konsumsi sidang awal sengketa dari Oktober 2016-2017, sekira Rp 300 juta ke Polres Kupang Kota untuk konsumsi selama pengamanan,” beber dia.

Selain itu, kliennya juga mengaku menyerahkan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih untuk Polres Kupang Kota yang diambil oleh FM, salah satu oknum polisi di Polres Kupang Kota dengan dana sebesar Rp 27 juta.

Dari total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, menurut Sisco, kliennya mengaku juga digunakan untuk pembelanjaan barang habis pakai senilai Rp 200 juta lebih dari Juli 2016 hingga April 2017, dan juga sisanya untuk penggunaan pribadi dari Ketua Panwaslu Kupang Germanus Atawuwur.

“Juga sopir pribadi Germanus Atawuwur bernama David Lassa untuk membeli barang emas berupa kalung, handphone dan uang muka pembelian sepeda motor senilai Rp 10 juta,” ungkap Sisco.

Harapannya, pengembangan perkara tersebut tidak berhenti di kedua kliennya, karena uang tersebut juga diberikan ke sejumlah pihak.

“Jumlah uangnya banyak. Setelah beberapa kali diperiksa, hari ini baru jelas ke siapa-siapa saja. Kedua tersangka memang benar sudah mengakui kesalahannya dan juga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, tetapi itu jumlahnya sekira 200 juta lebih, dan tidak sampai Rp 700 juta, dan dibagi ke pihak-pihak yang lain,” kata Sisco lagi.

“Terlebih uang konsumsi, itu bukan klien saya yang gunakan, karena ada pihak lain. Kalau dibebankan ke mereka, saya rasa kurang fair. Sementara sejumlah asset klien saya yang sudah disita senilai Rp 200 juta lebih, seperti mobil, sepeda motor, televisi, kulkas, sampai tempat tidur,” sambung dia.

Ditambahkan, sesuai laporan penghitungan BPKP, misalnya sidang di Wisma Harapan, ada dana senilai Rp 10 juta, tetapi yang dibayar Rp 7 juta.

Sementara sisa dana senilai Rp 3 juta, dari keseluruhan dana itu dipangkas untuk membiayai hal-hal yang tidak terduga, seperti biaya pengamana yang cukup banyak.

“Hingga saat ini klien saya pak Bernardikus A. Lopo
selaku bendahara masih syok berat atas kasus yang dialaminya ini,” sebut Sisco.

Ditambahkan, jika kliennya dalam pemeriksaan juga mengaku bahwa ada anggaran yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Mereka mengaku pakai dana itu untuk berfoya-foya dengan teman-teman. Ada yang dipakai membeli barang-barang seperti meubeler dan peralatan elektronik, juga pergi karaoke ke tempat hiburan dan perawatan kecantikan di salon,” sebut dia.

Terpisah, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Kupang Kota Ipda I Wayan Pasek Sujana yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengatakan, pihaknya kini fokus melengkapi petunjuk jaksa terkait dengan dugaan adanya markup harga, uang sisa yang tidak dibayarkan dan kewajiban pajak yang tidak dibayar, sesuai hasil dari audit BPKP.

“Soal adanya keterangan dari tersangka bahwa ada aliran dana ke pihak lain, itu haknya tersangka mau bilang seperti apa. Tapi yang kami dapat hasil audit BPKP yaitu tiga item besar tersebut,” kata Wayan.

Dikonfirmasi terkait keterangan tersangka melalui kuasa hukumnya bahwa ada aliran uang ke Polres Kupang Kota untuk biaya konsumsi dan ucapan terima kasih, Wayan menegaskan pihaknya belum menyidik sampai ke hal tersebut.

“Kami belum sampai ngambil sejauh itu, karena ini kami ngomong hanya berdasarkan audit dari BPKP. Karena ini kan kami sudah lakukan tahap satu dan hanya melengkapi petunjuk jaksa saja. Toh pun seperti apa petunjuk jaksa, tinggal kami lengkapi saja,” jelas dia.

Ditambahkan, hingga saat ini pihaknya sudah menetapkan dua tersangka, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ditetapkan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pokok perkara dimaksud.

“Sejalan dengan proses penyidikan, kalau memang cukup bukti kenapa harus tidak,” tandas Wayan.

Terkait keterangan tersangka soal aliran dana ke sejumlah pihak, menurut Wayan, harus dapat dibuktikan dan ditunjukan ke penyidik bukti-bukti penyerahan dana, karena yang dicari penyidik adalah adanya bukti permulaan dan tidak serta merta keterangan tersangka seperti itu langsung ditindaklanjuti.

“Jadi harus ada bukti yang menguatkan keterangan tersangka,” jelas perwira dengan pangkat satu balok di pundak itu.
Disebutkan juga pada pekan lalu, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sedikitnya 20an asset tersangka, termasuk 1 unit mobil merek Datsun warna hitam dengan nomor polisi DH 1859 AY dan 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam bernomor polisi DH 3081 HZ.

Perbuatan kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), jucto suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP. (R3)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Petani di Malaka Tewas Diterkam Buaya di Sungai Benanain

Published

on

Waka Polres Malaka, Kompol Ketut Saba.
Continue Reading

HUKRIM

Nodai Penyandang Disabilitas di Kupang, Pria 42 Tahun Ditangkap Polisi

Published

on

Andreas Banase, terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur diamankan Tim Buser Polres Kupang Kota, Kamis (16/4/2021).
Continue Reading

HUKRIM

Resdiana Ndapamerang Perintah Buat Peta Bidang Tanah Mabar Seluas 24 Ha

Published

on

Sidang perkara dugaan korupsi tanah Pemkab Manggarai Barat di Pengadilan Tipikor Kupang.
Continue Reading