Connect with us

PENDIDIKAN

Insentif Guru Honor K-2 di Pemkot Kupang Belum Dibayar

Published

on

Guru honorer K-2 di lingkup Pemkot Kupang saat beraudiens dengan Wali Kota Kupang dan pimpinan DPRD Kota Kupang di Aula Garuda Balai Kota, belum lama ini.

Kupang, penatimor.com – Guru honor K-2 yang telah mengabdi di atas lima tahun, kini menanti janji Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore untuk memperoleh insentif.

Bulan ini merupakan bulan pencairan insentif, seperti tahun-tahun sebelumnya. Walau sudah memasuki minggu ketiga Oktober, belum juga ada tanda realisasi.

Ketua Forum Guru Honorer K-2 Zakarias Nenosaban, kepada wartawan, Kamis (18/10), mengatakan, pada Februari lalu, Wali Kota Kupang menjanjikan tambahan insentif Rp 750.000 untuk guru honorer yang sudah bekerja di atas lima tahun setiap bulannya. Namun sampai saat ini insentif tersebut belum juga cair.

“Kami yang bekerja di atas lima tahun mungkin ada seribuan lebih. Sama seperti masa kepemimpinan pak Jonas, yang janjikan Rp 750.000 tapi kita dapat Rp 500.000. Tiap bulan kami diberikan Rp 500.000 tapi diterima sekalian di bulan Oktober. Tapi bulan ini kami belum mendapatkan insentif yang dijanjikan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah dan DPRD Kota Kupang jangan hanya sekadar bersuara mengumbar janji.

Dia juga berharap agar tidak sekadar janji tapi realisasi dulu. Karena ini janji dengan masyarakat, dan telah dinanti-nanti.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Kupang Yuven Tukung, sangat kecewa dengan lambannya pencairan dana insentif, terutama saat koordinasi dengan dinas melalui sekretaris dinas dibilang siap mau dicairkan.

“Itu janji 1 minggu yang lalu. Kasihanlah para rekan guru yang sangat membutuhkan dari uang ini. Dan apa susahnya? Seakan setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap segera diproses dan jangan berlarut terlalu lama lagi. Kita ingin mereka fokus mengajar di sekolah, tetapi kalau begini kondisinya tentu mereka tidak bisa fokus,” ujarnya.

Sebab kata Yuven, otomatis sebagian pikiran mereka konsern memperjuangkan hak-hak-nya seperti ini. Karena bagaimana pun mereka berhak mendapatkan hak, karena kewajiban mereka telah dilakukan. Maka pemerintah wajib memenuhi kewajiban.

“Saya jadi bingung koq seakan-akan di Kota Kupang ini, segala sesuatu harus diperjuangkan dulu atau harus diteriak capek-capek dahulu baru semuanya diproses. Ini kultur pelayanan yang mesti diubah,” tegas Yuven. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

Donasi untuk Bocah Satu Kaki di Kupang Capai Rp 27 Juta, Digalang Forum Wartawan

Published

on

Forum Wartawan NTT Peduli berpose bersama usai menyerahkan langsung bantuan itu ke bocah difabel Yesi Ndun dan keluarganya.
Continue Reading

PENDIDIKAN

Tetap Semangat Sekolah, Bocah Satu Kaki di Kupang Dambakan Kaki Palsu

Published

on

Yessi Ndun, siswa SD di Desa Tuapanaf, RT 006/RW 003, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang rajin ke sekolah walau hanya memiliki satu kaki.
Continue Reading

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kota Kupang Segera Bagikan Seragam Sekolah ke 50 Ribu Siswa

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Drs. Dumuliahi Djami, Msi., yang diwawancarai (3/9/2020) petang.
Continue Reading
loading...