Connect with us

PENDIDIKAN

Insentif Guru Honor K-2 di Pemkot Kupang Belum Dibayar

Published

on

Guru honorer K-2 di lingkup Pemkot Kupang saat beraudiens dengan Wali Kota Kupang dan pimpinan DPRD Kota Kupang di Aula Garuda Balai Kota, belum lama ini.

Kupang, penatimor.com – Guru honor K-2 yang telah mengabdi di atas lima tahun, kini menanti janji Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore untuk memperoleh insentif.

Bulan ini merupakan bulan pencairan insentif, seperti tahun-tahun sebelumnya. Walau sudah memasuki minggu ketiga Oktober, belum juga ada tanda realisasi.

Ketua Forum Guru Honorer K-2 Zakarias Nenosaban, kepada wartawan, Kamis (18/10), mengatakan, pada Februari lalu, Wali Kota Kupang menjanjikan tambahan insentif Rp 750.000 untuk guru honorer yang sudah bekerja di atas lima tahun setiap bulannya. Namun sampai saat ini insentif tersebut belum juga cair.

“Kami yang bekerja di atas lima tahun mungkin ada seribuan lebih. Sama seperti masa kepemimpinan pak Jonas, yang janjikan Rp 750.000 tapi kita dapat Rp 500.000. Tiap bulan kami diberikan Rp 500.000 tapi diterima sekalian di bulan Oktober. Tapi bulan ini kami belum mendapatkan insentif yang dijanjikan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah dan DPRD Kota Kupang jangan hanya sekadar bersuara mengumbar janji.

Dia juga berharap agar tidak sekadar janji tapi realisasi dulu. Karena ini janji dengan masyarakat, dan telah dinanti-nanti.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Kupang Yuven Tukung, sangat kecewa dengan lambannya pencairan dana insentif, terutama saat koordinasi dengan dinas melalui sekretaris dinas dibilang siap mau dicairkan.

“Itu janji 1 minggu yang lalu. Kasihanlah para rekan guru yang sangat membutuhkan dari uang ini. Dan apa susahnya? Seakan setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap segera diproses dan jangan berlarut terlalu lama lagi. Kita ingin mereka fokus mengajar di sekolah, tetapi kalau begini kondisinya tentu mereka tidak bisa fokus,” ujarnya.

Sebab kata Yuven, otomatis sebagian pikiran mereka konsern memperjuangkan hak-hak-nya seperti ini. Karena bagaimana pun mereka berhak mendapatkan hak, karena kewajiban mereka telah dilakukan. Maka pemerintah wajib memenuhi kewajiban.

“Saya jadi bingung koq seakan-akan di Kota Kupang ini, segala sesuatu harus diperjuangkan dulu atau harus diteriak capek-capek dahulu baru semuanya diproses. Ini kultur pelayanan yang mesti diubah,” tegas Yuven. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

Isak Daud Moaley Resmi Pimpin Kemahnuri

Published

on

Ketua Umum IKKA Kupang, Robert Jimmy Lambila, SH., MH., berpose bersama badan pengurus Kemahnuri yang baru di Aula Asrama Mahasiswa Pemda Alor, Jalan Alfa Omega, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Minggu (13/13/2020).
Continue Reading

PENDIDIKAN

Ketum IKKA Kupang Lantik Pengurus Kemanuri Periode 2020-2022

Published

on

Ketua Umum IKKA Kupang, Robert Jimmy Lambila, SH.,MH., melantik pengurus Kemanuri masa bakti 2020-2022 di Aula Asrama Pemda Kabupaten Alor, Kelurahan Lasiana, Minggu (13/12/2020).
Continue Reading

PENDIDIKAN

224 Siswa Bintara Polri Mulai Jalani Pendidikan di SPN Kupang

Published

on

Pembukaan Pendidikan Bintara Polri di lapangan SPN Kupang, Selasa (17/11/2020).
Continue Reading