Connect with us

UTAMA

Serius Tutup KD, Pemkot Kupang Stop Izin Pitrad dan Spa

Published

on

Ilustrasi Penutupan Lokalisasi (NET)

Kupang, penatimor.com – Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk menutup semua tempat lokalisasi prostitusi di Indonesia pada 1 Januari 2019 mendatang, juga ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.

Pemkot Kupang melalukan berbagai langkah, mulai dari sosialisasi melibatkan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha dan para pekerja seks.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, memastikan, tidak ada tebang pilih dalam rencana penutupan lokalisasi di Kota Kupang.

Menurut Wali Kota, bukan hanya Karang Dempel yang akan ditutup, tetapi semua pitrad, spa, hotel, penginapan dan lainnya, yang terbukti terdapat praktik prostitusi.

“Prinsipnya, bukan hanya Karang Dempel saja, tetapi semua tempat yang terbukti ada praktik prostitusi. Pemerintah tidak akan tebang pilih, tetapi semua yang terbukti, maka izinnya akan dicabut,” kata Jefri saat diwawancarai di Hotel Maya, Kamis (11/10).

Orang nomor satu di Pemkot Kupang itu menjelaskan, program ini merupakan program pemerintah pusat. Tetapi, hal ini juga sudah menjadi program Pemkot Kupang sejak awal, sehingga akan dilaksanakan.

Langkah awalnya, lanjut Jefri, dilakukan dengan sosialisasi bagi semua masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait lainnya.

“Jadi untuk pelaksanaanya, akan dilakukan pada 1 Januari 2019 mendatang. Setelah ditutup, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Sat Pol PP untuk melakukan pemeriksaan di berbagai tempat yang dicurigai masih melakukan praktik prostitusi. Jika ada yang terbukti, maka izinnya akan dicabut dan ditutup,” ungkapnya.

Menurut mantan anggota DPR RI dua periode itu, semua tempat pitrad, spa, hotel, karaoke dan lainnya, akan diberikan standar pelayanan.

Misalnya, ruangan harus terbuka, pintu dan kain jendelanya tidak boleh sangat tertutup dan lainnya. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, dalam upaya pencegahan terjadinya dampak setelah penutupan tempat lokalisasi, maka semua izin pitrad, spa dan lainnya ditiadakan selama dua tahun.

“Jadi untuk izin, selama dua tahun tidak diberikan. Selain itu, bagi tempat-tempat yang sudah memiliki izin, tidak boleh menambah karyawannya. Hal ini akan diawasi,” ujar Wawali.

Hermanus menjelaskan, memang praktik prostitusi ini tidak hanya terjadi di tempat lokalisasi, tetapi di tempat lainnya seperti kos-kosan.

Untuk itu, semua lurah, RT-RW, akan diperintahkan melakukan pemeriksaan secara rutin di wilayahnya masing-masing. Hal ini untuk mencegah munculnya tempat baru yang dijadikan tempat prostitusi.

“Memang untuk penutupan lokalisasi, membutuhkan banyak kajian dan dampak ikutannya. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi, kerja sama dari semua pihak, untuk sepakat menutup lokalisasi,” ujarnya.

Wawali menambahkan, para pekerja seks, selain dipulangkan ke daerah asalnya, yang berasal dari Kota Kupang akan diberikan pendapingan dan pelatihan keterampipan, agar mampu mandiri dalam ekonominya.

“Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) juga akan diprioritaskan bagi mantan pekerja seks,” tutup Wawali. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Bupati Manggarai Barat Diperiksa Penyidik Kejati NTT Selama 8 Jam

Published

on

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dulla usai diperiksa penyidik Kejati NTT, Senin (18/1/2021).
Continue Reading

HUKRIM

Penyidik Kejati NTT Periksa Tambahan Andi Risky

Published

on

Tersangka Andi Riski Nur Cahya hendak dibawa ke Lapas Wanita Kupang usai menjalani pemeriksaan di kantor Kejati NTT, Senin (18/1/2020).
Continue Reading

HUKRIM

Kejati NTT Tangkap Mafia Tanah Labuan Bajo, Ajukan Izin Penahanan Bupati Mabar ke Mendagri

Published

on

Abrijal alias Unyil.
Continue Reading