Connect with us

UTAMA

Segera Terbitkan Permendagri untuk Tapal Batas Matim – Ngada

Published

on

Maksimus Ramses Lalongkoe

Kupang, penatimor.com – Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe meminta Kementerian Dalam Negeri agar tidak bermain politik dalam persoalan tapal batas antara Kabupaten Manggarai Timur (Matim) dan Kabupaten Ngada.

Hal ini penting agar tidak terjadi konflik antar-masyarakat di kedua daerah tersebut.

Menurut Ramses, persoalan tapal batas kedua daerah sebenarnya sudah berlangsung lama. Hal ini pihak Kemendagri seolah-olah bermain politik karena lambat dalam proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait tapal batas kedua daerah tersebut apalagi sudah ada dasar hukum sebelumnya yakni Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT tahun 1973.

“Persoalan tapal batas Matim dan Ngada inikan sampai sekarang belum tuntas sehingga berakibat masyarakat di daerah perbatasan semakin terpencil dan terisolasi. Saya kira Kemendagri tidak boleh bermain politik dalam persoalan ini apalagi ada kesan dan seolah-olah pihak Kemendagri mengabaikan SK Gubernur NTT tahun 1973 terkait tapal batas itu,” kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/10).

Menurut Dosen Universitas Mercua Buana Jakarta ini, pelambatan penerbitan Permendagri soal tapal batas biasanya karena adanya indikasi permainan politik dari pihak yang mempersoalkannya.

“Itukan sudah berlangsung lama, kalau lamban begitu bisa jadi ada indikasi permainan politik dari pihak yang persoalkan. Bisa saja mereka ingin mekarkan wilayah tapi wilayahnya tak mencukupi sehingga terjadi permainan tapal batas. Dan bisa jadi itu yang terjadi di Matim dan Ngada,” ujar Ramses.

Untuk itu, Ramses meminta pihak Kemendagri segera menerbitkan Permendagri terkait tapal batas Matim dan Ngada sesuai dengan rujukan SK Gubernur NTT tahun 1973 sehingga tidak terjadi konflik di tengah masyarakat.

Diketahui, Senin (15/10/2018) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI mengundang Bupati Manggarai Timur (Matim) dan Bupati Ngada guna membahas persoalan tapal batas kedua kabupaten tersebut. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Hasil Swab Reaktif Covid-19, 5 Calon Polisi Langsung Digugurkan

Published

on

Panitia penerimaan anggota Polri saat memberikan pengarahan sebelum proses pemeriksaan kesehatan tahap I.
Continue Reading

UTAMA

IJTI Provinsi NTT Bantu Jurnalis Televisi Terdampak Seroja di Kupang

Published

on

Ketua IJTI NTT Fabianus Benge ketika menyerahkan bantuan sembako pada jurnalis televisi di Kota Kupang.
Continue Reading

HUKRIM

Anita Gah Cek Data Beasiswa PIP di BRI, Surat Kuasa Tidak Sesuai Juknis

Published

on

Anggota DPR RI Komisi X Anita Jacoba Gah mengecek langsung data penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) pada BRI KCP Tenau, Kupang, NTT, Rabu (5/5/2021).
Continue Reading