Connect with us

POLKAM

Bawaslu Buka Posko Pengaduan DPT Pemilu Presiden dan Legislatif

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka posko pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu presiden dan legislatif 2019, karena DPT yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu masih bermasalah.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (11/10/2018).

Jemris menjelaskan, pada saat KPU menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilu 2019, terdapat sekitar 45.000 pemilih bermasalah. Sejumlah permasalahan yang ditemukan antara lain, usia pemilih yang belum memenuhi syarat, yang sudah meninggal, dan pindah domisili. Namun setelah dilakukan penelusuran dan perbaikan, masih terdapat sekitar 10.000 pemilih yang bermasalah.

“DPT yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu masih dalam proses penyempurnaan hingga pertengahan November 2018, karena masih banyak pemilih bermasalah,” kata Jemris.

Dia menyatakan, pihaknya tidak menginginkan pemilih kehilangan hak suara. Karena penetapan DPT yang tidak akurat, sangat berkaitan dengan partisipasi pemilih.

“Kita harap semua partai politik mengeluarkan instruksi kepada para kadernya untuk sukseskan DPT,” ujar Jemris.

Dia mendorong masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu 2019 melakukan perekaman KTP elektronik. Karena pemilu 2019 hanya bisa menggunakan KTP elektronik, sedangkan surat keterangan (suket) tidak lagi berlaku. (R2)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PILKADA

Terungkap Fakta Dukungan Parpol yang Tidak Utuh pada Wabup Ende Terpilih

Published

on

Petrus Salestinus
Continue Reading

POLKAM

Mantan Danrem Wira Sakti Kupang Jabat Danjen Kopassus

Published

on

Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa.
Continue Reading

HUKRIM

Dicopot dari Ketua Komisi III, Herman Hery: Saya Taat dan Loyal pada Keputusan

Published

on

Herman Herry di ruang Komisi III DPR RI. Foto: Funpage Herman Herry.
Continue Reading
error: Content is protected !!