Connect with us

POLKAM

Alokasi Anggaran untuk Dinas P2PA NTT Dinilai Sangat Minim

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Alokasi anggaran perubahan untuk program-program di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai sangat rendah atau minim.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, Dinas P2PA hanya mendapatkan alokasi tambahan biaya sebesar Rp 94 juta dari total Rp 1,5 miliar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2018.

“Ini jumlah yang amat sangat sedikit dan usaha kami untuk menaikan jumlah alokasi di Komisi dan Banggar juga tidak berhasil diwujudkan. Kami merasa sangat malu dan prihatin, ternyata penghormatan dan penghargaan kita terhadap martabat perempuan dan anak NTT hanya seharga Rp 94 juta dalam APBD perubahan ini,” ujar Winston kepada wartawan di Kupang, Sabtu (29/9/2018).

Menurut Winston, catatan kritis terkait hal dimaksud telah disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda Penyampaiam Pendapapat Akhir Fraksi-fraksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT TA 2018, Jumat malam (28/9/2018) di gedung dewan setempat.

Winston menyatakan, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas keberpihakan rencana kebijakan pemerintah provinsi untuk mengenjot percepatan pembangunan sumberdaya manusia NTT.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia selain dilakukan melalui upaya peningkatan derajat kesehatan melalui penanganan maupun pencegahan gizi buruk dan stunting tetapi juga pada upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

“Sedangkan pada sisi lain kita merindukan NTT bangkit dari tumbuh kembang anak yang tidak wajar atau stunting bahkan pola asuh yang tidak ramah anak,” katanya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang ini berargumen, meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak hanya pada bagaimana kualitas makanan dan asupan otak yang diberikan pada anak tetapi juga bagaimana membangun lingkungan tumbuh kembang yang ramah anak, kebijakan-kebijakan politik serta anggaran yang sungguh-sungguh berpihak terhadap perempuan dan anak-anak.

“Kami berharap Bapak Gubernur, bapak Sekda dan kawan-kawan Fraksi agar ini jadi pembelajaran penting sehingga tidak terulang lagi dalam pembahasan APBD induk 2019 mendatang,” harapnya. (R2)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Pilkada Aman, Kapolda NTT Beri Apresiasi, Imbau Warga Bijak Bermedsos

Published

on

Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif memberikan keterangan kepada wartawan di lobi lantai 1 Mapolda, Kamis (10/12/2020) pagi tadi.
Continue Reading

PILKADA

APMS dan Kelompok Pengecer BBM di Sabu Raijua Dukung Pilkada Damai, Hindari Hoax dan Isu SARA

Published

on

Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan kelompok pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua mendukung pemilihan kepada daerah (Pilkada) Damai pada 9 Desember 2020 mendatang.
Continue Reading

POLKAM

GP Ansor Kupang Ajak Kaum Muda Jaga Kamtibmas, Wujudkan Pilkada Damai

Published

on

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Kupang mengajak seluruh generasi muda agar bersama menjaga persatuan dan menciptakan Kamtibmas yang kondusif.
Continue Reading