Connect with us

POLKAM

Baru Pernah Terjadi, Gubernur Bentak Anggota DPRD saat Sidang Paripurna

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan aksi di luar kelaziman pada sidang paripurna DPRD NTT, lantaran membentak salah satu anggota DPRD NTT saat melakukan interupsi.

Aksi bentak itu terjadi saat sidang paripurna DPRD NTT dengan agenda Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, di ruang sidang utama, Kantor DPRD NTT, Senin (17/9/2018).

Aksi itu dilakukan Viktor saat salah seorang anggota DPR NTT Noviyanto Umbu Pati Lende menginterupsi dan menyampaikan beberapa hal terkait materi sidang tersebut. Aksi yang tak biasa itu lalu diredam oleh Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno yang memimpin paripurna tersebut dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.

Anggota DPRD NTT, Noviyanto Umbu Pati Lende usai sidang kepada wartawan mengatakan, aksi yang dilakukan gubernur kepadanya adalah yang pertama terjadi di dunia khususnya di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang gubernur bebas melakukan aksi bentak dan memarahi wakil rakyat yang sedang memberikan pendapat di forum sidang resmi dewan.

“Saya ini anggota dewan dan wakil rakyat, masa saya dibentak saat menyampaikan pendapat saya soal materi sidang. Kan aneh dan menurut saya ini baru pertama terjadi di Indonesia,” katanya.

Anggota DPRD NTT, Noviyanto Umbu Pati Lende saat memberikan keterangan pers kepada wartawan.

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, semestinya dari aspek mekanisme, pemerintah yang dalam hal ini gubernur, baru bisa menyampaikan pernyataan atas pernyataan anggota dewan setelah mendapat kesempatan dari pimpinan sidang yang dalam hal ini Ketua DPRD NTT. Mekanisme ini sudah baku dan berlaku umum.

“Nah yang terjadi hari ini gubernur langsung lakukan aksi membentak saya. Bahkan dia menyapa saya dengan kata ‘kau’ yang tak lazim. Ini apa,” katanya.

Secara kelembagaan, lanjut Noviyanto aksi gubernur itu telah merendahkan martabat lembaga DPRD NTT termasuk masyarakat yang ada di provinsi ini. “Saya kan duduk di sini atas amanat rakyat. Jika saya diperlakukan seperti ini maka saya sudah dilecehkan dan itu artinya rakyat juga dilecehkan,” kata Anggota DPRD daerah pemilihan Sumba itu.

Hal senada disampaikan anggota DPRD lainnya Yohanes Rumat. Anggota DPRD asal daerah pemilihan Manggarai itu menyatakan kekesalan terhadap aksi gubernur itu. Dia menyatakan sebagai mitra, aksi gubernur itu akan menciptakan preseden buruk bagi hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif.

Dia menyampaikan, mekanisme penolakan atau ketidak setujuan eksekutif terhadap pernyataan anggota dewan tersedia. Dan penyampaiannya tentu diatur melalui tata tertib persidangan. “Jika yang dilakukan demikian maka apa yang bisa diharapkan dalam hubungan antarlembaga ini,” katanya.

Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif sesuai aturan berada sejajar dan tak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Karena itu harus ada saling menghargai. “Kalau dengan anggota dewan saja seolah ada yang lebih tinggi dan lebih rendah lalu masyarakat kita tempatkan di sisi mana,” katanya.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menyatakan terkejut dengan aksi spontan gubernur itu. Anggota Fraksi Golkar itu mengatakan karena aksi yang dilakukan spontan maka diapun secara pontan meredam situasi agar tak meledak. “Saya lalu spontan memegang tangan kiri gubernur untuk menenangkan beliau,” kata Anwar. (R2)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
4 Comments

4 Comments

  1. Rasyid Djamaluddin

    September 17, 2018 at 4:24 pm

    Ini kan aksi ” spontan” Pak Gubernur jadi janganlah disimpan dihati..Tak kenal maka tak sayang. Mari kita berjiwa besar bangun NTT BANGKIT NTT SEJAHTERA. Terima kasih.

  2. G mayela

    September 17, 2018 at 7:34 pm

    Anggota DPRD NTT JANGAN serta merta mengatasnamakan masyarakat karena selama ini Propinsi NTT selalu terbelakang krn telah menjadi rahasia umum bahwa DPR DAN DPRD mengatasnamakan rakyat disaat terjepit. Persoalannya apa yg diperjuang selama ini???? Pembangunan tdk berjalan. Saat pulang kampung lobang jalan tetap aja begitu sejak saya masih SMP tahun 1982. Dimana kontribusimu hai anggota DPRD?? Jangan jangan yg diperjuangkan hanya utk saku sendiri dan keluargamu.

  3. Lonef

    September 18, 2018 at 7:15 am

    Sudah seharusnya saling menghargai, duduk dan diam dengarkan orang lain bicara, beliau lebih pengalaman di DPR RI… seharusnya mereka punya rasa malu ditegur seperti anak kecil, dan mengakui kesalahannya bukan malah menyalahkan pak Gubernur…. lonef

  4. KANTRI

    September 18, 2018 at 8:44 am

    minus perilaku
    aksi yang dilakukan Gebernur NTT terhadap anggota DPRD NTT akibat minusnya perilaku.dan saya menilai gubernur NTT tidak mau di kritik dan maunya buat apa yang semauh dia.akibat gubernur bentak anggota DPRD NTT karena Gubernur suda tidak mampu berpikir.
    sadar atau tidak sadar gebernur NTT sedang bentak masyarakat NTT,karena anggota DPRD merupakan perpanjangan tangan dan penyambut lidah masyarakat”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

DPRD NTT Segera Panggil BPN Sikapi Lahan Tambak Garam Nunkurus

Published

on

Massa aksi saat mendatangi gedung DPRD NTT, Kamis (18/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Komisi I DPRD NTT segera memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyikapi persoalan lahan di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang pasca dicabutnya izin hak guna usaha (HGU) PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PGGS).

Hal ini mengemuka ketika Komisi I menerima massa aksi warga Nunkurus yang difasilitasi Forum Relawan Jokowi NTT bertempat di ruang rapat komisi itu, Kamis (18/7/2019). Aksi massa itu diterima tiga anggota Komisi I, yakni Yunus Naisunis (F-PKB), Jhon Elpy Parera (F-Partai NasDem) dan Umbu Hiya Hamataki (F-Partai Demokrat).

Yunus Naisunis mengatakan, pihaknya segera menggelar rapat internal menyikapi aspirasi yang disampaikan Forum Relawan Jokowi NTT bersama masyarakat Nunkurus. “Kami akan panggil BPN untuk membahas persoalan lahan Nunkurus agar proses sertifikasi dilakukan secara cermat dan akurat,” katanya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem, Jhon Elpy Parera mengatakan, dari pemaparan yang disampaikan terkait lahan di Nunkurus, maka harus disikapi dalam waktu dekat. Patut dicurigai ada pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam pembagian lahan pasca dicabutnya izin HGU PGGS.

“Kita harus segera menggelar rapat dengar pendapat dengan BPN dan meminta proses sertifikasi lahan dihentikan sementara agar diberikan kepada pemilik yang sah,” tandas Jhon.

Koordinator Relawan Jokowi NTT, John Ricardo menjelaskan, masyarakat Desa Nunkurus tidak pernah menolak kehadiran investor. Namun yang dipersoalkan adalah, lahan yang ada diberikan kepada orang- orang yang bukan pemilik lahan. Padahal sudah 26 tahun lamanya, tanah milik mereka tidak dikelola karena terikat dengan izin HGU.

“Kita harapkan BPN tidak menerbitkan sertifikat walau sudah disiapkan untuk diberikan kepada mereka yang bukan pemilik lahan pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kupang yang dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang,” papar John Ricardo.

Dia berargumen, sebagai bagian dari Forum Relawan Jokowi, pihaknya berdiri bersama masyarakat Nunkurus. Siap berdiri bersama masyarakat yang dicaplok hak-haknya dan dijarah tanahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

“Kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini. Kami menuntut pemerintah dan pihak
pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tunggadea, Dalam Kom, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus,’ pinta John Ricardo.

Dia menyatakan, langkah- langkah dimaksud harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat.
Sebagai barisan relawan Jokowi, pihaknya memastikan posisi sebagai mata, telinga dan hati Presiden Jokowi di tengah masyarakat. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan masyarakat semisal persoalan tanah yang terjadi pada masyarakat Nunkurus, pihaknya menjamin keberpihakan pada masyarakat.

Jhon Ricardo menambahkan, menyikapi informasi yang berkembang terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Kupang dengan agenda panen garam dan pembagian sertifikat, relawan Jokowi NTT akan mengambil langkah-langkah konkrit. Relawan Jokowi akan tampil sebagai garda terdepan untuk memastikan Presiden Jokowi aman dan tepat dalam langkah-langkah kebijakannya.

“Bagi kami, kehadiran Presiden Jokowi harus menjadi kegembiraan untuk rakyat, bukan sebaliknya membawa penderitaan. Langkah pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi harus menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas John Ricardo. (ale)

Continue Reading

POLKAM

Test Drive Motor Listrik, Wakil Rektor Undana: Ini Inovasi Energi yang Harus Dikembangkan

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Wakil Rektor III Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Siprianus Suban Garak M.Sc terlihat mencoba mengendarai sepeda motor listrik di lingkungan Rektorat kampus tersebut, Selasa (16/7/2019).

Siprianus mengaku, tarikan sepeda motor listrik sangat halus. “Memang tadi kita sudah coba, dari segi halus, kasar, ini halus sekali dan luar biasa, tidak ada bising, tidak memiliki knalpot sehingga tidak mengeluarkan suara dan asap,” katanya.

Menurut Siprianus, ini adalah inovasi pengelolaan energi yang harus terus dikembangkan. “Mudah-mudahan bisa diperbaharui lagi dan nyaman dalam berkendara, memang kita coba dalam ruang lingkup sempit dan lajunya stabil,” katanya.

Senada disampaikan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Christien C. Foenay, ST, SE, M.Si. Menurutnya, motor listrik bukan merupakan hal yang baru baginya, karena mahasiswanya dulu juga sudah mendapat motor listrik dari PLN.

“Ini green energy yang baik, dimana dies natalis kita yang akan datang ada lomba green goes to campus dan ada penilaian lingkungan sebelum dan sesudah dan mungkin ini menjadi barometer kita juga yang akan ditawarkan nanti untuk mahasiswa bisa menggunakan motor listrik,” ungkapnya.

Senior Manager PLN UIW NTT, Galih Chrissetyo menyampaikan, PLN sangat komitmen membangun hubungan stakeholder yang baik, salah satunya dari dunia pendidikan yaitu dengan Undana.

“Dengan mendorong putra/ putri NTT yang akan dan sudah bergabung menjadi keluarga besar PLN seperti kelas D3 Kerja sama Politeknik Negri Kupang dan lulusan Undana juga sudah banyak yang bergabung dalam PLN Group,” katanya.

Menurutnya, PLN siap mendukung produk dan pelayanan kelistrikan seperti memperkenalkan electrifying lifestyle, dengan konvoi motor listrik, demo masak menggunakan kompor induksi dan nantinya PLN Group akan mengisi kuliah umum untuk mengedukasi Electrifying Life Style bagi mahasiswa di Kota Kupang dan NTT umumnya.

“Ini untuk mempersiapkan diri dalam Era Revolusi Industry 4.0 dan menyiapkan kompetensi agar juga bisa bergabung dengan PLN Group untuk mewujudkan green energy masa depan,” ujarnya.

Maria Funan, salah seorang mahasiswi D3 kelas kerja sama politeknik mengaku sangat antusias dengan program yang diperkenalkan terkait penggunaan kompor induksi dan motor listrik tersebut.

“Kami sangat senang dengan ikut kelas D3 kerja sama PLN, bisa magang dan ikut langsung dalam acara PLN, banyak sekali pengalaman dan sangat memotivasi, dan kami bangga sebagai milennial PLN nantinya,” ujarnya. (mar)

Continue Reading

POLKAM

Yucun Lepa: PKB NTT 100 Persen Dukung Muhaimin Iskandar

Published

on

Yucundianus Lepa

Kupang, Penatimor.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nusa Tenggara Timur (NTT), Yucundianus Lepa menyatakan PKB NTT mendukung Muhaimin untuk kembali memimpin Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB periode 2019 – 2024.

“Kami 100 persen DPW dan DPC PKB se-NTT mendukung Muhaimin Iskandar untuk kembali pimpin PKB,” kata Yucun kepada wartawan di Kupang, Rabu (10/7/2019).

Menurut Yucun, Muhaimin Iskandar pantas mendapat dukungan dari PKB NTT. Dasar pertimbangannya, karena kiprah kepemimpinan Muhaimin Iskandar selama 5 tahun terakhir terbilang sangat gemilang.

“Dalam kepemimpinan Muhaimin Iskandar selama 5 tahun terakhir ini berhasil menciptakan prestasi yang sangat luar biasa, bahkan mengalahkan Gus Dur waktu pimpin PKB,” ungkap Yucun.

Yucun menyebutkan, pada tahun 1999 saat kepemimpinan Abdurahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, PKB berhasil meraih 52 kursi di DPR RI. Sedangkan pada kepemimpinan Muhaimin Iskandar, tahun 2019 ini, PKB berhasil meraih 58 kursi.

“Jadi waktu bersama Gus Dur dulu, PKB menjadi pemenang ke tiga. Waktu itu, jumlah suara PKB 13,1 juta lebih. Tahun ini di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, jumlah suara PKB mencapai 13,5 juta lebih,” sebutnya.

Pertimbangan lain, lanjutnya, PKB dibawah kepemimpinan Cak Imin berhasil menciptakan kondusivitas di tubuh partai, sehingga tidak pernah ada konflik dalam internal maupun eksternal partai tersebut.

“Partai yang paling aman dan tidak pernah ada konflik adalah PKB di bawah kepemimpinan dan kendali Muhaimin Iskandar. Tentunya dalam kondisi yang aman, nyaman, damai dan tentram maka kita lebih leluasa dan konsentrasi membangun partai ini,” paparnya.

Selain itu, sambungnya, Muhaimin Iskandar juga mampu membangun sinergitas yang secara ke dalam atau internal partai maupun eksternal, dalam hal ini dengan pihak pemerintah, melalui komunikasi dan juga kritik-kritik yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.

“Atas dasar itu maka PKB NTT secara keseluruhan menetapkan pilihan untuk tetap mendukung kepemimpinan Muhaimin Iskandar untuk 5 tahun ke depan. Surat pernyataan tertulis dukungan dari DPW dan seluruh DPC se-NTT sudah disampaikan ke DPP awal Juli kemarin,” katanya. (Ale)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!