Connect with us

POLKAM

Kantor Pemeritah Wajib Cantumkan Maklumat Layanan

Published

on

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat membuka kegiatan workshop kajian pelayanan tata kelola penyaluran Rastra, Kamis (13/9/2018)

Kupang, Penatimor.com – Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi mengaskan, tempat-tempat pelayanan publik milik pemerintah harus mencantumkan maklumat layanan. Maklumat ini memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kantor-kantor pemerintah wajib hukumnya menempelkan dan mencantumkan maklumat layanan. Maklumat ini berisi persyaratan tertulis bagaimana kita harus melayani hak dan kewajiban dari orang yang dilayani,” kata Wagub Joesf Nai Soi dalam sambutannya saat membuka kegiatan Workshop Kajian Pelayanan Publik Tentang Tata Kelola Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) di Kupang, Kamis (13/9). Kegiatan tersebut digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan NTT.

Menurut Josef Nae Soi, maklumat pelayanan mesti terus disosialisasikan kepada masyarakat. Baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai pada tingkat desa, karena ada Undang-Undangnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Saya sangat konsen dengan hal ini karena saya terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ini. Dua hari dua malam, kami diskusi sampai rumuskan tentang maklumat ini di Bogor sehingga saya sangat mengetahui jiwa dari maklumat ini,” jelas Josef Nae Soi.

Menurut Josef, maklumat layanan harus dirumuskan dalam bahasa yang terukur. Hal tersebut untuk menghindari tafsir beragam.

“Saya layani anda. Anda datang jam sekian, saya layani bagaimana dan anda pulang. Tidak ada pembayaran tambahan di luar ketentuan. Bila perlu pembayaran secara cash dan tidak boleh lewat bank untuk menghindari godaan biaya tambahan. Pelayanan adalah cerminan jati diri kita terhadap orang lain,” katanya.

Di akhir sambutannya, Josef Nae Soi berharap agar temuan dari Ombusdman dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan diri dan pelayanan pemerintahan.

“Harus ada pemahaman sama tentang pelayanan. Kalau kita punya integritas diri yang baik, biar orang taruh uang banyak, kita tidak akan ambil,” pungkas Josef Nae Soi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT, Darius Beda Daton mengungkapkan, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman punya kewajiban untuk lakukan kajian terhadap suatu Kebijakan Publik yang punya dampak sistemik.

“Kajian ini kami lakukan satu kali satu tahun. Tujuannya untuk bahas ulang kebijakan pelayanan publik yang punya dampak besar bagi masyarakat. Tahun lalu kami mengkaji tentang Tata Niaga Sapi,” kata Darius.

Tahun ini, lanjut Darius, Ombudsman fokus pada tema Tata Kelola Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera di NTT. Tema ini diangkat karena dari data Biro Ekonomi, ada 452.523 kepala keluarga (KK) penerima manfaat beras sejahrera di NTT.

“Tim kami melakukan kajian dari bulan Februari sampai dengan Agustus. Alasan kami lakukan kajian ini karena ada penyelewengan Rastra dan pungutan tambahan. Kami ambil sempel di lima kabupaten yakni Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Belu, Sumba Timur dan TTU,” jelas Darius.

Ketua Tim Kajian Tata Kelola Bansos Rastra Ombudsman RI Provinsi NTT, Herwin Gunawan menyatakan, dari hasil temuan, kendala utama adalah soal sosialisasi.

“Melihat prosentase, sebenarnya penyaluran sudah berjalan lancar. Hanya kasuistik yang kami temukan di beberapa kelurahan, ternyata masih ada syarat tambahan atau masyarakat mengeluarkan sesuatu di luar pedoman umum,” jelas Erwin. (R2)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Amankan Idul Fitri, 2.512 Personel Gabungan di NTT Disiagakan

Published

on

Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif dan Dandrem 161/ Wirasakti Brigjen TNI Legowo W. R. Jatmiko dalam upacara gelar pasukan dilaksanakan di Lapangan Utama Mapolda NTT, Rabu (5/5/2021).
Continue Reading

POLKAM

5 Fraksi di DPRD Kota Kupang Nyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap Yeskiel Loudoe

Published

on

Sebanyak 21 anggota DPRD Kota Kupang menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe.
Continue Reading

POLKAM

Anita Gah Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kupang

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI asal Dapil NTT 2, Anita Jacoba Gah, melakukan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada masyarakat Desa Kuenheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.
Continue Reading