Connect with us

EKONOMI

Perpres Jasa Konstruksi Harus Akomodir Kontraktor Lokal

Published

on

Para narasumber sedang memaparkan materinya di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Selasa (28/8).

Kupang, penatimor.com – Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan diseminasi dan sosialisai Peraturan Perundang-Undangan di bidang jasa konstruksi.

Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan perubahan dan merespon perubahan sektor jasa konstruksi nasional sebagai dampak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT pada Selasa (28/8) dan Rabu (29/8), diikuti 100 orang peserta.

Peserta yang terlibat terdiri atas, Asisten Pembangunan dari kabupaten/kota, Sekretaris Daerah kabupaten/kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota, Kepala Bagian Layanan Pengadaan kabupaten/kota, pegawai OPD provinsi, kepala dinas dan PPK, LPJK Provinsi, Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Selasa (28/8), dihadiri dua pemateri dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat.

Pemateri ini adalah Arif Budiman dan Fenita Enggraini.

Arif Budiman menjelaskan, pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

“Memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikor, usaha kecil dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan,” kata Arif Budiman.

Dia mengatakan, struktur Perpres baru lebih sederhana dari Perpres Nomor 4 tahun 2015 perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, memiliki 139 pasal dan 19 Bab dengan penjelasan. Sementara untuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 baru, disederhanakan menjadi 94 pasal dan 15 Bab.

Menurut Arif Budiman, pokok perubahan peraturan yang baru ini menekankan simplifikasi, dan mengatur hal-hal yang bersifat normatif dan menghilangkan penjelasan.

“Standar dan prosedur yang diatur dalam pertaturan Kementrian sektoral terkait. Mengadopisi best practice, menerapkan praktik-praktik terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa,” paparnya.

Adapun 12 pengaturan baru yang terdiri atas, tujuan pengaadaan, pekerjaan terintegritas, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, swakelola repet order, E-reverse auction, pengecualian, penelitian, E-Marketplace dan layanan penyelesian sengketa.

Perubahan peraturan kata dia, dilakukan karena perubahan zaman yang semakin berkembang.

Perubahan peraturan tentang pengadaan barang/jasa berpengaruh dari perubahan zaman yang semakin kompetitif. Untuk itu peraturan juga harus disesuaikan dan diubah. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

”Kita harus mengikuti kemauan konsumen, bukan konsumen yang mengikuti kemauan kita. Sehingga kita mengadopsi gaya bisnis perusahaan besar. Membeli barang harus tahu manfaatnya. Karena sering kali kita membeli barang pun belum mengetahui manfaat pemaikannhya. Dibeli tapi tidak terpakai dan cepat rusak. Sehingga perlu diatur bagaimana mendapatkan barang dengan kualitas yang baik, bukan hanya soal harga terendah”, jelas Arif Budiman.

Sementara, pada kegiatan desiminasi yang dilaksanakan, Rabu (29/8), pemateri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ahmad Darmawijaya, menjelaskan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Kebijakan Sitem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi. Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2014 tentang pedomaan SMK3 konstruksi bidang PU.

Ahmad Darmawijya mengatakan, Sistem Informasi Jasa Konstruksi bisa menggali potensi daerah. Misalnya potensi pariwisata yang ada untuk dikembangkan dengan baik.

Penyelenggaran konstruksi nasional perlu didukung oleh suatu sistem informasi jasa konstruksi yang komperhensif dan realtime, agar pelaksanaanya dapat berjalan efektif, efisien dan berdaya saing.

Dijelaskan, SIPJAKI mengukur kinerja konstruksi daerah dan salah satu indikator penilaian standar pelayanan minimum (SPM) daerah/provinsi khususnya terkait jasa konstruksi.

“SIPJAKI dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan nasional,” kata Ahmad.

Dia menyayangkan jika SPM daerah bagus dan jasa konstruksi banyak, tetapi saat penilain melaui SIPJAKI rendah, maka harus dikembangkan dan dibenahai dengan baik.

Salah seorang peserta kegiatan dari Konsultan Jasa Konstrukis PT. Wahana Persada, Frans D. Paulo Kou, mengatakan, peraturan baru sudah memihak kepada pengusaha untuk bisa meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam rangka menghidupi perusahaan.

Frans sampaikan, jika sebelumnya untuk menjamin keselamatan tenaga kerja adalah tugas utama dan harus melaksanakan aturan yang ada. Karena jika diabaikan maka akan mempengaruhi proyek yang sedang dijalankan.

“Tetapi dengan peraturan yang baru, menjamin keselamtan tenaga kerja adalah kesadaran,” sebut dia.

Harapannya, melalui peraturan yang baru bisa mengakomodasi dan memihak pengusaha-pengusaha lokal yang bergerak di bidang jasa layanan konstruksi.

“Peraturan yang lama dengan leluasa menarik pengusaha luar dan kurang memperhatikan yang lokal. Gubernur terpilih juga harus berpihak dan memberdayakan penyedia jasa konstruksi lokal,” pungkas dia. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Merdeka-kan Petani NTT dengan Teknologi

Published

on

Kebun contoh Power Agro Indonesia di wilayah NTT.
Continue Reading

EKONOMI

PT NMK Cabang Belu Siap Penuhi Tuntutan 13 Karyawan yang DiPHK

Published

on

Kuasa Hukum PT NMK Cabang Belu, Yosep Martua Ganda Pangaribuan.
Continue Reading

EKONOMI

Gubernur VBL Minta Dispar Desain Pariwisata yang Inklusif di Alor

Published

on

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Continue Reading
loading...