Connect with us

UTAMA

Bupati Kupang Laporkan Dua Perusahan Garam ke Komnas HAM dan Ombudsman

Published

on

Bupati Kupang Ayub Titu Eki bersama rombongan pose bersama di Kantor Komnas HAM RI, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).

Jakarta, penatimor.com – Akibat pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan pihak kementerian terkait tidak merespon surat Bupati Kupang atas keberataannya bagi perusahaan yang berinvestasi pada sektor garam di wilayah Kabupaten Kupang, Bupati Kupang Ayub Titu Eki mendatangi Kantor Komnas HAM RI dan Ombudsman RI, Rabu (29/8).

Ayub berinisiatif sendiri untuk mendatangi Kantor Komnas HAM dan Ombudsman untuk melapor PT Panggung Guna Ganda Semesta dan PT Puncak Keemasan Garam Dunia atas HGU yang diklaim kedua perusahaan ini dalam melakukan investasi industri garam di wilayah Kabupaten Kupang.

Bupati kesal, karena HGU yang dikantongi kedua perusahaan ini justru belakangan menuai banyak pro kontra di masyarakat, sekaligus perusahaan ini tidak bisa menunjukan batas-batas HGU sebagaimana yang diklaim.

Kedatangan Bupati Ayub Titu Eki saat itu juga didampingi beberapa tokoh penting, antara lain, Tonci W. Benusu, selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Penolak HGU, Herson Tameno, mewakili masyarakat Kelurahan Babau, Silvanus Top, mewakili masyarakat Desa Bipolo Kecamatan Sulamu, Donikson Laisnima mewakili masyarakat Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur, Amseo Karolus Benusu, mewakili masyarakat Babau, Jorhans Nome, SH selaku Sekjen Pemangku Adat Kabupaten Kupang (se-daratan Timor), Pdt. Yusuf Nakmofa, mewakili Sinode GMIT, Bil Nope, selaku Ketua Pusat Anti Korupsi Undana dan Gabriel Goa, Koordinator KOMPAK NTT.(Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur).

Kedatangan tim yang menolak HGU perusahaan itu disambut Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan.

Pada pertemuan tersebut pihak Komnas HAM menilai sikap Bupati Ayub yang hadir bersama masyarakat merupakan hal yang belum pernah terjadi bahkan Komnas HAM memberi apresiasi terhadap Ayub dan tim saat itu. Kondisi serupa juga terjadi di Kantor Ombudsman RI.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 4 jam itu seluruh tim yang mewakili masyarakat termasuk PAKU Undana diberi kesempatan menjelaskan sendiri kepada Komnas HAM.

Bupati Ayub menjelaskan kepada pihak Komnas HAM bahwa sebenarnya pemerintah dalam masa kepemimpinannya sama sekali tidak membatasi perusahaan manapun yang ingin melakukan investasi khusus industri garam di wilayah tersebut.

“Hanya saja, masyarakat setempat harus dihargai sebagai warga negara yang memiliki adat dan budaya Timor yang dipegang selama ini,” kata Bupati Ayub.

“Kami justru mempersilahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan sepanjang masyarakat tidak dikorbankan,” sambung dia.

Usai melakukan pertemuan dengan Komnas HAM, tim tersebut langsung menuju Ombudsman RI untuk menyampaikan hal serupa sekaligus menyerahkan seluruh dokumen pendukung sebagai bukti untuk di tindaklanjuti.

Kepala Pusat Anti Korupsi Undana, Bil Nope menjelaskan, PAKU Undana sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang hukum dengan kajian-kajian akademik akan terus memantau dan melihat sejauhmana pemerintah bisa menyelesaikan persoakan ini.

PAKU Undana sendiri kata Bil, juga telah mendatangi Komnas HAM dan Ombudsman RI dalam kasus ini untuk menyampaikan ada maladministrasi yang diduga kuat dilakukan pihak koorporasi di Kupang.

Sementara itu, Koordinator KOMPAK NTT, Gabriel Goa yang juga sekalu Direktur PADMA Indonesia, menyatakan siap untuk membantu dan mengawal persoalan ini hingga tuntas.

Beberapa langkah kata Gabriel sudah dilakukan dan menunggu kejelasan pihak Ombudsman dan Komnas HAM. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

SELEBRITI

Adelways Lay Hipnotis Juri The Voice Kids

Published

on

Adelways Lay saat tampil di The Voice Kids Indonesia GTV (tangkap layar youtube)
Continue Reading

HUKRIM

Diduga Sopir Lalai, Avanza Tabrak Apotik Kimia Farma di Kupang

Published

on

Insiden tabrakan mobil Avanza di Apotik Kimia Farma Kupang.
Continue Reading

HUKRIM

Hakim Tolak Eksepsi 7 Terdakwa Kasus Tanah Labuan Bajo

Published

on

Sidang virtual perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Manggarai Barat.
Continue Reading