Connect with us

UTAMA

Kapolda NTT Renovasi Rumah Bocah Heroik di Belu

Published

on

Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, SIK.,MH., bersama Joni Kalla dan orangtuanya di Mapolres Belu, Jumat (17/8).

Atambua, penatimor.com – Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman bakal merenovasi rumah bocah heroik Johanis Andi Kalla (14), atau yang akrab disapa Joni, siswa SMPN 1 Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

Bantuan renovasi rumah tersebut disampaikan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, SIK.,MH., kepada Joni dan orangtuanya saat menjamu makan malam bersama di Mapolres Belu.

Renovasi dilakukan terhadap rumah orangtua Joni yang darurat berdinding bebak.

“Merupakan program bapak Kapolda bersama Polres Belu untuk merenovasi rumah dari adik Joni,” kata Kapolres Belu.

Lorensa Gama, ayah Joni, mengaku saat melihat langsung aksi putranya, merasa kuatir yang teramat sangat atas keselamatan anaknya.

Namun dia bersyukur dan bangga karena Joni akhirnya berhasil mamanjat tiang bendera dan mengambil bagian tali yang putus dengan selamat sehingga pengibaran Sang Saka Merah Putih dapat dilakukan untuk memperingati HUT ke-73 Kemerdekaan RI di wilayah perbatasan negara RI-Timor Leste tersebut.

“Waktu Joni panjat tiang bendera saya lihat langsung. Saya takut sekali, tapi juga bangga. Saya bersyukur karena aksi dia juga membawa rezeki bagi keluarga kami, apalagi sampai membawa kami orangtua ke Jakarta bertemu Presiden. Ini benar-benar berkat dan di luar dugaan. Terima kasih Tuhan,” ungkap Lorensa Gama. (R4)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
1 Comment

1 Comment

  1. Meriana puay

    Agustus 18, 2018 at 8:59 am

    Dasyat pekerjaan Tuhan sangat dasyat bangga melihat ade Joni

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Bandara Komodo Akan jadi Bandara Internasional

Published

on

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut di Bandara Komodo Labuan Bajo, belum lama ini.

Labuan Bajo, penatimor.com – Pengembangan Bandara Komodo akan dilakukan dengan skema pembiayaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pelaksanaan KPBU direncanakan akan memiliki masa kerja sama selama 25 tahun.

Kemenhub saat ini tengah fokus menyiapkan infrastruktur transportasi untuk mendukung sektor pariwisata, salah satunya adalah membuat Bandara Komodo di Labuan Bajo menjadi bandara internasional.

“Kami akan buat Bandara Komodo Labuan Bajo ini menjadi Bandara Internasional dengan pengelolaan yang unik dan mempunyai konektivitas internasional sehingga secara langsung turis turis akan datang ke sini,” tutur Menhub Budi Karya Sumadi.

Budi menjelaskan pada pertengahan 2020, perpanjangan runway Bandara Komodo selesai dikerjakan sehingga dapat didarati pesawat besar seperti Airbus 320 dan meningkatkan kapasitas penumpang.

“InsyaAllah pertengahan tahun depan runwaynya sudah 2.450 meter. Artinya, pesawat Airbus 320 bisa landing secara penuh. Selain itu, ada peningkatan dari kapasitas penumpang yang kita harapkan lebih dari 3,5 juta,” terang Budi.

Presiden Jokowi berharap, pengelola Bandara Komodo ini nantinya merupakan pengelola yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga bisa lebih banyak menarik turis asing untuk berkunjung dan meningkatkan devisa.

Sebagai informasi, Bandara Komodo akan dikembangkan dengan cakupan perpanjangan runway yang semula memiliki panjang 2.250 meter menjadi 2.450 meter, perluasan apron seluas 20.200 meter persegi, perluasan terminal domestik seluas 6.500 meter persegi, pembangunan terminal internasional seluas 5.538 meter persegi, pembangunan terminal kargo seluas 2.860 meter persegi, serta pembangunan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Ke depan, rute penerbangan dari Bandara Komodo akan diperbanyak menuju beberapa daerah di sekitarnya. Rencana rute domestik diantara lain penerbangan ke Makassar, Atambua, Waingapu, Sabu, Rote. Sedangkan Malaysia dan Singapura menjadi rencana rute internasional baru yang akan dibuka.

Pengembangan Bandara Komodo ini memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan lalu lintas udara yaitu hingga 4.000.000 penumpang dan 3.500 ton muatan kargo pada tahun 2044 mendatang. Hal tersebut selaras dengan Nawacita ke 7 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor Strategis Ekonomi Domestik. (jim)

Continue Reading

UTAMA

Anggota Dewan Soroti ‘Joroknya’ Toilet di Gedung DPRD NTT

Published

on

Suasana Sidang Pembahasan Penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Jumat (19/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anwar Hajral menyoroti kondisi toilet di Gedung DPRD yang dinilai kerap tak terurus dengan baik sehingga kotor dan menimbulkan aroma tidak sedap.

Hal ini disampaikan Anwar Hajral saat Sidang Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Jumat (19/7/2019).

Menurut Anwar Hajral, kondisi toilet di rumah rakyat itu agak sedikit bersih bilamana ada jadwal sidang atau pun ada agenda kunjungan tamu dari luar. Namun, kondisi itu akan bertolakbelakang manakala tidak ada jadwal sidang atau agenda tertentu.

“Kalau seperti hari ini ada Pak Sekretaris Dewan (Sekwan) datang rapat di sini, itu toilet semua bersih. Tapi kalau hari-hari biasa, toilet itu tidak bisa digunakan, dan kami harus jauh pergi ke luar dari gedung ini untuk mencari toilet yang bersih dan nyaman,” ungkap Anwar Hajral.

Hal tersebut, kata Anwar Hajral, harus ia sampaikan agar menjadi perhatian pihak Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi NTT agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar ke depannya bisa jauh lebih baik lagi.

“Saya mohon maaf untuk teman-teman di Setwan, bahwa apa yang kami sampaikan ini untuk perbaikan ke depan agar bisa jauh lebih baik lagi. Kami juga tahu, sadar, bahwa ini sebentar lagi saya dan beberapa teman akan pergi dari sini, tapi ini untuk perbaikan, dan tidak bermaksud apa-apa,” katanya.

Dia menyatakan, ada biaya operasional atau anggaran yang diperuntukkan untuk fasilitas kebersihan, selain itu ada honor juga bagi petugas kebersihan.

“Ada biaya operasional untuk Dewan yang angkanya menurut kami sangat fantastis, dan ini perlu kita bedah kembali. Coba kita membongkar, berapa banyak anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitas kebersihan dan lain sebagainya, untuk honor dan lain sebagainya,” tegasnya.

“Saya tadi bisik sama teman-teman, kayaknya sesekali perlu kita SMS ke Pak Gubernur untuk lakukan sidak langsung ke toilet-toilet yang ada di gedung ini,” imbuhnya.

Karena itu, Anwar Hajral menambahkan, poinnya adalah perlu dilakukan rasionalisasi angka-angka untuk operasional Dewan tersebut. “Sehingga tidak sekadar mencantumkan nama Dewan di situ, tetapi dalam permintaan yang perlu adanya transparansi agar diketahui bersama,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

UTAMA

Polisi Tangkap Ayah Penganiaya Anak 2 Tahun di Kupang

Published

on

Abraham Sabneno (46), pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandungnya yang berusia 2 tahun diamankan di Mapolsek Kupang Barat, Kamis (18/7) malam.

Kupang, penatimor.com – Tim Unit Reserse Mobil (Resmob) Polda NTT berhasil menangkap dan mengamankan Abraham Sabneno (46), pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Pelaku ditangkap di salah satu rumah temannya di Jalan Sukun, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Kamis (18/7) malam.

Warga RT 01/RW 01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ini dilaporkan oleh istrinya Erni Laku Saba (45).

Ada dua laporan polisi, yaitu dugaan pengancaman pembunuhan terhadap istrinya dan penganiayaan terhadap DS, anak 2 tahun, sehingga mengalami patah tulang di kaki dan tangan.

Kasus ini terjadi pada Minggu (14/7), dan dilaporkan di Mapolsek Kupang Barat, Senin (15/7).

Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kupang Barat, Polres Kupang, untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pelaku dikenakanPasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang (UU) RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PP Penganti UU RI No 01 tahun 2016 tentang perubahan ke-2 atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004
tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (2) jonto Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!