Connect with us

UTAMA

Penjabat Gubernur Serahkan Remisi HUT RI di Lapas Kupang

Published

on

Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon secara simbolis menyerahkan remisi kepada narapidana di Lapas Kelas 2A Kupang, Jumat (17/8).

Kupang, penatimor.com – Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon menyerahkan remisi kepada narpidana dan anak pidana di Lapas Kelas 2A Kupang, Jumat (17/8).

Robert pada kesempatan itu, membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Disampaikan, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus pada tahun 1945 merupakan puncak pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, setelah berabad-abad mengalami pahit getir dalam himpitan belenggu kolonialisme.

Kemerdekaan yang diraih tersebut adalah jembatan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, untuk menegakkan keadilan pada semua lapisan, dan untuk meraih kemajuan bersama pada setiap sendi-sendi kehidupan bangsa.

“Untuk itu sebagai anak-anak bangsa, kita semua harus bekerja keras dengan penuh semangat dalam mengisi kemerdekaan,” harap Yasonna dalam sambutannya.

Menkumham melanjutkan, gelora semangat untuk mengisi kemerdekaan tentunya harus menjadi milik segenap lapisan masyarakat, tak terkecuali bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan WBP).

Meskipun secara hukum mereka dirampas kemerdekaannya, namun menurut Yasonna itu hanyalah kemerdekaan fisik semata karena sesungguhnya mereka tetap memiliki kemerdekaan untuk terus berkarya.

“Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para narapidana, diantaranya adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Pasukan Merah Putih Narapidana di Lapas-Lapas di Seluruh Indonesia,” sebut Yasonna.

Disampaikan bahwa WBP juga melakukan pembangunan fasilitas umum di sekitar mereka sebagai implementasi dari pembinaan yang mereka dapatkan di Lapas sekaligus sebagai bentuk rekonsiliasi dan permintaan maaf mereka atas disharmonisasi yang telah terjadi antara mereka dengan masyarakat.

“Kegiatan tersebut merupakan bukti pencapaian dan upaya perubahan yang telah dilakukan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan yang tentunya harus mendapat respon yang baik. Apabila sebuah upaya perubahan yang tidak diapresiasi, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan sebuah degradasi motivasi bahkan degradasi moral,” tandas Yasonna.

Dia melanjutkan, senafas dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka pemerintah memberikan apresiasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan dengan baik melalui remisi.

“Remisi merupakan hak mendapatkan pengurangan masa menjalani yang telah diatur secara legal formal dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,” sebut Yasonna dalam sambutannya.

“Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi pencapaian perbaikan diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari,” sambung dia.

Dijelaskan, perbaikan itu tercermin dari sikap warga binaan yang taat selama menjalani pidana, lebih disipilin, lebih produktif, dan dinamis.

Selain itu, tolok ukur pemberian remisi tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarkan pada perilaku mereka selama menjalani pidana.

Remisi juga dapat dipandang sebagai sebuah instrumen yang penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yaitu dalam kerangka untuk memberikan stimulus bagi narapidana agar selalu berkelakuan baik.

“Dalam tataran yang demikian dapat dikatakan bahwa remisi merupakan alat untuk memodifikasi perilaku narapidana. Karena, jika mereka tidak mempunyai perilaku baik maka hak remisi tidak akan diberikan,” tandas Menkumham.

Ditambahkan, pemberian remisi yang saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 memiliki mekanisme yang sangat transparan dan sudah berbasis sistem yang mendayagunakan teknologi informasi.

Digitalisasi pemberian remisi didorong menjadi upaya untuk memangkas proses birokrasi berbelit yang sarat dengan peluang-peluang transaksional.

Menurut Menkumham, proses ini juga akan kita buka seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan melalui aplikasi agar pemberian remisi lebih transparan dan akuntabel.

Masih menurut Yasonna dalam sambutannya remisi bagi narapidana tidak dapat dilepaskan dari model dan strategi kebijakan pemidanaan yang dianut oleh suatu negara.

Dimana model dan strategi kebijakan pemidanaan suatu negara tersebut tidak dapat pula dilepaskan dari paradigma pemidanaan yang melatar belakanginya.

Untuk itu, Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang ingin dicapai.

“Saat ini pemasyarakatan sedang membuat sebuah terobosan yang berani, dan inilah yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berulang-ulang dan hampir menjadi laten,” papar Yasonna dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon.

Dilanjutkan, melalui program ‘Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan Sebagai Bagian Sistem Peradilan Pidana,” nantinya Kememkumham akan memiliki mekanisme Lapas maksimum sekuriti, medium sekuriti, dan minimum sekuriti sebagai gradasi terhadap bentuk pembinaan dan pengamanan yang akan diterapkan.

Dalam Lapas tersebut, jelas dia, pembinaannya akan mengabaikan skema waktu pentahapan yang selama ini dilakukan, jadi ke depan pentahapan pembinaan tidak lagi tergantung pada waktu.

Pentahapan pembinaan akan sangat bergantung pada perubahan perilaku dari masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam mekanisme ini jelas Yasonna, dimungkinkan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan yang memulai pembinaan di Lapas maksimum sekuriti secepat mungkin dapat berpindah ke Lapas medium sekuriti lalu asimilasi ke Lapas minimum sekuriti karena perilaku yang sudah menunjukan perubahan yang positif.

Lapas minimum sekuriti akan membuka pintu reintegrasi sosial secara lebar-lebar melalui upaya pembinaan di tengah-tengah masyarakat dan keluarga.

“Pada kesempatan ini kiranya tidak berlebihan apabila saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah turut ambil bagian dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan. Saya berharap peran dan partisipasi Pemerintah Daerah ini dapat berlanjut dan ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang,” kata Yasonna.

Dia juga berpesan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas, bekerja dengan profesional dan ketulusan, serta terus berupaya untuk menjaga nama baik, tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak citra institusi.

“Kepada seluruh narapidana dan anak yang pada hari ini mendapatkan remisi saya mengucapkan selamat. Semoga dengan pemberian remisi ini akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk selalu berbuat baik. Saya mengingatkan agar tetap berupaya meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai landasan saudara dalam menjalani kembali kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak dan berbudi luhur, serta insan yang mempunyai makna dan berguna dalam hidup dan kehidupan,” pesan Yasonna.

Sementara itu, sebanyak 2.067 orang narapidana (napi) yang menghuni Lapas, Rutan dan Cabang Rutan di Provinsi NTT mendapat remisi umum (RU) atau pengurangan masa hukuman saat peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI pada Jumat (17/8).

Kakanwil Kemenkumham NTT Yudi Kurniadi, kepada wartawan di Kupang, Kamis (16/8), mengatakan, dari jumlah tersebut, 2.035 napi mendapat RU I, dan 32 orang mendapat RU II atau langsung bebas.

“Dari 32 napi yang langsung bebas, yang mendapat remisi 1 bulan ada 13 orang, 2 bulan ada 8 orang, 3 bulan ada 5 orang, 4 bulan ada 2 orang dan 6 bulan sebanyak 4 orang,” sebut Yudi.

Sementara yang mendapat RU I atau mendapat pengurangan masa hukuman namun tidak langsung bebas masing-masing 627 napi mendapat remisi selama 1 bulan, remisi 2 bulan sebanyak 328 orang, remisi 3 bulan 422 orang, remisi 4 bulan ada 343 orang, 5 bulan ada 237 orang dan 78 napi mendapat remisi 6 bulan.

“Saat ini isi Lapas, Rutan dan Cabang Rutan se- NTT per tanggal 7 Agustus 2018 sebanyak 648 orang tahanan dan 2.813 orang napi, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak Rp 3.461 orang,” sebut Yudi Kurniadi.

Orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham NTT itu, melanjutkan, narapidana atau anak pidana berhak mendapatkan remisi apabila berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung tanggal pemberian remisi, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

“Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional lainnya, selain syarat diatas ada syarat tambahan,” tandas Yudi.

Hadir pada kesempatan itu, Staf Khusus Menkumham RI Yosep Naisoi, Ketua DPRD NTT Anwar Puageno, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan jajaran Forkopimda masing-masing Kapolda, Danrem, Danlantamal dan Danlanud. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Tuntutan Belajar Online, Pelajar SMA di Kupang Nekat Curi HP

Published

on

Pelaku dan barang bukti diamankan tim Buser Polres Kupang Kota.
Continue Reading

HUKRIM

Penemuan Mayat Gadis 18 Tahun di Kupang, Banyak Luka Tusuk

Published

on

Penemuan mayat gadis di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.
Continue Reading

UTAMA

Dimutasi, Jaksa Roy Riyadi: Terima Kasih Kejati NTT

Published

on

Roy Riyadi saat bertugas di Labuan Bajo.
Continue Reading