Jakarta, penatimor.com – Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mendapat penghargaan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal terbaik tingkat Wali Kota Tahun 2018.

Penyerahan Investment Award 2018 itu dilakukan langsung oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong bertempat di ruang Nusantara, Kantor BKPM, Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta, Kamis (12/7).

Jefri bersama sejumlah kepala daerah lain di Indonesia mendapat kesempatan menerima penghargaan karena keberhasilan dalam peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal serta percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah.

“BKPM mengucapkan selamat bekerja untuk ke-40 PTSP daerah terbaik. Dan dengan penghargaan ini diharapkan bisa mendorong peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah masing-masing,” kata Kepala BKPM.

Selain itu kata Thomas, penghargaan yang diberikan itu bisa menjadi motivasi untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lainnya di seluruh Indonesia guna memperbaiki layanan perizinan dan nonperizinan yang tujuannya untuk peningkatan ekonomi daerah, membuka lowongan pekerjaan dan meningkatkan daya saing.

Ditegaskan juga, dalam melakukan penilaian dan perengkingan untuk daerah-daerah yang mendapatkan penghargaan kemarin, BKPM bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga nonkementerian seperti Kemenko Perekonomian, Kemendagri, KemenPANRB, Setwapres, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP dan KPPOD.

Kepala BKPM juga menyampaikan bahwa pemenang penyelenggara PTSP kategori Provinsi terbaik tahun 2018 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk kategori kota diraih Kota Pekan Baru, Surakarta dan Kota Semarang. Sedangkan untuk kategori kabupaten diraih Kabupaten Siak, Sragen dan Kabupaten Pinrang.

“Untuk penyelenggara PTSP wilayah Timur diraih Kota Kupang, Kota Ternate dan Kabupaten Jayapura,” ungkapnya.

Apa yang dilakukan BKPM, tegasnya, sejalan dengan amanat pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Karena itu maka pada tahun 2018, Badan Koordinasi Penanaman Modal kembali menyelenggarakan kualifikasi perengkingan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait layanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.

Dan hal ini, sebutnya, dilakukan BKPM dengan cara survei terhadap 565 PTSP di seluruh daerah di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lima Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

“Kegiatan kualifikasi dan perengkingan PTSP dilakukan untuk mengukur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan penanaman modak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, melihat kesiapan PTSP daerah dalam menyongsong pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Perengkingan untuk daerah-daerah penerima Investment Award 2018 dilakukan dengan cara survei lapangan oleh BKPM bekerjasama dengan PT Surveyor Indonesia,” tegasnya.

Sekedar diketahui, BKPM melakukan hal ini untuk memberikan standar pelayanan yang terbaik bagi para investor di semua daerah di Indonesia. Karena itu maka dengan adanya Investment Award 2018 diharapkan bisa menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain yang belum masuk nominasi. Kegiatan survei untuk menentukan pemenang dilakukan BKPM selama lima bulan sejak Maret hingga Juni lalu.

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore berharap pelayanan para investor lebih bagus lagi. Tentunya kata Jefritson, pekerjaan para investor tersebut bisa mensejahterakan masyarakat.

“Ini artinya bahwa investor, kita mengharapkan pelayanan lebih bagus lagi sehingga kota lebih bagus lagi dan juga menghasilkan sesuatu kesejahteraan bagi masyarakat. Artinya kita membuka peluang bagi investor besar untuk lebih cepat menanamkan  modalnya di daerah-daerah,” ujar Jefri.

Khusus untuk kota Kupang kata Jefri, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Salah satunya kata politisi Demokrat ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pasti ada pembenahan pembenahan, kita harus buat di kota itu. Karena ada beberapa kendala termasuk sumber daya dan perangkatnya sendiri. Banyak yang belum maksimal sehingga kita ke depan anggarkan angka yang cukup memadai untuk penanganan berbagai persoalan persoalan itu. Seperti infrastruktur dan regulasi supaya lebih baik lagi ke depannya,” demikian Jefri. (R3)