Jakarta, penatimor.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan melantik 81 orang anggota Bawaslu Provinsi, Rabu (25/7).

Dengan pelantikan tersebut, persentase jumlah anggota perempuan pada Bawaslu Provinsi meningkat menjadi 22 persen dari sebelumnya 19 persen.

Dari total 188 orang anggota Bawaslu di 34 provinsi, 41 orang di antaranya adalah perempuan.

Hal itu dapat tercapai karena tingginya komitmen Bawaslu untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu memerhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.

Peningkatan persentasi jumlah anggota perempuan pada Bawaslu Provinsi itu karena jumlah anggota perempuan bertambah sebanyak 18 orang. Sebelum penambahan itu, jumlah anggota perempuan hanya sebanyak 23 orang.

Adapun, jumlah anggota laki-laki pada Bawaslu provinsi sebanyak 147 orang dengan rincian, 84 orang merupakan anggota yang sudah terbentuk dan 63 orang adalah anggota yang merupakan penambahan seperti diamanatkan UU Pemilu.

“Anggota perempuan terbanyak pada Bawaslu Provinsi ada di empat provinsi yakni di Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan di NTT. Jumlah anggota perempuan di Bawaslu keempat provinsi tersebut sebanyak dua orang,” sebut Abhan.

Dalam hal latar belakang pendidikan, dari 81 orang anggota Bawaslu Provinsi yang merupakan penambahan, 39 persen berijazah S1, 55 persen S2 dan 6 persen berijazah S3.

Sedangkan, dari sisi pekerjaan, 74 orang anggota merupakan nonPNS dan 7 orang adalah PNS.

Sementara itu, berdasarkan hasil seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi NTT tambahan yang dilaksanakan bulan Juni 2018 lalu, Bawaslu RI akhirnya menetapkan dua komisioner perempuan  untuk melengkapi jumlah 5 orang sesuai  amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dua komisioner perempuan itu adalah Melpi Marpaung yang kini menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Belu Kordinator Divisi SDM dan oOrganisasi.

Sedangkan Noldi Tadu Hungu sebelumnya juga adalah anggota Panwaslu Pilkada Kota Kupang tahun 2017.

Pengumuman kelulusan anggota Bawaslu Provinsi NTT tambahan tersebut disampaikan bersamaan dengan  seleksi anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bali serta tambahan untuk 26 Provinsi, sesuai pengumuman bernomor  0505/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani Sekretaris jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro.

Anggota Bawaslu NTT Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Baharudin Hamzah menjelaskan, anggota Bawaslu terpilih akan dilantik di Jakarta bersama 25 Provinsi lain dan juga dua provinsi yang mengakhiri masa jabatan yakni Bali dan Sumatera Utara pada tangal 25 Juli 2018 di Hotel Grand Sahid Jakarta.

Selain pelantikan, para komisioner baru tersebut akan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) pengenalan tugas dan Capacity building di markas Paspamres di Bogor.

Usai pelantikan dan Bimtek, jelas Bahar, Komisioner Bawaslu Provinsi sudah mulai menjalankan tugas terhitung mulai awal agustus 2018 ini. Dengan penambahan ini menurut Bahar  dapat menjadi energy baru dalam mengawal tahapan pemilu yang saat ini sedang memasuki tahapan krusial seperti pencalonan anggota DPR dan DPRD serta DPD dan pemutahiran daftar pemilih Pemilu legislatif dan presiden. (R3)