Connect with us

NASIONAL

Presiden Diingatkan Segera Tuntaskan Nasib Honorer

Published

on

Jakarta, penatimor.com – Nasib para tenaga honorer khususnya tenaga medis dan guru, hingga saat ini memang belum tuntas.

Bahkan tak sedikit, tenaga honorer di daerah yang masih terzalimi.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, belum lama ini di Jakarta.

Bahkan kata dia, jangankan diangkat menjadi ASN atau PNS, gaji saja yang mereka (Honorer, red) terima, masih belum kategori wajar.

“Ini kan zalim, sudah gaji hanya 400-500 ribu kadang berbulan-bulan juga nyampainya. Jangankan diangkat jadi pegawai negeri,” ujarnya.

Kasus ini kata dia, adalah penyakit yang diwarisian dari rezim ke rezim. Yang akhirnya, jadi menumpuk. “10 tahun sudah masalah honorer tak selesai, bahkan dari zaman SBY dan diwariskan ke Jokowi. Saya berharap, mudah-mudahan Jokowi bisa menyelesaikannya. Jangan diwariskan lagi,” pinta politisi PDI- P ini.

Menumpuknya persoalan tenaga honorer kata dia, berawal dari tidak adanya komando yang jelas.

“Jadi mereka ini diangkat suka-suka oleh kepala daerah. Tidak ada kejelasan berapa pegawai yang sesuai dengan kebutuhan,” papar politisi asal Papua itu.

Harusnya kata dia, para kepala daerah juga harus tau, Idealnya berapa orang yang dibutuhkan negara dan daerah.

“Jadi saya melihat, penyakit ini karena ada kepentingan segelintir keluarga atau bahkan timses kepala daerah,” urainya.

Yang pada akhirnya kata Komarudin, jumlah tenaga honor tidak bisa dikendaikan. “Menurut Informasi, yang dulu saya dapat dari Menteri Yuddy kepada kami di Komisi II, memang indikasinya sebagian itu. Waktu itu kami sudah meminta selesaikan, tapi tidak selesai. Nah, kenapa angkanya begitu besar? Karena di daerah itu Bupati, Gubernur seenaknya saja angkat mereka,” bebernya.

Masalah lainya lanjutnya, adalah tenaga honorer kebanyakan di rekrut tanpa kompetisi yang jelas.”Jadi ketika mereka nantinya diangkat menjadi ASN, ya ketrampilannya ngasal. Hanya modal karena tugas sudah lama, dan hanya mengikuti seleksi secara administrasi, kan jadi dilema juga. Kalau tak diangkat ya kasihan juga kan,” paparnya.

“Jadi saya minta kepada Presiden Jokowi, yang memiliki sisa jabatan setahun ini, tolonglah selesaikan. Minimal fokus kepada tenaga pendidikan dan medis,” pintanya.

Apa pun alasannya imbuh dia, masalah K2 harus diselesaikan. “Ini hak hidup warga negara. Ini amanat konstitusi untuk hak hidup warga negara. Mereka sudah mengabdi kepada negara. Jadi jangan digantung-gantung hak mereka itu,” pungkasnya. (R3)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Dorong Karya Jurnalistik Lawan Korupsi, ICW Menyelenggarakan AKJA Regional NTT

Published

on

Tibiko Zabar dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Palce Amalo dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang.
Continue Reading

HUKRIM

Lagi, 4 Saksi Diperiksa Penyidik Kejagung dalam Kasus PT ASABRI

Published

on

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.,MH.
Continue Reading

NASIONAL

Kasus COVID-19 Turun Signifikan Hingga 34% Terutama di Provinsi Papua Barat dan Maluku

Published

on

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid
Continue Reading
error: Content is protected !!