Connect with us

HUKRIM

Soal Kasus Rektor Undana, PADMA Sarankan Prof YLH Lengkapi Bukti Kuat

Published

on

Gabriel Goa

Kupang, penatimor.com – Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia Gabriel Goa merupakan pihak yang pertama kali melaporkan Rektor Undana Kupang Prof Fredrik Benu terkait kasus dugaan rangkap jabatan yang menyebabkan kerugian negara ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sejak April 2017.

Gabriel Goa yang dikonfirmasi wartawan terkait kasus yang pernah dilaporkannya tersebut, Kamis (12/7), mengatakan, terkait laporan PADMA Indonesia di Ombudsman RI sudah ditindaklanjuti oleh Rektor Undana dengan mengundurkan diri dari Komisaris Independen Bank NTT.

“Soal laporan PADMA Indonesia, sudah ditindaklanjuti Rektor Undana dengan mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Independen Bank NTT,” kata Gabriel di Jakarta, Kamis (12/7).

Terkait laporan Prof Yusuf L. Henuk ke KPK menyangkut dugaan tindak pidana korupsi oleh Rektor Undana, Gabriel berpendapat harus benar-benar disertai bukti-bukti yang kuat.

“Prasyarat KPK RI harus memenuhi unsur-unsur pidana tindak pidana korupsi dan paling kurang disertai dua alat bukti. Beda halnya dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK RI. Kami sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di NTT, karena NTT masuk kategori daerah darurat korupsi dan darurat human trafficking,” jelas Gabriel.

Dia juga menyarankan Prof YLH sebagai pelapor ke KPK dari NTT, agar menahan diri untuk tidak cepat mempublikasi laporannya di media massa, tetapi bekerja sama dengan KPK RI untuk melengkapi bukti-bukti tindak pidana korupsi.

“Biarlah nanti KPK RI yang melakukan penindakan dan pelapor bersama publik mengawalnya mulai dari Penyelidikan hingga di Pengadilan Tipikor dan/atau bekerja sama secara tertutup untuk mendukung KPK RI melakukan OTT,” saran Gabriel.

Masih terkait laporan Prof YLH ke KPK RI, lanjut Gabriel, hanya pelapor yang tahu, karena KPK RI tidak bisa memberikan informasi apapun kepada terlapor atau siapapun.

“Apakah laporannya ditindaklanjuti atau tidak, KPK RI hanya menyampaikan baik lisan maupun tertulis kepada pelapor. Kami juga mendukung KPK RI untuk membongkar praktik korupsi di Bank NTT. KPK RI bisa meminta keterangan kepada semua Komisaris dan Pimpinan Direksi Bank NTT sejak kepemimpinan Daniel Tagu Dedo hingga saat ini. Kami juga mendesak KPK RI melakukan supervisi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kejati NTT terhadap Bank NTT,” kata Gabriel lagi.

“Jika kasus mandek di Kejati maka KPK RI bisa mengambil alih penanganan perkaranya, jika ada indikasi kongkalikong dalam penegakan hukum. Kami mengharapkan para Direktur bisa menjadi justice collaborator. Kami siap dampingi para Direktur yang bersedia jadi justice collaborator KPK RI,” sambung Gabriel Goa.

Dia juga menyoroti penanganan kasus- kasus korupsi yang menimpa Direktur Umum Bank NTT Adrianus Ceme Cs.

“Mengapa Kejati hanya fokus pada level Direktur, bukan pada level Direktur Utama dan Komisaris,” tanya Gabriel yang juga Koordinator KOMPAK NTT(Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur) dan Koordinator POKJA MPM (Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia). (R3)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Petani di Malaka Tewas Diterkam Buaya di Sungai Benanain

Published

on

Waka Polres Malaka, Kompol Ketut Saba.
Continue Reading

HUKRIM

Nodai Penyandang Disabilitas di Kupang, Pria 42 Tahun Ditangkap Polisi

Published

on

Andreas Banase, terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur diamankan Tim Buser Polres Kupang Kota, Kamis (16/4/2021).
Continue Reading

HUKRIM

Resdiana Ndapamerang Perintah Buat Peta Bidang Tanah Mabar Seluas 24 Ha

Published

on

Sidang perkara dugaan korupsi tanah Pemkab Manggarai Barat di Pengadilan Tipikor Kupang.
Continue Reading