Connect with us

POLKAM

Pertemuan Terlarang Wiranto dengan Pejabat MA, Noda Hitam dalam Kabinet Kerja Jokowi

Published

on

Wiranto (NET)

Jakarta, penatimor.com – Surat Wiranto Nomor: 001/Dewan Pembina/HNR/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018 yang ditujukan kepada Dr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura, secara kasat mata telah membuka tabir praktik penyalahgunaan wewenang eksekutif yang dilarang oleh UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Adminsitrasi Pemerintahan.

Hal ini disampaikan Koordinator TPDI Petrus Salestinus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut Petrus, dalam UU Administrasi Pemerintahan, persoalan penyalahgunaan wewenang dibagi dalam tiga kategori, yaitu “melampaui wewenang”, “mencampuradukan wewenang” dan “bertindak sewenang-wenang”.

Wiranto selaku Menko Polhukam dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura berada dalam zona larangan penyalahgunaan wewenang dengan tiga kategori ini.

Wiranto kata Petrus, bertindak  “melampaui wewenang”, karena Wiranto telah mengundang Mahkamah Agung dan Ketua PTUN Jakarta membangun kesepakatan atas perkara yang sedang berjalan, dimana Wiranto memiliki konflik kepentingan atas perkara di PTUN Jakarta.

“Itu berarti Wiranto telah bertindak melampaui batas wewenangnya sebagai Menko Polhukam dengan melanggar UU. Wiranto bertindak “mencampuradukan wewenang”, sebagai Menko Polhukam dengan Ketua Dewan Pembina Partai, yang sesungguhnya berada di luar cakupan bidang tugas dan wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan,” tandas Petrus.

Sedangkan Wiranto bertindak “sewenang-wenang” karena sebagai Menko Polhukam Wiranto bertindak tanpa dasar kewenangan dan bertentangan dengan “Putusan Sela” PTUN Jakarta, membangun kesepakatan dengan pihak Menkumham, Mahkamah Agung, Ketua PTUN Jakarta, dan KPU untuk kembali kepada Kepengurusan Partai Hanura berdasarkan SK Menkumham Nomor: M.HH-22.AH.11.01, Tahun 2017, Tanggal 12 Oktober 2017, padahal SK Menkumham dimaksud telah dibatalkan dan menjadi bagian di dalam obyek sengketa di PTUN Jakarta sekaligus melanggar ketentuan Pasal 184 UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu.

Noda Hitam Kabinet Kerja

Petrus Salestinus melanjutkan, sikap Wiranto mengingatkan publik pada nostalgia kekuasaan orde baru yang doyan intervensi kekuasaan Badan Peradilan dan Partai Politik.

“Ini sangat memalukan dan membuat noda hitam dalam pemerintahan Jokowi, karena Rakortas Menko Polhukam itu sendiri, telah menyandera kekuasaan Mahkamah Agung yang merdeka, untuk kembali kepada SK. Menkumham Nomor: M.HH-22.AH.11.01. Tanggal 12 Oktober 2017 yang masih menjadi obyek sengketa. Ini jelas melanggar  Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka yang mengancam dengan pidana segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman,” jelas Petrus.

Advokat senior Peradi di Jakarta itu melanjutkan, Rakortas Menko Polhukam dengan tema utama “Menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta No. 24/G/2018/PTUN-JKT, Tanggal 26 Juni 2018, yang belum berkuatan hukum tetap” dengan melibatkan Mahkamah Agung dan Ketua PTUN Jakarta, merupakan perbuatan melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 dan larangan Pasal 3 UU No. : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikualifikasi sebagai  tindak pidana dalam jabatan Wiranto, terlebih-lebih telah menyandera kebebasan hakim dalam memutus perkara Perselisihan Partai Hanura No. : 24/G/2018/PTUN-JKT. yang saat ini dalam proses banding.

Wiranto Beritikad Tidak Baik

Sikap Wiranto menindaklanjuti putusan perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, Tanggal 26 Juni 2018, untuk kembali kepada SK. Menkumham No. : M.HH-22.AH.11.01, Tahun 2017, tanggal 12 Oktober 2017, yang sudah dibatalkan, mengandung “Itikad Tidak Baik”, karena  Wiranto tahu bahwa putusan perkara belum berkekuatan hukum tetap karena banding.

Karena itu menurut Petrus, seandainya Wiranto punya obsi penyelesaian lain, seharusnya Wiranto membicarakan niatnya itu dengan Dr. Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar sebagai yang berhak bertindak mewakili Partai Hanura.

Petrus Salestinus melanjutkan, jabatan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura telah menimbulkan konflik kepentingan bagi Wiranto, sehingga pertemuan Wiranto dengan pihak Mahkamah Agung dan Ketua PTUN Jakarta menjadi pertemuan yang bersifat “terlarang” terlebih-lebih karena dilarang oleh UU.

Wiranto kata dia, dikesankan seolah-olah bertindak sebagai pembina teknis bagi Badan Peradilan, padahal pembinaan teknis bagi Peradilan, sepenuhnya menjadi milik Mahkamah Agung, itu pun dengan syarat tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Langkah Wiranto, jelas dia, tidak memiliki dasar hukum dan menjadi kontraproduktif, karena proses perkara yang sedang berjalan tidak menghambat kepemimpinan Oesman Sapta – Herry Lontung Siregar di Partai Hanura, untuk mendaftarkan para caleg di KPU, karena Pasal 184 UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu, cukup memberikan jaminan kepastian hukum bagi Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekjen Herry Lontung Siregar untuk menandatangani administrasi Caleg ketika perselisihan partai politik belum terselesaikan.

“Inilah noda hitam yang dibuat Wiranto dalam kabinet kerja Presiden Jokowi demi Wiranto, Daryatmo dan Sarifuddin Sudding,” tutup Petrus yang juga Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Partai Hanura. (R3)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Anita Gah Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kupang

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI asal Dapil NTT 2, Anita Jacoba Gah, melakukan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada masyarakat Desa Kuenheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.
Continue Reading

NASIONAL

Kapolri Berkunjung ke NTT Saat Jumat Agung

Published

on

Penyambutan Kapolri di Bandara El Tari Kupang, Jumat (2/4/2021) malam.
Continue Reading

NASIONAL

Umat Kristen dan Muslim di NTT Kutuk Keras Aksi Bom di Makassar

Published

on

Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Pdt Dr Merry Kolimon.
Continue Reading