Bangun Akses Internet dan BTS, AHP dan BAKTI Gelar FGD di Ende

Ende, penatimor.com – Anggota Komisi I DPR RI asal Dapil NTT 1 Dr. Andreas Hugo Pareira (AHP) dan Badan Aksesibiltas dan Telekomunikasi Informatika (BAKTI) Kemkominfo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) rencana implementasi Base Transceiver Station (BTS) dan Layanan Akses Internet di Kabupaten Ende

FGD yang digelar saat kunjungan kerja masa reses DPR RI ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Ende, Sabtu (2/6).

Hadir Plt. Bupati Ende Obaldus Toda, Kabag Tata Usaha Menkominfo Ferdinandus Setu, General Manager iFORTE Arun Hutabarat dan Staf Infrastruktur BTS BAKTI Kemkominfo Anggayomi Amanda.

Peserta FGD adalah PNS pada Dinas Kominfo se-Kabupaten Ende, para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Ende, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Andreas dalam sambutannya mengatakan, salah satu program Presiden Jokowi yang tertuang dalam nawacita adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran termasuk membangun telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah NKRI sehingga tidak tertinggal.

Sosok yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu bercerita bahwa dalam perjalanannya mengelilingi pulau Flores, dia sering menemukan daerah-daerah yang menjadi blank-spot dimana tidak terdapat sinyal telepon maupun internet di sana.

Tidak jarang pula Andreas menemukan warga masyarakat yang berkumpul di suatu tempat/lokasi (seperti jembatan) karena hanya di lokasi tersebut lah yang mendapatkan sinyal di wilayah mereka.

Andreas melanjutkan bahwa sinyal telepon dan akses internet tidak memiliki agama, ras maupun partai politik sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Plt. Bupati Ende Obaldus Toda dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada AHP dan BAKTI, karena membawa semangat dan harapan baru kepada masyarakat Ende agar lebih maju dan lebih baik lagi kedepannya.

Dia berharap dukungan penuh dari seluruh jajaran Pemkab Kabupaten Ende, termasuk dinas-dinas terkait di dalamnya untuk bersama mensukseskan program pembangunan BTS dan Akses Internet ini.

Anggayomi Amanda dalam penyampaiannya, mengatakan, untuk wilayah Provinsi NTT sudah dibangun 250 titik Akses Internet dengan skala dari 2G – 4G.

Dan untuk BTS sendiri, lanjut dia, sudah ada 4 Kabupaten yang selesai dibangun yaitu Kabupaten Kupang, Belu, Alor dan Timur Tengah Utara.

Untuk Kabupaten Ende sendiri telah dibangun dan sudah on air 12 titik akses internet seperti di Ende Tengah, Ndao, Ende, Wolowaru, Ende Selatan, Lio Timur, dan Maurole.

Untuk Kabupaten Ende juga sudah ada pemasangan di tujuh titik akses internet yaitu di kantor desa sebanyak tiga titik dan untuk sekolah sebanyak empat titik.

Dia menambahkan untuk BTS sendiri, infrastrukturnya akan dibangun setinggi 32 meter dengan sinyal 2G yang dapat digunakan untuk panggilan telepon dan SMS.

Sementara untuk BTS usulan Kabupaten Ende sudah ditentukan sebanyak 54 titik yang antara lain berada di Detukeli, Detusoko, Ende, Kota Baru, Lio Timur, Maukaro dan Nangapanda dengan total 2000 BTS di seluruh Indonesia.

Sementara Anan Hutabarat mengatakan dari total populasi di dunia sebesar 257 juta orang, pengguna internet aktif adalah sebanyak 132 juta orang dan 130 juta orang diantaranya menggunakan akses internet tersebut untuk mengakses sosial media.

Ia menambahkan kalau iFORTE sendiri dipercaya oleh Kemkominfo untuk menyediakan 468 akses internet di seluruh Indonesia dan sebanyak 132 di NTT.

Ferdinandus Setu juga mengatakan Kominfo juga membangun Palapa Ring yaitu pembangunan jaringan tulang punggung serat optik yang menghubungkan 57 kabupaten di seluruh Indonesia.

Proyek Palapa Ring ini dibagi menjadi tiga paket yaitu paket barat yang sudah selesai 100%, paket tengah yang sudah 77% dan paket timur yang sudah selesai 46%.

“Target Kemkominfo sendiri untuk tahun 2018 akhir seluruh paket sudah selesai dan di tahun 2019 sudah beroperasi penuh seluruhnya,” kata Ferdinandus.

Ia juga mengingatkan bahwa UU ITE sangat tegas mengatur transaksi elektronik khususnya di sosial media agar tidak menjadi tempat penyebaran hoax dan ujaran kebencian dan bagi pelakunya dapat ditindak secara hukum.

Saat sesi dialog dengan peserta, banyak pertanyaan, apresiasi, maupun kritik yang muncul. Rata-rata para peserta yang bertanya adalah para kepala desa, camat, maupun perwakilan guru.

Masing-masing dari mereka menanyakan kualifikasi suatu daerah agar bisa mendapatkan akses internet, kualifikasi lahan yang dapat digunakan untuk membangun BTS, bagaimana alih fungsi tanah sehingga tidak menggunakan dana desa, dan juga bagaimana infrastruktur BTS tersebut tidak menjadi aset provinsi/kabupaten tetapi menjadi aset desa.

Banyak juga dari peserta yang menginformasikan kepada panelis bahwa data-data yang dimiliki oleh Kemenkominfo mengenai wilayah-wilayah blank-spot masih kurang lengkap.

Andreas Pareira berharap bahwa dengan diadakannya kegiatan hari ini, masyarakat Ende kedepannya dapat memanfaatkan akses internet dan media sosial yang dapat berguna bagi masa depan mereka dan juga kemajuan bangsa dan negara. (R4)