Connect with us

HUKRIM

Rusak Parah, DPRD Desak Perbaiki Jalan Pulau Indah

Published

on

Jalan Pulau Indah di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tampak rusak parah. (FOTO: NET)

Kupang, penatimor.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang diminta mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pendataan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak.

Pendataan asset yang menjadi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang pada Dinas PUPR, meliputi jalan, jembatan, drainase, gedung dan tanah yang menjadi tanggung jawab dinas, sehingga menjadi rujukan bagi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Permintaan pendataan asset disebutkan dalam laporan pembahasan Komisi III terhadap perencanaan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang pertanggung jawaban APBD Kota Kupang tahun anggaran (TA) 2017 dalam masa sidang 1 tahun 2018.

Ketua Komisi III Mery Salouw mengatakan, semua mitra Komisi III yaitu Dinas Kebersihan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bappeda, dan lainnya menunjukan progres yang cukup baik, yaitu antara 75 sampai 97 persen realisasi baik anggaran maupun fisik kegiatannya serta telah mengikuti pembahasan pada tingkat komisi.

Dikatakan, Komisi III juga mendorong PUPR untuk dapat melakulan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat terkait penanganan kerusakan Jalan Pulau Indah yang merupakan penghubung antara jalan negara, sehingga kerusakan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

“Terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dua unit reservoir di Kelurahan Penfui pada tahun anggaran 2017 yang sempat menjadi bahan perbincangan, setelah mendengar penjelasan resmi dalam pembahasan pada tingkat komisi dari Kepala Dinas PUPR bahwa ternyata pekerjaan kedua unit reservoir dimaksud tidak bermasalah dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kota Kupang menyatakan tentang klarifikasi atas pernyataan DPRD ketika tanggapan Wali Kota Kupang terhadap pemandangan umum fraksi pada paripurna ke-22 bahwa keputusan politik tidak bisa dirubah oleh keputusan teknis.

Komisi II meminta informasi kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bahwa perubahan volume pekerjaan reservoir yang disepakati dua unit reservoir dengan kapasitas 1.000 meter persegi, namun dalam pelaksanaanya hanya dibangun dengan kapasitas 400 meter persegi.

“Komisi mengharapkan kepada Badan Anggaran agar dapat menindaklajuti sesuai mekanisme persidangan,” kata Daniel Hurek, anggota Komisi II. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Alor Meningkat

Published

on

Dialog bersama di Aula Bahra Daksa Polres Alor, Kamis (21/1/2021) siang.
Continue Reading

HUKRIM

Notaris Dijadikan Tersangka oleh Kejati NTT, INI dan IPPAT Sepakat Mogok Kerja

Published

on

Pengurus dan anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Wilayah NTT berpose bersama usai jumpa pers di Kupang, Rabu (20/1/2021).
Continue Reading

HUKRIM

Polisi Dalami Kasus Penganiayaan Wartawan di Flores Timur

Published

on

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, SH., SIK., MH., saat dikonfirmasi wartawan di Kupang, Selasa (19/1/2021).
Continue Reading