Connect with us

NASIONAL

MUI Dukung Pemerintah dalam Istitha’ah Kesehatan Haji

Published

on

Petugas kesehatan dari Kemenkes memeriksa kesehatan jemaah calon haji. FOTO: NET

Jakarta, penatimor.com – Pemerintah memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon jamaah haji melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan berdasarkan pertimbangan syar’i dan medis.

Demikian hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia di Pesantren Al-Falah Banjarbaru, Kalimantan Selatan (9/5/2018) lalu.

Secara umum ada tiga hal yang menyebabkan jamaah haji tidak memenuhi syarat isthita’ah kesehatan.

Yaitu penyakit yang bisa membahayakan diri sendiri dan jamaah lain, gangguan jiwa berat, dan penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan. Kementerian Kesehatan menyambut baik dengan diterimanya konsep istitha’ah dalam Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 oleh Majelis Ulama Indonesia.

“Kami apresiasi. Dukungan ulama dan masyarakat terhadap kesehatan haji benar-benar nyata. Semoga ke depannya kesehatan haji dapat lebih baik lagi,” ujar Kepala Pusat Kesehatan Kementerian Kesehatan Eka Jusup Singka, Minggu (3/6/2018) di Jakarta.

Eka Jusuf Singka menambahkan, Kemenkes telah beberapa kali berkomunikasi membahas istitha’ah kesehatan dengan MUI melalui forum grup diskusi. “Kalau tidak salah, tiga kali kami bertemu dengan MUI,” ujarnya.

Menurut Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI, apabila seseorang mengalami udzur syar’i untuk melaksanakan ibadah haji karena penyakit yang dideritanya, maka pelaksanaan hajinya ditunda atau dibadalkan.

Meskipun memiliki kemampuan secara finansial, seseorang dapat ditunda untuk melaksanakan ibadah haji jika menderita penyakit tertentu yang berbahaya tetapi berpeluang sembuh. Penundaan haji juga karena hamil yang kondisinya bisa membahayakan diri dan atau janinnya atau menderita penyakit menular yang berbahaya.

Di samping itu, Keputusan Komisi Fatwa MUI menyebutkan hal yang menyebabkan haji dibadalkan. Diantaranya, lemah kondisi fisik terus menerus akibat penyakit menahun atau penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya.

Permenkes 15 tahun 2016 tentang Istitha’ah telah mengatur tentang istitha’ah kesehatan haji. Dalam Permenkes menjelaskan istitha’ah kesehatan haji memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur melalui pemeriksaan medis.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan calon jamaah yang dilakukan oleh tim dokter kesehatan haji, disimpulkan ada empat kategori istitha’ah. Pertama, memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji. Kedua, memenuhi syarat istitha’a kesehatan haji dengan pendampingan. Ketiga, tidak memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji untuk sementara. Keempat, tidak memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji secara permanen. (R3)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Dorong Karya Jurnalistik Lawan Korupsi, ICW Menyelenggarakan AKJA Regional NTT

Published

on

Tibiko Zabar dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Palce Amalo dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang.
Continue Reading

HUKRIM

Lagi, 4 Saksi Diperiksa Penyidik Kejagung dalam Kasus PT ASABRI

Published

on

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.,MH.
Continue Reading

NASIONAL

Kasus COVID-19 Turun Signifikan Hingga 34% Terutama di Provinsi Papua Barat dan Maluku

Published

on

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid
Continue Reading
error: Content is protected !!