Connect with us

HUKRIM

Penitipan Napiter di NTT, TPDI: Pemda dan Masyarakat Kecolongan

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Menkumham Yasonna Laoly untuk segera menghentikan kebijakan menitip napi teroris (Napiter) pada Lapas di NTT.

Menkunham juga diminta segera menarik kembali sepuluh Napiter yang saat ini dititip di sejumlah Lapas di NTT untuk dipindahkan ke Jakarta atau Nusakambangan.

Mengapa, karena peristiwa penyerangan di Mako Brimob dan bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya, cukup mengkhawatirkan masyarakat NTT, diperkuat lagi dengan pernyataan Kepala BIN NTT tanggal 25 Mei 2018.

“Kami meminta agar jangan titip lagi Napiter ke NTT, karena berdasarkan informasi BIN NTT, aktivitas sekelompok orang di sejumlah tempat di NTT menggambarkan afiliasi aktivitas kelompok itu pada ISIS, HTI dan gerakan radikal lainnya,” kata Koordinator TPDI Petrus Salestinus di Jakarta, Senin (28/5).

Petrus melanjutkan, bisa dibayangkan keberadaan sepuluh Napiter titipan di beberapa Lapas di NTT, yaitu di Kabupaten Kupang, Atambua, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat dan Manggarai, berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban serta rasa nyaman masyarakat NTT, bahkan bisa merusak kebhinekaan dan toleransi masyarakat NTT.

Disebutkan, peringatan dari Gubernur NTT dan BIN NTT, untuk meningkatkan keamanan dan mengawasi secara ketat keberadaan Napiter di beberapa Lapas dan Rutan di NTT, merupakan signal kuat bahwa keberadaan Napiter di Lapas-Lapas di NTT, terhubung dengan aktivitas kelompok yang berafiliasi dengan ISIS bahkan dinilai sudah disusupi kelompok ISIS.

Selain itu, eskalasi dari aksi bom bunuh diri di Surabaya dan aksi brutal Napiter di Mako Brimob beberapa waktu yang lalu, sudah sungguh-sungguh memberikan gambaran nyata betapa Napiter titipan di NTT sama sekali tidak menguntungkan posisi NTT dan tidak selaras sengan sikap publik NTT yang sudah menjadikan teroris sebagai musuh rakyat.

“Masyarakat NTT tentu berkeberatan dan menilai kebijakan titip Napiter di Lapas-Lapas di NTT sebagai kebijakan yang kontraproduktif, karena seakan-akan hendak mendekatkan jarak para teroris dengan calon korbannya, disamping memberi keleluasaan bagi Napiter untuk membangun sel-sel baru di NTT,” kata Petrus.

“BIN NTT sudah mengkonstatir bahwa sejumlah mantan Napiter diduga kuat telah menjalin  komunikasi dan kerja sama dengan para anggota dan pengurus HTI di NTT bahkan dengan  sejumlah alumni ISIS yang sudah berada di NTT untuk menjadikan NTT sebagai basis gerakan,” sambung dia.

Dengan demikian kebijakan menempatkan sepuluh orang Napiter secara terpisah dan tersebar di di Lapas-Lapas berbeda di beberapa kabupaten di NTT, telah menimbulkan kecurigaan masyarakat NTT bahwasanya sebuah “grand design” telah disiapkan untuk mendistribusi dan memperluas jaringan teroris di NTT secara bertahap atas nama titipan Napiter.

“Disini pemerintah dan nasyarakat NTT telah kecolongan,” tandas Petrus.

Advokat senior Peradi di Jakarta itu melanjutkan, sudah waktunya pusat menghentikan model pendekatan kekuasaan yang berlebihan terhadap daerah, termasuk juga dengan penempatan Napiter di NTT.

Mengapa, lanjut dia, karena menitip Napiter di NTT tanpa sosialisasi dan tanpa meminta persetujuan masyarakat, jelas sebagai praktik pendekatan kekuasaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat NTT bahkan dinilai sebagai sikap yang kurang beradab, tidak transparan dan mengabaikan suara publik NTT sebagai pihak yang juga punya tanggung jawab terhadap persoalan kamtibmas.

Masyarakat NTT kata Petrus, memahami bahwa budaya politik untuk saling mendengarkan antara pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan yang strategis, adalah bagian dari kewajiban pemerintah dalam menegakan demokrasi dan sebagai cara pemerintah memberi penghormatan terhadap demokrasi dan HAM bagi warga masyarakatnya.

Karena itu pemerintah diingatkan tidak boleh hanya mementingkan HAM-nya Napiter, sedangkan HAM masyarakat NTT diabaikan.

“Hentikan kebijakan yang selalu menganggap semua keputusan yang datang dari pusat selalu benar dan wajib ditaati secara buta tuli,” tandas dia.

Petrus melanjutkan, Napiter titipan itu bisa saja lebih leluasa menjalankan aksinya membangunan jaringan teroris di NTT dari dalam Lapas, sehingga Lapas di NTT bukannya bertujuan memperbaiki perilaku Napiter sesuai dengan tujuan pemidanaan, tetapi justru menjadi pintu masuk bagi penguatan jaringan sel-sel teroris ke NTT, lewat kunjungan keluarga dan sahabat sehingga berpotensi mempermudah berkembang biaknya sel-sel teroris di NTT sebagai Provinsi yang terkenal sangat toleran dan rukun dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Selain itu, menurut Petrus, yang dikhawatirkan sekarang adalah apakah jaringan sel-sel tidur binaan teroris profesional yang sudah menyebar di NTT sudah dipetakan dan kelak bisa dimatikan oleh BIN dan aparat penegak hukum kita.

Jika tidak, maka NTT tinggal menunggu waktu yang tepat bagi teroris untuk membuat masalah besar yang menggegerkan di NTT sebagai daerah baru target para teroris yang berdampak menggegerkan Indonesia bahkan dunia.

Penitipan Napiter di NTT, jelas Petrus, diduga kuat dilakukan tanpa ada koordinasi dengan hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan yang memutus perkara Napiter dengan hakim pengawas dan pengamat pada Pengadilan Negeri yang di wilayah hukumnya menerima titipan Napiter, sebagaimana hal itu diatur dalam KUHAP dan SEMA Nomor: 7 Tahun 1985.

Jika demikian halnya, Petrus menilai penitipan Napiter dimaksud dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk menjauhkan Napiter dari pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat sesuai KUHAP dan mendekatkan “pelaku teror” dengan “calon korbannya”.

“Jika ini yang terjadi, maka implikasi hukumnya adalah penitipan Napiter menjadi cacat hukum dan bermasalah secara hukum dan politik karena keluar dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Ini bisa menimbulkan tafsir yaitu sebagai sebuah “grand design” untuk mempermudah kerja para teroris, apalagi para teroris memiliki kemampuan untuk membungkus identitas aslinya dengan profesi apa saja demi menyamarkan identitas aslinya dan tujuan mereka yang sesungguhnya, sementara pemerintah dan masyarakat NTT telah kecolongan,” pungkas Petrus. (R3)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Tawuran Antar Massa Paslon Pilkada Malaka, Polisi Amankan 13 Terduga Pelaku

Published

on

Belasan senjata tajam diamankan aparat Polres Malaka.
Continue Reading

HUKRIM

Mantan Kacab Bank NTT Oelamasi Segera Diadili

Published

on

Tersangka Jhon Nedy Charles Sine, SE., alias Jhon Sine alias Jhon (Mantan Pimpinan Cabang Bank NTT Oelamasi-Kabupaten Kupang) hendak dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Kupang, Rabu (2/11/2020).
Continue Reading

HUKRIM

Stefanus Sulayman Divonis 18 Tahun Penjara, Yohanes Sulayman 12 Tahun

Published

on

Sidang virtual dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim untuk terdakwa Stafanus Sulayman di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (1/12/2020).
Continue Reading