Connect with us

POLKAM

TPDI Desak Menkumham Jelaskan Alasan Tempatkan Napiter di NTT

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Penempatan Napiter pada sejumlah Lapas/Rutan di NTT dinilai kontra produktif karena justru mendekatkan mereka dengan obyek-obyek yang selama ini menjadi target teroris.

Selain itu hak masyarakat NTT untuk tahu bahkan ikut menentukan dapat tidaknya Napiter dititip di NTT diabaikan pemerintah.

Padahal masyarakat NTT berperan besar dalam menjaga NKRI, merawat Kebhinekaan, Pancasila dan UUD 1945.

Demikian disampaikan Koordinator TPDI Petrus Salestinus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5).

Menurut dia, pemerintah pusat harus mengubah model pendekatan kekuasaan yang dilakukan secara berlebihan terkait dengan penempatan Napiter di NTT.

Seharusnya kata Petrus, cara pendekatan dilakukan lebih beradab yaitu harus transparan, termasuk harus mendengarkan suara publik sebagai pihak yang juga punya tanggung jawab terhadap kamtibmas di NTT.

“Itulah demokrasi dan cara memberi penghormatan terhadap HAM yang adil dan sehat. Jangan hanya HAM-nya Napiter yang dianggap lebih penting sedangkan HAM masyarakat NTT diabaikan. Hentikan kebijakan yang selalu menganggap semua keputusan yang datang dari pusat selalu benar dan wajib ditaati secara buta tuli,” kritis Petrus.

Advokat senior Peradi di Jakarta itu menegaskan harus dilakukan tindakan penarikan kembali Napiter titipan sesegera mungkin.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga diminta harus menjelaskan terlebih dahulu apa alasan memilih NTT sebagai tempat menitip Napiter, berapa jumlah yang dititip, di Lapas/Rutan mana saja dititip dan untuk berapa lama Napiter itu dititip.

“Publik NTT tidak mau hal-hal yang berbau teror dan terorisme apalagi yang bermotif politik untuk membubarkan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 tumbuh dan berkembang di NTT yang pada gilirannya menjadikan NTT sebagai target teroris,” tandas dia.

Kanwil Kemenkumham NTT dan Polda NTT, lanjut dia, perlu segera mendata ulang secara cermat siapa saja tamu para Napiter yang sering melakukan aktivitas kunjungan keluarga kepada Napiter titipan itu.

“Didata juga kunjungan itu berapa kali dalam sebulan, apakah mantan anggota dan pengurus HTI di NTT juga melakukan kontak komunikasi dengan sejumlah Napiter sebagai titipan di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT. Ini semua harus jelas demi menguji loyalitas aparat di NTT apakah loyalitasnya tunggal hanya kepada NKRI atau ada yang memiliki loyalitas ganda,” tandas Petrus.

Ditambahkan, kekhawatiran publik NTT terhadap keberadaan Napiter titipan di NTT oleh karena kemampuan aparat NTT secara mental belum teruji dalam menghadapi teroris.

Tidak hanya itu, Napiter titipan itu bisa saja lebih leluasa menjalankan aksinya dalam Lapas sehingga menjadi pintu masuk bagi jaringan teroris ke NTT.

Salah satunya adalah lewat kunjungan keluarga dan/atau sahabat sehingga berpotensi mempermudah berkembang biaknya sel-sel teroris di NTT sebagai provinsi yang terkenal sangat toleran dan rukun dalam kebhinekaan.

“Yang dikhawatirkan sekarang adalah apakah jaringan sel-sel tidur binaan teroris profesional sudah menyebar di NTT dan tinggal menunggu kapan waktu yang tepat untuk membuat masalah,” sebut Petrus.

Mereka kata Petrus, memiliki kemampuan untuk bisa membungkus identitasnya dengan profesi apa saja untuk menyamarkan identitas dan tujuan mereka yang sesungguhnya.

Untuk itu bagi publik NTT, jelas Petrus, hal yang urgent bukan saja memulangkan Napiter titipan dari Lapas di NTT ke Jakarta atau Nusakambangan akan tetapi juga penjelasan dari pemerintah kepada publik NTT tentang apa ratio menitipkan Napiter di Lapas NTT, berapa jumlahnya, untuk berapa lama waktunya dan siapa saja Napiter yang dititipkan itu, agar peran partisipasi masyarakat NTT dalam menjaga NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara tetap kokoh berdiri, harus dihargai secara proporsional oleh pemerintah.

“Dengan demikian¬† potensi masuknya jaringan teroris ke NTT dengan berbagai macam penyamaran untuk memuluskan aktivitas mereka, bisa diminimlasir sebab bisa saja selama ini penyamaran mereka berjalan lancar,” kata Petrus lagi.

“Bagi teroris, sekali teroris bikin ulah dan menjadikan gereja atau tokoh agama sebagai target aksi teror, maka itulah prestasi yang diinginkan tanpa peduli dia dipenjara atau ditembak mati saat beraksi,” lanjut dia.

Petrus melanjutkan, jika hal tersebut yang terjadi maka masyarakat dan pemerintah akan rugi, karena dampak aksi teroris ini akan menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan, hanya karena pemerintah daerah dan Pusat salah mengambil kebijakan. (R3)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PILKADA

APMS dan Kelompok Pengecer BBM di Sabu Raijua Dukung Pilkada Damai, Hindari Hoax dan Isu SARA

Published

on

Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan kelompok pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Sabu Raijua mendukung pemilihan kepada daerah (Pilkada) Damai pada 9 Desember 2020 mendatang.
Continue Reading

POLKAM

GP Ansor Kupang Ajak Kaum Muda Jaga Kamtibmas, Wujudkan Pilkada Damai

Published

on

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Kupang mengajak seluruh generasi muda agar bersama menjaga persatuan dan menciptakan Kamtibmas yang kondusif.
Continue Reading

NASIONAL

TPDI Minta Jokowi Tidak Obral Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Published

on

Petrus Salestinus
Continue Reading