PENDIDIKAN & SASTRA
Dinas Pendidikan NTT Petakan Kendala Teknis UNBK 2018
Kupang, penatimor.com – Dinas Pendidikan NTT memetakan tujuh permasalahan dan kendala teknis pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 tingkat SMK dan SMA yang telah dilaksanakan pada 2- 5 April dan 9- 12 April lalu.
Kepala Dinas Pendidikan NTT, Johanna E. Lisapaly sampaikan ini dalam rapat evaluasi pelaksanaan UNBK dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) Tahun 2018 di Kupang, Kamis (19/4/2018).
Johanna menyebutkan, permasalahan dan kendala teknis yang ditemukan dari pelaksanaan UNBK sebagai berikut, tidak semua sekolah mendapat jaringan internet yang stabil. Listrik yang sering padam saat pelaksanaan UNBK. Server, HUB dan perangkat keras yang mengalami kerusakan/ jebol. Server utama terkena virus. Ketidaktersediaannya UPS di sekolah. Ketidaktersediaannya server cadangan di beberapa sekolah. Komputer peserta yang log out sendiri.
“Walau ada permasalahan dan kendala teknis yang dihadapi, namun secara umum pelaksanaan UNBK berjalan aman dan tiak ada informasi kecurangan,” kata Johanna.
Menurutnya, akibat mati listrik dan aplikasi error, ada empat sekolah yang harus melaksanakan ujian ulang atau susulan. Keempat sekolah dimaksud yakni SMK Wulan Gitang harus menggelar ujian susulan sesi satu dan SMK Karya ujian susulan sesi satu dan dua. Sedangkan SMA Maria Iteng dan SMA Kristen Amanatun harus melaksanakan ujian susulan satu sesi karena server jebol.
Dia menyampaikan, jumlah sekolah yang melaksanakan UNBK dalam kurun waktu tiga tahun ini terus meningkat. Untuk tingkat SMA, tahun 2016 sebanyak delapan sekolah, tahun 2017 sebanyak 56 sekolah, dan tahun 2018 sebanyak 193 sekolah. Sedangkan untuk SMK, pada tahun 2016 sebanyak 24 sekolah, tahun 2017 sebanyak 53 sekolah, dan tahun 2018 sebanyak 138 sekolah.
Bahkan untuk tingkat SMP pun mengalami peningkatan, dimana tahun 2017 ada delapan sekolah, dan tahun 2018 ada 120 sekolah. Walau jumlah sekolah yang menyelenggarakan UNBK meningkat, tapi bantuan APBD menurun. Dimana pada tahun 2017 ada 87 sekolah dan tahun 2018 ada 59 sekolah.
“Kami memohon dukungan dewan agar rencana 100 persen pelaksanaan UNBK pada tahun 2019 terlaksana. Mari kita satukan tekad dengan tekad menjadikan pendidikan NTT harus sukses dan maju,” ajak Johanna.
Ketua Komisi V yang membidangi Kesra DPRD NTT, Jimmy Sianto menyatakan, komisi yang dipimpinnya mendukung penuh pelaksanaan UNBK tahun 2019 mendatang dengan memperhatikan kemampuan sekolah. Jangan memaksakan sekolah akan program ini, jika sekolah tidak punya fasilitas. Kalau sekolah- sekolah di Kota Kupang masih mendingan untuk 100 persen sekolah melaksanakan UNBK, tapi sekolah- sekolah di kabupaten masih harus dipertimbangkan.
Aspek lain yang juga harus mendapat perhatian, lanjut Jimmy, perlu ada perhatian khusus atau pendampingan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga tidak menghambat. Juga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengelolaan BOS, tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, komisi V mendukung pelaksanaan BPJP secara online dan perlu ditingkatkan sosialisasi sampai di masyarakat atau orang tua.
“Jangan sampai dibuat kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota, tapi orang tua tidak tahu. Itu yang kemudian membuat aksi demonstrasi di mana- mana,” terang Jimmy. (R2)