Kupang, penatimor.com – Hasil pencermatan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub yang diumumkan KPU, ditemukan ada 32.127 pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (5/4).

Jemris menjelaskan, pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam DPS yang diumumkan tersebut tersebar di 9 kabupaten, yakni Alor, Belu, Manggarai, Sabu Raijua, Malaka, Manggarai Timur, Ngada, Flores Timur dan Manggarai Barat.

Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya belum atau tidak ditemukan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Dia merincikan jumlah dan jenis yang menunjukkan pemilih yang tercantum dalam DPS tidak memenuhi syarat. Sebanyak 862 pemilih yang tidak dikenal, 1.549 pemilih yang telah meninggal dunia. Ada 29 pemilih merupakan anggota TNI dan 20 anggota polisi.

Selanjutnya, sambung dia, terdapat 961 pemilih yang bukan penduduk setempat. Ada 5.373 merupakan pemilih ganda, 73 pemilih hilang ingatan dan 77 pemilih di bawah umur.

Selain itu, terdapat 1.597 pemilih yang sudah pindah domisili, 228 pemilih baru, dan 21.358 pemilih yang sudah dicoklit tapi namanya tidak ada dalam DPS.

“Kita minta KPU sebagai penyelenggara untuk memperbaiki permasalahan yang ada, sehingga pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), semua pemilih yang ditetapkan memenuhi syarat,” ujar Jemris.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe sebelumnya menyampaikan, jumlah DPS Pilgub 2018 yang telah ditetapkan pada 17 Maret mengalami penambahan sebanyak 20.199 pemilih, yakni dari 3.059.704 menjadi 3.079.903 pemilih.

Penambahan jumlah DPS itu karena ada perbaikan DPS di tiga kabupaten, yakni Belu, Alor dan Timor Tengah Selatan (TTS).

Pada pleno penetapan DPS pada 17 Maret lalu, jumlah DPS Kabupaten Belu tercatat 109.051 pemilih, bertambah menjadi 125.129 pemilih.

Penambahan jumlah pemilih itu, lanjut Maryanti, setelah KPU melakukan validasi ulang dan menemukan ada data dari desa yang tidak diinput oleh petugas.

Kasus yang sama terjadi di Kabupaten Alor. Saat pleno akhir di tingkat KPU, jumlah DPS sebanyak 132.636 pemilih. Tapi setelah dilakukan validasi kembali, jumlahnya bertambah menjadi 131.093 pemilih.

Penambahan pemilih ini kata dia, karena petugas tidak menginput data pemilih dari salah satu desa di wilayah itu. Sementara untuk Kabupaten TTS, jumlah DPS yang semula sebanyak 279.928 bertambah menjadi 283.588 pemilih setelah dilakukan validasi ulang.

Hal ini terjadi karena pada saat pleno berlangsung, petugas salah membaca angka-angka yang tercantum dalam lembaran DPS.

“KPU terus melakukan sosialisasi ke daerah- daerah dan berharap agar para pemilih yang belum terdaftar dalam DPS bisa melaporkan diri pada kantor lurah atau desa untuk dilakukan penambahan sebelum penetapan DPT,” kata Tanti.

Tentang masih ditemukan nama ganda di DPS, Maryanti berharap agar semua komponen masyarakat pemilih mengecek namanya di daerahnya masih- masing pada tempat- tempat yang ditetapkan. DPS sudah diumumkan di tiap desa/kelurahan sejak 24 Maret lalu.

“Jika saat cek, ditemukan ada pengetikan nama ganda untuk seorang pemilih, hendaknya langsung dikoordinasikan dengan petuga setempat untuk dilakukan perbaikan,” pungkas Maryanti. (R1/ico)