Connect with us

POLKAM

Perlu Perda Tentang Retribusi Perpanjangan IMTA

Published

on

Penjelasan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam Pengajuan Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA

Kupang, penatimor.com – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan penambahan jenis retribusi. Karena itu perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Demikian penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi NTT tentang Retribusi Perpanjangan IMTA, pada sidang paripurna DPRD NTT, Selasa (10/4/2018).

Menurut Gubernur Lebu Raya, penetapan retribusi perpanjangan IMTA sebagai retribusi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

“Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah,” katanya.

Lebu Raya menjelaskan, Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.

“Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian menjadi Retribusi Daerah,” ujarnya.

Dia berpendapat, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.

Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana tersebut di atas meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,” tandas Lebu Raya. (R1)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

EKONOMI

Fraksi Golkar DPRD NTT Minta Audit PT Flobamor, Sam Haning: Harus Sesuai Aturan!

Published

on

Komisaris Utama PT Flobamor, Dr Samuel Haning.
Continue Reading

HUKRIM

Amankan Demo Saat Pelantikan Pengurus Partai Demokrat NTT, Polda NTT Siagakan 525 Personel

Published

on

Aparat kepolisian saat mengamankan aksi demonstrasi simpatisan Jeriko di sela-sela pelantikan Badan Pengurus Partai Demokrat Provinsi NTT di Hotel Kristal Kupang, Jumat (11/3/2022) siang.
Continue Reading

POLKAM

Reni Un Resmi Keluar dari Ormas Bravo Lima NTT Pimpinan Jeriko

Published

on

Kader Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Gabungan DPRD Provinsi NTT, Reni Marlina Un.
Continue Reading
error: Content is protected !!