Connect with us

UTAMA

Fraksi Demokrat Sebut Ada ‘Pergeseran Siluman’ APBD NTT 2019

Published

on

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Reni Marlina Un saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna DPRD NTT, Selasa (11/6/2019).

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyebut ada ‘pergeseran siluman’ dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp 60 miliar dari kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) yang dilakukan pihak eksekutif.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Reni Marlina Un sampaikan ini dalam rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018, Selasa (11/6/2019).

Reni menyatakan, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan Gubernur terhadap pergeseran anggaran sebesar Rp 60 miliar lebih bagi sejumlah item program maupun proyek pembangunan yang tidak melalui pembahasan bersama DPRD, bahkan kabarnya sudah melalui proses tender dan sedang dikerjakan.

“Hal ini terjadi antara lain, alokasi anggaran untuk segmen jalan provinsi di selatan Sumba Timur yang telah disepakati di Badan Anggaran sebesar Rp 74 miliar lebih namun pada Perda APBD berubah berkurang menjadi Rp 46 miliar,” ungkap Reni.

Menurut Reni, hal yang berbeda justru pada segmen jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang yang disepakati sebesar Rp 155 miliar lebih lalu berubah atau meningkat menjadi Rp 185 miliar rupiah lebih.

Bahkan, saat ini muncul lagi alokasi anggaran untuk jalan di poros tengah Pulau Semau, Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp 10 miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media.

“Semua perubahan APBD di atas setahu kami belum pernah ada pembahasan sekalipun di lembaga yang terhormat ini termasuk peningkatan status jalan di Semau yang diinformasikan telah menjadi jalan provinsi,” ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat memandang upaya memindahkan lokasi program atau kegiatan saja sudah merupakan pelanggaran Perda yang serius. Apalagi pergeseran siluman yang mengubah program atau kegiatan yang dibiayai APBD dan atau merubah kesepakatan yang telah ditetapkan tanpa dibahas atau ditetapkan melalui prosedur yang benar dan tata pemerintahan ini.

“Dimata Fraksi Partai Demokrat, fenomena ini adalah pelanggaran tata kelola keuangan pemerintahan yang sangat serius dan harus dihentikan. Kita mengelolah dan bertanggungjawab terhadap keuangan rakyat bukan keuangan perusahaan atau keuangan pribadi,” katanya.

Dia menegaskan, pelanggaran ini juga sekaligus menggambarkan rendahnya hubungan kemitraan eksekutif terhadap Hak Budgeting DPRD yang merupakan perintah  Undang-undang.

“Fraksi Partai Demokrat memandang perlu mengingatkan pemerintah daerah bahwa meskipun APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan berdasarkan agenda politik pemerintahan sebelumnya namun dalam prinsip keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan daerah maka adalah kewajiban semua pihak untuk ambil bagian dalam tanggungjawab pelaksanaannya,” tegasnya.

Reni menambahkan, menurut Fraksi Partai Demokrat hampir setengah masa pelaksanaan APBD tersebut ada dalam masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Karena itu, seyogyanya adalah kesempatan menjadikannya sebagai dasar untuk memulai program-program strategis percepatan pembangunan NTT menuju NTT bangkit, NTT sejahtera. (R2)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Selundup 4.874 Pil Ekstasi, 2 Warga Tiles Ditangkap, 1 Dibekuk di Kupang

Published

on

Kapolres Belu AKBP Christian Tobing menunjukan barang bukti ekstasi dalam konferensi pers yang dilakukan di Aula Wira Satya Mapolres Belu, siang tadi, Selasa (26/5).

Atambua, penatimor.com – Apresiasi patut diberikan kepada tim Sat Resnarkoba Polres Belu, Bea Cukai dan BNN Kabupaten Belu yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi.

Penangkapan dua kurir warga negara Timor Leste dilakukan di perbatasan Motaian, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, pada tanggal 29 Mei 2019.

Kedua kurir adalah sepasang suami istri bernama Jose Soares Pereira alias Jose (34) dan Angel Soares alias Ansa (30).

Kedua tersangka ini berprofesi sebagai wiraswasta.

Kapolres Belu AKBP Christian Tobing dalam konferensi pers yang dilakukan di Aula Wira Satya Mapolres Belu, siang tadi, Selasa (26/5), mengatakan, kedua pelaku ditahan karena membawa ekstasi.

Tersangka Jose mengaku diperintah majikannya bernama Jerry Gunao, warga negara Filipina, untuk mengantar barang berupa mesin printer warna putih merk Epson Tipe 355 ke Kota Kupang.

Karena sendiri, Jose mengajak istri nya Ansa dengan alasan mendapat uang jalan dan kalau sampai di Kota Kupang, akan membeli cincin nikah.

“Sampainya di PBLN Motaain, barang bawaan mereka diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai, sehingga mendapati barang berupa MDMA (ekstasi) sebanyak 5 paket yang dibungkus plastik warna hitam di dalam mesin printer warna putih merk Epson Tipe 355 tersebut,” kata Kapolres.

“Kemudian kedua tersangka dibawa ke Kantor Induk Bea dan Cukai Atambua untuk diperiksa lebih lanjut barang bawaan mereka,” lanjut dia.

Petugas Bea dan Cukai bersama Kasat Narkoba Polres Belu, Iptu Ivans Drajat beserta anggota dengan disaksikan kedua tersangka, memeriksa kelima paket tersebut.

Paket pertama berisi pil warna hijau bentuk geranat sebanyak 972 butir MDMA.

Paket kedua terdapat pil warna biru bentuk superman sebanyak 988 butir MDMA, paket ketiga pil warna biru bentuk superman sebanyak 969 butir MDMA, paket keempat berisi pil warna hijau bentuk geranat sebanyak 977 butir
MDMA dan paket kelima terdapat pil warna coklat bentuk kepala monyet sebanyak 968 butir.

Total keseluruhannya sebanyak 4.874 butir pil ekstasi dengan berat 1.861gram.

Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat (31/5), Kasat Narkoba Iptu Ivans Drajat beserta anggota dan tersangka pergi ke Kota Kupang untuk mengembangkan kasus tersebut lebih lanjut.

Dan pada Sabtu (1/6), Satresnarkoba Polres Belu bekerja sama dengan Dit Resnarkoba Polda NTT berhasil menangkap tersangka Hendry Suciyono yang akan mengambil barang atau paket di tersangka Jose di tempat parkir Flobamora Mall.

Untuk tersangka Hendry Suciyono diserahkan ke Dit Resnarkoba Polda NTT untuk dikembangkan lebih lanjut.

Sedangkan, tersangka Jose dan Anse diamankan di Mapolres Belu.

Sementara, terkait majikan tersangka Jose yang berada di Timor Leste sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Timor Leste.

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 112 ayat (1) dan (2), 114 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. (wil)

Continue Reading

UTAMA

Polda NTT Kirim 7 Catar Akpol, 1 Wanita, Kapolda: Kelulusan Tanpa Sponsor

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman menyaksikan penandatanganan berita acara kelulusan para casis Polri oleh Sekretaris AJI Kupang Imanuel Lodja selaku pengawas eksternal di Rupatama Mapolda NTT, belum lama ini.

Kupang, penatimor.com – Polda NTT mengirimkan tujuh calon taruna (Catar) mengikuti seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) ke tingkat Pusat.

Mereka terdiri dari enam orang peserta pria dan satu orang wanita.

Para Catar Akpol TA 2019 ini selanjutnya diberangkatkan ke Semarang mengikuti seleksi tingkat Pusat mulai 2 Juli 2019 mendatang.

Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman saat sidang penetapan kelulusan tingkat Panda penerimaan taruna Akpol dan sidang kelulusan sementara penerimaan bintara dan tamtama Polri TA 2019 Panda Polda NTT di Hotel Aston Kupang, Selasa (25/6), meyakinkan kalau kelulusan ini tanpa sponsor dan benar-benar transparan.

Kapolda NTT menyebutkan kalau rekrutmen anggota Polri terus diadakan dengan berbagai pembenahan untuk perbaikan.

Ia mengapresiasi karena dalam sejarah baru tahun 2019, Polda NTT bisa mengirim catar wanita.

“Sejarah bisa kirim calon taruni Akpol ke pusat dan ini merupakan langkah maju. Selama ini kita hanya mengirim peserta pria ke tingkat pusat,” sebut jenderal bintang dua ini.

Kapolda berpesan, agar tujuh catar Akpol yang dikirim ke pusat ini agar berupaya semampunya dan jangan ada peserta yang kembali lagi.

“Tunjukkan pemuda-pemudi NTT yang berkualitas dan mampu saat kalian bersaing ditingkat nasional,” tambah Kapolda NTT.

Disebutkan pula kalau proses seleksi dilakukan Polda NTT melalui panitia dengan prinsip BErsih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah)

Dikatakan pula kalau proses penerimaan ini pun tanpa sponsor yang bisa meluluskan.

“Kapolda pun tidak bisa meluluskan dan tidak ada sponsor yang bisa meluluskan,” tegas Kapolda NTT.

Semua proses dan hasil yang ada berdasarkan hasil kemampuan sendiri para peserta karena setiap tahapan seleksi langsung diumumkan.
Kapolda meyakinkan, apabila ada kecurangan maka akan mudah diketahui karena terdeteksi melalui sistem WBS (Whistle Blowing Sistem) atau laporan penyimpangan.

“Siapapun yang menawarkan kelulusan maka ada sistem WBS yang bisa mendeteksi,” tegas Kapolda NTT.

Panitia pun menjunjung tinggi aspek keterbukaan dan jika ada peserta yang membutuhkan penjelasan mengenai proses seleksi maka panitia terbuka untuk menjelaskan.

Kapolda berharap para peserta bisa sukses menjadi anggota Polri karena sejak awal animo peserta cukup besar hingga sekarang tersisa 241 org.

Masih menurut Kapolda NTT kalau rekrutmen ini diperuntukkan bagi pemuda NTT asli yang diharapkan bisa berkarya di NTT.

Kapolda juga mengapresiasi kerja panitia karena hingga saat ini seluruh proses belum ternodai dan kapolda NTT sendiri belum menerima laporan kecurangan.

Mulai Selasa (25/6), para peserta akan mengikuti supervisi dari Mabes Polri diikuti 12 orang Polwan, 16 orang Bakumsus, dua orang talent scoting, 187 orang bintara polisi tugas umum dan 14 orang Tamtama Polri terdiri dari 12 orang calon Tamtama Brimob dan dua orang Polair.

Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol Trio Santoso pada kesempatan tersebut memaparkan kalau sesuai DIPA yang ada, Polda NTT mendapat quota Akpol lima orang, Bintara polisi tugas umum 150, polwan 10 orang, bintara Brimob 20 orang dan Tamtama tujuh orang.

Ia juga mengemukakan kalau sejak proses awal tanggal 5 Maret 2019 yang lalu, animo pendaftar sebanyak 2.850 orang, tersaring di tahapan pemeriksaan administrasi awal 2.494 orang, pemeriksaan kesehatan I 1.455 orang, kesehatan jasmani 1.244 orang dan pada tahapan ujian psikologi berkurang menjadi 799 orang.

Saat ini tersisa 241 orang terdiri dari tujuh orang catar Akpol, 187 orang bintara polisi tugas umum pria, 12 orang Polwan, dua orang talent scouting dan 16 orang Bakumsus serta 14 orang Tamtama.

Kapolda berharap agar seluruh peserta termasuk tujuh orang calon Akpol bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Para peserta ini akan menjalani supervisi hingga akhir pekan ini oleh tim supervisi Mabes Polri dipimpin Kombes Pol Drs Tubuh Musyareh dari Lemdik Polri. (wil)

Continue Reading

UTAMA

PIAR Desak Kejati Tersangkakan Lebu Raya

Published

on

Wakajati NTT Johny Manurung dan Aswas Banua Purba pose bersama rombongan PIAR NTT di lantai 3 gedung Kejati NTT, Selasa (25/6).

Kupang, penatimor.com – Direktris PIAR Provinsi NTT Sarah Lery Mboeik meminta Kejati NTT menetapkan Frans Lebu Raya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi NTT Fair.

Hal ini disampaikan mantan anggota DPD RI itu saat beraudiens dengan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati NTT Banua Purba, SH.,MH, Selasa (25/6) siang.

Turut bersama dalam pertemuan tersebut, Wakajati NTT Johny Manurung.

Di ruang kerja Aswas, lantai 3 gedung kantor Kejati NTT, Sarah mengatakan ada begitu banyak dokumen publik termasuk pemberitaan media massa yang menyebutkan keterlibatan mantan Gubernur NTT dua periode tersebut.

“Kami menilai Kejati NTT dalam menangani perkara ini terkesan tebang pilih. Kami juga tidak bermaksud mengintervensi Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi ini. Kejati tidak usah takut, kami rakyat di belakang. Kami siap mendukung,” tegas Sarah.

Sementara, Ernos Neparasi menambahkan, NTT sudah miskin dalam berbagai hal, sehingga jangan lagi miskin moral dan melakukan korupsi.

“Kami minta agar Kajati dapat menuntaskan kasus ini,” harap Ernos.

Frits Dami, akademisi sekaligus pemerhati korupsi, mengapresiasi kinerja Kejati NTT yang menurut dia sangat luar biasa dan layak mendapat nilai A plus.

“Kami minta mutasi Kajati dibatalkan agar dapat fokus menuntaskan kasus ini,” haral Frist.

Sefan, LSM Gema NTT juga meminta Kejati harus jujur dan berani. Dia juga menyatakan mendukung dan mengapreasi Kejati sembari berharap agar bekerja lebih baik lagi.

“Dalam konteks kasus ini, saya kaget Kajati pindah. Pengalaman kami sering melihat hal tersebut. Ini sering terjadi. Sampai sekarang tidak pernah ada transparansi orang dipindahkan. Kejaksaan,” ungkap dia.

Pius Rengka yang turut dalam rombongan PIAR, mengaku memiliki apresiasi positif kepada Kejati NTT.

Asisten Pengawasan Banua Purba pada kesempatan itu, berterima kasih atas suporting dari PIAR dan para pemerhati kasus korupsi lainnya yang telah mendukung penanganan kasus korupsi proyek NTT Fair.

“Penegakan hukum itu harus dengan penguatan alat bukti,” tandas Banua Purba.

Sementara Wakajati NTT Johny Manurung menambahkan, dalam penegakan hukum, khususnya penanganan perkara korupsi, penetapan seseorang menjadi tersangka harus dengan proses penyidikan mendalam dan cukup alat bukti.

Wakajati juga menerangkan terkait mutasi Kajati NTT Febrie Adriansyah menjadi Direktur Penuntutan JAM Pidsus di Kejaksaan Agung RI.

“Mutasi pak Kajati ini adalah promosi jabatan, dan sama sekali tidak ada kaitan dengan penanganan kasus NTT Fair,” tegas Wakajati.

Pada kesempatan itu, Direktris PIAR NTT Sarah Lery Mboeik juga menyerahkan dokumen hasil investigasi PIAR terkait proyek NTT Fair ke Aswas Kejati NTT selaku Plh. Aspidsus. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!