Connect with us

NASIONAL

Tidak Ada Payung Hukum untuk Angkat Honorer K2 35 Tahun Plus Jadi PNS

Published

on

Ilustrasi Badan Kepegawaian Negara (NET)

Jakarta, penatimor.com – Harapan honorer K2 usia 35 tahun ke atas untuk ikut seleksi CPNS 2019 lewat jalur khusus tidak akan terealisasi. Pasalnya, hingga saat ini belum ada payung hukum pengangkatan honorer K2 35 tahun plus menjadi PNS.

“Enggak ada itu. Jalur khusus itu bukan berarti membuka ruang honorer K2 usia 35 tahun ke atas ikut tes CPNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada wartawan, Sabtu (8/6).

Honorer K2 maupun nonkategori usia di bawah 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS tahun ini. Dengan catatan ada fornasi jabatannya.

Bima menegaskan, honorer K2 35 tahun plus bisa ikut seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Apalagi tahun ini formasi PPPK cukup banyak.

“Selama dasar hukumnya belum ada, ya cuma bisa ikut tes PPPK. Kami sarankan honorer K2 memanfaatkan kesempatan ini,” ucapnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah akan membuka kembali rekrutmen CPNS dan PPPK. Alokasinya untuk pusat 46.425 dan daerah 207.748 sehingga totalnya 254.173.

“Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768,” terang Bima. (R4)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

BNN Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

Published

on

Dok. Ist

Jakarta, Penatimor.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali berhasil meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Perolehan opini WTP tahun ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan​ (LK) disampaikan langsung oleh DR. Agung Firman Sampurna, selaku Anggota I BPK RI kepada Kepala BNN RI, Drs. Heru Winarko, S.H., di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Pada kesempatan​ itu, BPK menyerahkan LHP pada instansi lainnya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Badan Intelijen Negara, Lemhannas, Wantannas, BNPT, Bakamla, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, Basarnas, KPU, Bawaslu, dan BMKG.

Dari hasil penilaian BPK, masih ditemukan sejumlah temuan, akan tetapi BPK memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga yang telah menindaklanjuti temuan BPK selama pemeriksaan masih berlangsung.

Dari hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK pada seluruh entitas di AKN I untuk periode 2005 sampai dengan Semester II Tahun 2018, sebanyak 14.477 rekomendasi (80,61%) senilai Rp5,19 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Kepada kementerian/lembaga yang telah berhasil meraih WTP, BPK tetap mengingatkan bahwa opini WTP di tahun ini, bukan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga perlu tetap konsisten dalam rangka mengupayakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (R5)

Continue Reading

NASIONAL

Jokowi Bahas Proyek di 6 Provinsi Penyumbang Kemenangan, Termasuk NTT

Published

on

Presiden Joko Widodo

Jakarta, penatimor.com – Presiden Joko Widodo alias Jokowi menggelar rapat internal Kabinet Kerja dengan sejumlah menteri, membahas pembangunan di enam provinsi, Senin (17/6).

Keenam provinsi itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua yang kebetulan pada Pilpres lalu menjadi kantong suara bagi pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Jokowi – Ma’ruf).

Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah jika yang menjadi prioritas hanya daerah yang memberikan kemenangan bagi Jokowi sebagai capres petahana.

“Bukan (daerah yang menangkan Jokowi saja). Beliau mau meneruskan mengundang yang lain. Ini tadi dibuat jadwal untuk memanggil gubernur dan wali kota yang lain. Semua sama,” ucap Basuki.

Menurut Basuki, dalam rapat itu presiden memonitor proses usulan proyek dari bupati, wali kota maupun gubernur keenam daerah tersebut ketika diundang Kepala Negara ke Istana beberapa waktu lalu.

“Beliau (Jokowi) ingin memonitor apa saja yang dulu diusulkan oleh para gubernur, bupati dan wali kota sudah ditindaklanjuti oleh para menteri,” tegasnya.

Papua misalnya, meminta fasilitas venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Sementara Jateng dan Jatim difokuskan pada kegiatan penunjang investasi dengan dibuatnya exit tol baru di Magetan, Ngawi, maupun Kendal yang akan dibangun kawasan industri.

Kemudian membangun jalan tol Semarang – Demak agar untuk mendukung pengembangan kawasan industri di wilayah tersebuut.

“Kami mendukung itu membuat akses dari Kendal ke pelabuhan langsung, sehingga peti kemas bisa lebih lancar. Intinya Jateng dan Jatim jadi contoh untuk bisa kita kembangkan secara fokus di investasi untuk ekspor,” jelasnya. (R4)

Continue Reading

NASIONAL

Menteri PANRB Sidak Online Kehadiran ASN di Hari Pertama Masuk Kerja

Published

on

Foto: IST/net

Jakarta, Penatimor.com – Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) secara online di Command Centre Kementerian PANRB, Senin (10/06/2019).

Dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Menteri Syafruddin memantau kehadiran melalui aplikasi SiDina.

Menteri Syafruddin menjelaskan, kehadiran para ASN di 543 pemerintah daerah dan 88 pemerintah pusat terpantau melalui aplikasi tersebut. Hingga saat ini, sejumlah instansi telah menginput data kehadiran ASN. Laporan setiap instansi pemerintah itu akan ditutup pukul 15.00 WIB, sehingga data akan terus bergerak sampai batas waktu yang telah ditentukan.

“Kita memberikan batas waktu kepada instansi sampai pukul 15.00,” ujar Menteri Syafruddin dalam keterangan tertulis, Senin (10/06).

Setelah keseluruhan data terkumpul, hasil akan dianalisis dan dijadikan sebagai bahan evaluasi. “Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif,” jelasnya. Selain memantau secara online, Menteri Syafruddin akan melakukan sidak langsung ke sejumlah instansi.

Sebelumnya Menteri PANRB telah mengeluarkan surat no. B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) diseluruh instansi pemerintah diimbau untuk melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) seusai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yakni hari Senin tanggal 10 Juni 2019. Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN tersebut diinput melalui http://sidina.menpan.go.id.

Pada aplikasi SiDina, dapat dilihat jumlah ASN yang hadir maupun tidak hadir. Untuk pegawai yang tidak hadir, dapat diketahui juga alasannya antara lain izin, sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit, cuti tahunan atau bahkan tanpa keterangan.

Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang sah pada Senin tanggal 10 Juni 2019, maka akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN dapat dilaporkan kepada Menteri PANRB serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019. Apabila dalam proses pelaporan terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email asdep1.sdma@menpan.go.id. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!