Connect with us

POLKAM

Perlu RS Rujukan yang Representatif di Flores dan Sumba

Published

on

Patris Lali Wolo

Kupang, Penatimor.com – Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu menyediakan Rumah Sakit (RS) Rujukan yang representatif dengan pelayanan kesehatan memadai bagi masyarakat di daerah Flores dan Sumba.

Anggota DPRD NTT asal Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (3/6/2019).

Patris mengatakan, sudah menjadi urusan atau kewenangan pemerintah provinsi dalam skala prioritas pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, untuk sarana dan prasarana sekolah SMA/ SMK dan SLB termasuk puskesmas rawat inap, juga rumah sakit rujukan.

“Karena itu harus ada dua rumah sakit rujukan bagi masyarakat di dua pulau besar di provinsi ini yaitu daerah Flores dan Sumba,” kata Patris.

Menurut Patris, dua rumah sakit rujukan tersebut sangat penting untuk meminimalisir pasien atau rakyat NTT dirujuk ke RS WZ Johannes Kupang yang memiliki kapasitas terbatas, dan kebanyakan dirujuk ke luar NTT.

“Ini kan berpengaruh pada aspek biaya yang dikeluarkan oleh rakyat Nusa Tenggara Timur yang kemudian menjadi anggaran atau penerimaan daerah di luar NTT,” ujarnya.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini berargumen, memang Pemerintah Provinsi NTT sudah berkomitmen untuk membuat kapal rumah sakit terapung. Tetapi perlu didorong juga untuk rumah sakit rujukan yang representatif.

“Selain kapal rumah sakit apung yang direncanakan, kita harus dorong untuk rumah sakit rujukan di Flores dan Sumba dengan dilengkapi tenaga kesehatan dan dokter ahli,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT ini menambahkan, apabila hal ini terealisasi maka di satu sisi rakyat mengeluarkan biaya untuk kesehatan, tetapi di sisi lain menjadi pendapatan daerah.

“Artinya, rakyat mengeluarkan biaya untuk kesehatan tetapi akan kembali di dalam daerah kita ini, ibarat keluar dari saku kiri pindah saku kanan saja,” papar Patris. (R2)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Perlu Kaji Rencana Sinergi Koperasi Anggur Merah dan BUMDes

Published

on

Jefry Un Banunaek (Dok.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) diingatkan agar perlu mengkaji secara baik rencana sinergi Koperasi Anggur Merah dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Juru Bicara Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD NTT, Jefry Un Banunaek sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (24/6/2019).

Menurut Jefry, pihaknya perlu mengingatkan hal itu kepada pemerintah karena mengingat menggabungkan orientasi kapitalis dengan prinsip gotong royong dalam berkoperasi dapat menghilangkan prinsip dan semangat keperasi.

“Sebagaiman kita ketahui bersama bahwa prinsip dan semangat koperasi itu yakni dari anggota oleh anggota dan untuk anggota,” ungkap Jefry.

Begitu pula, lanjut Jefry, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), harus memberikan kontribusi yang memadai untuk peningkatan pendapatan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT.

“Khusus untu PT. Flobamor, agar segera dilakukan audit investigasi terhadap keuangan PT Flobamor sampai dengan tahun 2018, terutama yang berhubungan dengan subsidi kapal dan pinjaman PT. Flobamor pada Bank NTT sebesar Rp. 9,3 miliar” ujar Jefry.

Selain mengingatkan pemerintah, Jefry mengatakan, Fraksi Keadilan dan Persatuan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) NTT atas upaya penertiban aset aset milik Pemda baik yang dikerjasamakan untuk operasionalnya atau (KSO) dengan pihak lain maupun yang masih ditelantarkan di beberapa tempat.

“Oleh karena itu Fraksi mengingatkan agar penertiban ini tidak pandang buluh terhadap mitra usaha yang sudah membangun kerja sama dengan Pemda. Kerja sama yang saling menguntungkan adalah harapan kita bersama,” kata Jefry. (R2)

Continue Reading

POLKAM

Tanggapi Jawaban Pemprov NTT, Fraksi Demokrat: Ada Sesuatu yang Disembunyikan

Published

on

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Reni Marlina Un saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019).

Kupang, Penatimor.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyampaikan rasa kecewa dan tidak puas terhadap jawaban Pemerintah Provinsi terhadap pertanyaan Pemandangan Umum Fraksi terkait apa yang disebut ‘pergeseran siluman’ dalam APBD tahun 2019 saat ini dengan dalih menunda untuk menjawabnya pada pembahasan APBD perubahan 2019 mendatang.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un sampaikan ini saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna, dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD NTT terhadap LKPj pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2018, Jumat (21/6/2019) malam.

Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT memberikan sejumlah catatan terhadap berbagai hal terkait pemerintahan dan pembangunan daerah serta penjelasan-penjelasan pemerintah baik terhadap pemandangan politik Fraksi maupun dalam pembahasan-pembahasan di Komisi dan badan-badan di lembaga DPRD.

“Jawaban pemerintah tersebut terkesan menghindar, nampak jelas ada sesuatu yang tengah disembunyikan. Penegasan bahwa ini bukan porsi pembahasan untuk APBD tahun 2018 juga cacat argumentasi dan inkonsisten karena banyak hal dalam agenda APBD 2019 ternyata juga dijawab oleh pemerintah yakni soal PPDB Online, Pembubaran UPTD pendidikan dan masih banyak lagi,” kata Reni.

Menurut Reni, dugaan pergeseran APBD oleh Fraksi Partai Demokrat tersebut akhirnya diakui pemerintah dalam surat Tentang Penyesuian Teknis rencana Pembangunan Jalan (surat no.B.Keuda.910.3/680.ak/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019), yang dikirimkan pemerintah kepada pimpinan DPRD, maupun penjelasan dan permohonan maaf Kepala Dinas PUPR karena tidak melibatkan komisi IV DPRD Provinsi dalam pergeseran anggaran tersebut.

“Bagi Fraksi Partai Demokrat hal ini secara terang benderang telah terjadi kesalahan fatal dimana dokumen pembahasan anggaran dengan DPRD telah diubah secara sepihak oleh pemerintah Provinsi NTT. Pergeseran tersebut menurut pandangan kami tanpa alasan yang kuat dan mendesak untuk dilakukannya pergeseran tersebut,” ungkapnya.

Reni menegaskan, alasan penambahan volume dan lebar jalan bisa dilakukan dalam pembahasan APBD perubahan. Pertimbangan lainnya, dengan status Bokong- Lelogama sebagai Jalan Kabupaten yang dibangun karena kebijakan diskresi gubernur, maka pemeliharaan dan pelebaran jalan mestinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Karena itu Fraksi Partai Demokrat dengan tegas, menolak untuk memahami pergeseran ini maupun memaafkan tindakan ini karena itu perlu diproses lebih lanjut demi menegakkan marwah dan martabat DPRD NTT agar tidak menjadi preseden buruk dimasa mendatang dimana DPRD tidak perlu lagi bersidang bahas anggaran di Komisi dan Banggar karena toh Pemerintah akan melakukan rasionalisasi sendiri dan membongkar semua kesepakatan yang ada,” tegasnya.

Dia menyatakan, Fraksi Partai Demokrat merasa perlu mendorong dan mengajak rekan-rekan Fraksi di DPRD NTT untuk membentuk PANSUS atau Panitia Khusus DPRD agar persoalan ini menjadi terang benderang bagi publik dan menjadi makin transparan serta berkualitas tata kelola APBD maupun tata kelola pemerintahan termasuk mekanisme kemitraan yang taat asas antara eksekutif dan legislatif.

“Dengan Pansus maka akan dapat diperiksa dengan lebih teliti sejumlah anggaran lain yang juga digeser atau berbeda dengan pembahasan yang mulai terungkap dan diangkat komisi dan anggota DPRD seperti dana Rp 32 miliar di dinas LHK yang dirasionalisasi, proyek jalan di Segmen Adonara dan Sabu Raijua yang hilang dan lain sebagainya,” ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat juga mendorong pemerintah terkait pergeseran anggaran ini tidak terjadi lagi agar tidak memunculkan kesan adanya diskriminasi dalam urgensi pengalokasian anggaran sehingga ada daerah-daerah tertentu yang segera dialokasikan anggaran bahkan ditambhkan sementara yang lain dikemudiankan bahkan tunggu nanti ditutup kembali melalui perubahan.

“Kita perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan sehingga tidak ada ruang untuk ‘bongkar pasang’ atau pergeseran yang tidak wajar diluar mekanisme yang terjadi saat ini,” tandasnya. (R2)

Continue Reading

POLKAM

ASN Pemprov NTT Diminta Tingkatkan Kualitas Diri

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Setelah sekian lama berkeliling ke pelosok, hari ini, Senin (17/6/2019) Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat kembali memimpin apel kesadaran, bersama seluruh ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Dalam arahannya, Viktor menegaskan setiap aparatur segera membenahi dan meningkatkan kualitas diri.

“Setiap orang yang tidak upgrade diri, pasti ketahuan, akan kelihatan. Eselon dua akan segera terisi. Kita tidak boleh hanya habis di kata-kata saja, lalu bekerjanya tidak jelas,” ucap Gubernur Viktor yang menilai kinerja para ASN masih belum maksimal.

Gubernur Viktor kembali mengingatkan pentingnya semangat kerja. Dalam semangat itu, dirinya tidak ingin pendekatan struktural. Posisi atau struktur jabatan eselonering, tidak boleh menjadi penghalang perubahan.

“Diperlukan semangat, etos kerja, kemampuan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran saya dan pak Yosef Nae Soi sebagai Wakil Gubernur. Dari kantor ini, perubahan Nusa Tenggara Timur harus dilakukan,” katanya.

Dalam sisa masa jabatannya bersama Wakil Gubernur NTT, mereka ingin merubah pola pikir dan pola kerja para abdi negara dan abdi masyarakat itu. Empat tahun tiga bulan lagi, sisa masa kerja mereka itu disebutnya.

“Kita musti rubah mindset, untuk bergerak maju. Provinsi dengan keterbatasan yang luar biasa seperti kita ini, tidak bisa maju dengan cara kerja biasa-biasa, tidak bisa dengan ewu pakewuh,” kata Viktor seraya mengingatkan untuk tetap menjaga kebersihan kota.

Menurutnya, para pegawai juga harus menggunakan cara berpikir seperti orang miskin. Berempati, merasakan bagaimana kesulitan orang di desa, hidup dalam berbagai keterbatasan. Dia pun menyebutkan tuntutan cara bekerja, seperti orang kelaparan. Jika tidak segera ditolong, pasti mati.

“Karena itu, kita perlu semangat yang luar biasa, konsisten, punya komitmen dan profesionalis. Tidak boleh berpikir liniear. Cara berpikirnya adalah, bagaimana bila saya hidup menderita di desa-desa? Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan,” katanya mengilustrasikan betapa sulitnya hidup menjadi orang miskin.

Dalam apel yang juga dihadiri Wakil Gubernur NTT, Sekretaris Daerah bersama para Asiten dan Staf Ahli serta pimpinan perangkat daerah itu, turut dibacakan 37 nama ASN yang pensiun. Mereka memasuki masa purna bakti pertanggal 1 Juli 2019. (R2)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!