Connect with us

UTAMA

KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Pilpres 2019 dari 27 Provinsi, Termasuk NTT, Ini Hasil Lengkapnya

Published

on

Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat Debat Capres beberapa waktu lalu.

Jakarta, penatimor.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan penghitungan suara Pilpres 2019 dari 27 provinsi, hingga Kamis (26/5) ini. Dari 27 provinsi itu, total suara penghitungan untuk Pilpres 2019 yang masuk, sebanyak 126.495.161.

Hingga kini, perolehan suara Pilpres 2019 untuk pasangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin masih unggul atas Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Tercatat, Jokowi – Ma’ruf memperoleh 70,324,295 atau sekitar 55,59 persen suara. Sementara itu, Prabowo – Sandiaga mengumpulkan 56,170,866 atau sekitar 44,41 persen suara. Selisih suara antar pasangan calon itu mencapai 14.153.429.

Jika dirinci data per provinsi, pasangan Jokowi – Ma’ruf Menang 16 daerah. Sementara itu, pasangan Prabowo – Sandiaga menang di 11 provinsi.

Jokowi – Ma’ruf menang di Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau.

Di sisi lain, pasangan Prabowo – Sandiaga menang di Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, NTB, Aceh dan Jawa Barat.

KPU menargetkan pengesahan hasil penghitungan Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019. Sesuai rencana, KPU akan mengesahkan penghitungan suara untuk provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (17/5).

“Jadi Sulsel akan kami jadwal ulang. Kami masukkan dalam daftar Jumat,” ungkap Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Kamis ini. (mg10/jpnn/R4)

Berikut rekapitulasi suara yang telah disahkan KPU di 27 Provinsi

1. Provinsi Bali:

Paslon 01: 2.351.057 suara (91,68%)
Paslon 02: 213.415 suara (8,32%)

2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
Paslon 01: 495.729 suara (63,23%)
Paslon 02: 288.235 suara (36,77%)

3. Provinsi Kalimantan Utara:
Paslon 01: 248.239 suara (70,04%)
Paslon 02: 106.162 suara (29,96%)

4. Provinsi Kalimantan Tengah:
Paslon 01: 830.948 suara (60,74%)
Paslon 02: 537.138 suara (39,26%)

5. Provinsi Gorontalo:
Paslon 01: 369.803 suara (51,73%)
Paslon 02: 345.129 suara (48,27%)

6. Provinsi Bengkulu:
Paslon 01: 583.488 suara (49,89%)
Paslon 02: 585.999 suara (50,11%)

7. Provinsi Kalimantan Selatan:
Paslon 01: 823.939 suara (35,92%)
Paslon 02: 1.470.163 suara (64,08%)

8. Provinsi Kalimantan Barat
Paslon 01 : 1.709.896 suara (57,50%)
Paslon 02 : 1.263.757 suara (42,50%)

9. Provinsi Sulawesi Barat
Paslon 01 : 475.312 suara (64,32%)
Paslon 02 : 263.620 suara (35,68%)

10. Provinsi D.I. Yogyakarta
Paslon 01 : 1.655.174 suara (69,03%)
Pason 02 : 742.481 suara (30,97%)

11. Provinsi Kalimantan Timur
Paslon 01: 1.094.845 suara (55,71%)
Paslon 02: 870.443 suara (44,29%)

12. Provinsi Lampung
Paslon 01: 2.853.585 suara (59,34%)
Paslon 02: 1.955.689 suara (40,66%)

13. Provinsi Maluku Utara
Paslon 01: 310.548 suara (47,39%)
Paslon 02: 344.823 suara (52,61%)

14. Provinsi Sulawesi Utara
Paslon 01: 1.220.524 suara (77,24%)
Paslon 02: 359.685 suara (22,76%)

15. Provinsi Jambi
Paslon 01: 859.833 suara (41,68%)
Paslon 02: 1.203.025 suara (58,32%)

16. Provinsi Sulawesi Tengah
Paslon 01: 914.588 suara (56,41%)
Paslon 02: 706.654 suara (43,59%)

17. Provinsi Jawa Timur
Paslon 01: 16.231.668 suara (65,79%)
Paslon 02: 8.441.247 suara (34,21%)

18. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Paslon 01: 2.368.982 suara (88,57%)
Paslon 02: 305.587 suara (11,43%)

19. Provinsi Sumatera Selatan
Paslon 01: 1.942.987 suara (40,30%)
Paslon 02: 2.877.781 suara (59,70%)

20. Provinsi Sulawesi Tenggara
Paslon 01 : 555.664 suara (39,75%)
Paslon 02 : 842.117 suara (60,25%)

21.Provinsi Sumatera Barat
Paslon 01 : 407.761 suara (14,08%)
Paslon 02 : 2.488.733 suara (85,92%)

22. Provinsi Jawa Tengah
Paslon 01 : 16.825.511 suara (77,29%)
Paslon 02 : 4.944.447 suara (22,71%)

23. Provinsi Kepulauan Riau
Paslon 01 : 550.692 suara (54.19%)
Paslon 02 : 465.511 suara (45.81%)

24. Provinsi Banten
Paslon 01 : 2.537.524 suara (38,46%)
Paslon 02 : 4.059.514 suara (61,54%)

25. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Paslon 01 : 951.242 suara (32,11%)
Paslon 02 : 2.011.319 suara (67,89%)

26. Provinsi Aceh
Paslon 01 : 404.188 suara (14,41%)
Paslon 02 : 2.400.746 suara (85,59%)

27. Provinsi Jawa Barat
Paslon 01 : 10,750,568 suara (40 07%)
Paslon 02 : 16,077,446 suara (59,93%)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Selundup 4.874 Pil Ekstasi, 2 Warga Tiles Ditangkap, 1 Dibekuk di Kupang

Published

on

Kapolres Belu AKBP Christian Tobing menunjukan barang bukti ekstasi dalam konferensi pers yang dilakukan di Aula Wira Satya Mapolres Belu, siang tadi, Selasa (26/5).

Atambua, penatimor.com – Apresiasi patut diberikan kepada tim Sat Resnarkoba Polres Belu, Bea Cukai dan BNN Kabupaten Belu yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi.

Penangkapan dua kurir warga negara Timor Leste dilakukan di perbatasan Motaian, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, pada tanggal 29 Mei 2019.

Kedua kurir adalah sepasang suami istri bernama Jose Soares Pereira alias Jose (34) dan Angel Soares alias Ansa (30).

Kedua tersangka ini berprofesi sebagai wiraswasta.

Kapolres Belu AKBP Christian Tobing dalam konferensi pers yang dilakukan di Aula Wira Satya Mapolres Belu, siang tadi, Selasa (26/5), mengatakan, kedua pelaku ditahan karena membawa ekstasi.

Tersangka Jose mengaku diperintah majikannya bernama Jerry Gunao, warga negara Filipina, untuk mengantar barang berupa mesin printer warna putih merk Epson Tipe 355 ke Kota Kupang.

Karena sendiri, Jose mengajak istri nya Ansa dengan alasan mendapat uang jalan dan kalau sampai di Kota Kupang, akan membeli cincin nikah.

“Sampainya di PBLN Motaain, barang bawaan mereka diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai, sehingga mendapati barang berupa MDMA (ekstasi) sebanyak 5 paket yang dibungkus plastik warna hitam di dalam mesin printer warna putih merk Epson Tipe 355 tersebut,” kata Kapolres.

“Kemudian kedua tersangka dibawa ke Kantor Induk Bea dan Cukai Atambua untuk diperiksa lebih lanjut barang bawaan mereka,” lanjut dia.

Petugas Bea dan Cukai bersama Kasat Narkoba Polres Belu, Iptu Ivans Drajat beserta anggota dengan disaksikan kedua tersangka, memeriksa kelima paket tersebut.

Paket pertama berisi pil warna hijau bentuk geranat sebanyak 972 butir MDMA.

Paket kedua terdapat pil warna biru bentuk superman sebanyak 988 butir MDMA, paket ketiga pil warna biru bentuk superman sebanyak 969 butir MDMA, paket keempat berisi pil warna hijau bentuk geranat sebanyak 977 butir
MDMA dan paket kelima terdapat pil warna coklat bentuk kepala monyet sebanyak 968 butir.

Total keseluruhannya sebanyak 4.874 butir pil ekstasi dengan berat 1.861gram.

Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat (31/5), Kasat Narkoba Iptu Ivans Drajat beserta anggota dan tersangka pergi ke Kota Kupang untuk mengembangkan kasus tersebut lebih lanjut.

Dan pada Sabtu (1/6), Satresnarkoba Polres Belu bekerja sama dengan Dit Resnarkoba Polda NTT berhasil menangkap tersangka Hendry Suciyono yang akan mengambil barang atau paket di tersangka Jose di tempat parkir Flobamora Mall.

Untuk tersangka Hendry Suciyono diserahkan ke Dit Resnarkoba Polda NTT untuk dikembangkan lebih lanjut.

Sedangkan, tersangka Jose dan Anse diamankan di Mapolres Belu.

Sementara, terkait majikan tersangka Jose yang berada di Timor Leste sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Timor Leste.

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 112 ayat (1) dan (2), 114 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. (wil)

Continue Reading

UTAMA

Polda NTT Kirim 7 Catar Akpol, 1 Wanita, Kapolda: Kelulusan Tanpa Sponsor

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman menyaksikan penandatanganan berita acara kelulusan para casis Polri oleh Sekretaris AJI Kupang Imanuel Lodja selaku pengawas eksternal di Rupatama Mapolda NTT, belum lama ini.

Kupang, penatimor.com – Polda NTT mengirimkan tujuh calon taruna (Catar) mengikuti seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) ke tingkat Pusat.

Mereka terdiri dari enam orang peserta pria dan satu orang wanita.

Para Catar Akpol TA 2019 ini selanjutnya diberangkatkan ke Semarang mengikuti seleksi tingkat Pusat mulai 2 Juli 2019 mendatang.

Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman saat sidang penetapan kelulusan tingkat Panda penerimaan taruna Akpol dan sidang kelulusan sementara penerimaan bintara dan tamtama Polri TA 2019 Panda Polda NTT di Hotel Aston Kupang, Selasa (25/6), meyakinkan kalau kelulusan ini tanpa sponsor dan benar-benar transparan.

Kapolda NTT menyebutkan kalau rekrutmen anggota Polri terus diadakan dengan berbagai pembenahan untuk perbaikan.

Ia mengapresiasi karena dalam sejarah baru tahun 2019, Polda NTT bisa mengirim catar wanita.

“Sejarah bisa kirim calon taruni Akpol ke pusat dan ini merupakan langkah maju. Selama ini kita hanya mengirim peserta pria ke tingkat pusat,” sebut jenderal bintang dua ini.

Kapolda berpesan, agar tujuh catar Akpol yang dikirim ke pusat ini agar berupaya semampunya dan jangan ada peserta yang kembali lagi.

“Tunjukkan pemuda-pemudi NTT yang berkualitas dan mampu saat kalian bersaing ditingkat nasional,” tambah Kapolda NTT.

Disebutkan pula kalau proses seleksi dilakukan Polda NTT melalui panitia dengan prinsip BErsih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah)

Dikatakan pula kalau proses penerimaan ini pun tanpa sponsor yang bisa meluluskan.

“Kapolda pun tidak bisa meluluskan dan tidak ada sponsor yang bisa meluluskan,” tegas Kapolda NTT.

Semua proses dan hasil yang ada berdasarkan hasil kemampuan sendiri para peserta karena setiap tahapan seleksi langsung diumumkan.
Kapolda meyakinkan, apabila ada kecurangan maka akan mudah diketahui karena terdeteksi melalui sistem WBS (Whistle Blowing Sistem) atau laporan penyimpangan.

“Siapapun yang menawarkan kelulusan maka ada sistem WBS yang bisa mendeteksi,” tegas Kapolda NTT.

Panitia pun menjunjung tinggi aspek keterbukaan dan jika ada peserta yang membutuhkan penjelasan mengenai proses seleksi maka panitia terbuka untuk menjelaskan.

Kapolda berharap para peserta bisa sukses menjadi anggota Polri karena sejak awal animo peserta cukup besar hingga sekarang tersisa 241 org.

Masih menurut Kapolda NTT kalau rekrutmen ini diperuntukkan bagi pemuda NTT asli yang diharapkan bisa berkarya di NTT.

Kapolda juga mengapresiasi kerja panitia karena hingga saat ini seluruh proses belum ternodai dan kapolda NTT sendiri belum menerima laporan kecurangan.

Mulai Selasa (25/6), para peserta akan mengikuti supervisi dari Mabes Polri diikuti 12 orang Polwan, 16 orang Bakumsus, dua orang talent scoting, 187 orang bintara polisi tugas umum dan 14 orang Tamtama Polri terdiri dari 12 orang calon Tamtama Brimob dan dua orang Polair.

Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol Trio Santoso pada kesempatan tersebut memaparkan kalau sesuai DIPA yang ada, Polda NTT mendapat quota Akpol lima orang, Bintara polisi tugas umum 150, polwan 10 orang, bintara Brimob 20 orang dan Tamtama tujuh orang.

Ia juga mengemukakan kalau sejak proses awal tanggal 5 Maret 2019 yang lalu, animo pendaftar sebanyak 2.850 orang, tersaring di tahapan pemeriksaan administrasi awal 2.494 orang, pemeriksaan kesehatan I 1.455 orang, kesehatan jasmani 1.244 orang dan pada tahapan ujian psikologi berkurang menjadi 799 orang.

Saat ini tersisa 241 orang terdiri dari tujuh orang catar Akpol, 187 orang bintara polisi tugas umum pria, 12 orang Polwan, dua orang talent scouting dan 16 orang Bakumsus serta 14 orang Tamtama.

Kapolda berharap agar seluruh peserta termasuk tujuh orang calon Akpol bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Para peserta ini akan menjalani supervisi hingga akhir pekan ini oleh tim supervisi Mabes Polri dipimpin Kombes Pol Drs Tubuh Musyareh dari Lemdik Polri. (wil)

Continue Reading

UTAMA

PIAR Desak Kejati Tersangkakan Lebu Raya

Published

on

Wakajati NTT Johny Manurung dan Aswas Banua Purba pose bersama rombongan PIAR NTT di lantai 3 gedung Kejati NTT, Selasa (25/6).

Kupang, penatimor.com – Direktris PIAR Provinsi NTT Sarah Lery Mboeik meminta Kejati NTT menetapkan Frans Lebu Raya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi NTT Fair.

Hal ini disampaikan mantan anggota DPD RI itu saat beraudiens dengan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati NTT Banua Purba, SH.,MH, Selasa (25/6) siang.

Turut bersama dalam pertemuan tersebut, Wakajati NTT Johny Manurung.

Di ruang kerja Aswas, lantai 3 gedung kantor Kejati NTT, Sarah mengatakan ada begitu banyak dokumen publik termasuk pemberitaan media massa yang menyebutkan keterlibatan mantan Gubernur NTT dua periode tersebut.

“Kami menilai Kejati NTT dalam menangani perkara ini terkesan tebang pilih. Kami juga tidak bermaksud mengintervensi Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi ini. Kejati tidak usah takut, kami rakyat di belakang. Kami siap mendukung,” tegas Sarah.

Sementara, Ernos Neparasi menambahkan, NTT sudah miskin dalam berbagai hal, sehingga jangan lagi miskin moral dan melakukan korupsi.

“Kami minta agar Kajati dapat menuntaskan kasus ini,” harap Ernos.

Frits Dami, akademisi sekaligus pemerhati korupsi, mengapresiasi kinerja Kejati NTT yang menurut dia sangat luar biasa dan layak mendapat nilai A plus.

“Kami minta mutasi Kajati dibatalkan agar dapat fokus menuntaskan kasus ini,” haral Frist.

Sefan, LSM Gema NTT juga meminta Kejati harus jujur dan berani. Dia juga menyatakan mendukung dan mengapreasi Kejati sembari berharap agar bekerja lebih baik lagi.

“Dalam konteks kasus ini, saya kaget Kajati pindah. Pengalaman kami sering melihat hal tersebut. Ini sering terjadi. Sampai sekarang tidak pernah ada transparansi orang dipindahkan. Kejaksaan,” ungkap dia.

Pius Rengka yang turut dalam rombongan PIAR, mengaku memiliki apresiasi positif kepada Kejati NTT.

Asisten Pengawasan Banua Purba pada kesempatan itu, berterima kasih atas suporting dari PIAR dan para pemerhati kasus korupsi lainnya yang telah mendukung penanganan kasus korupsi proyek NTT Fair.

“Penegakan hukum itu harus dengan penguatan alat bukti,” tandas Banua Purba.

Sementara Wakajati NTT Johny Manurung menambahkan, dalam penegakan hukum, khususnya penanganan perkara korupsi, penetapan seseorang menjadi tersangka harus dengan proses penyidikan mendalam dan cukup alat bukti.

Wakajati juga menerangkan terkait mutasi Kajati NTT Febrie Adriansyah menjadi Direktur Penuntutan JAM Pidsus di Kejaksaan Agung RI.

“Mutasi pak Kajati ini adalah promosi jabatan, dan sama sekali tidak ada kaitan dengan penanganan kasus NTT Fair,” tegas Wakajati.

Pada kesempatan itu, Direktris PIAR NTT Sarah Lery Mboeik juga menyerahkan dokumen hasil investigasi PIAR terkait proyek NTT Fair ke Aswas Kejati NTT selaku Plh. Aspidsus. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!