Connect with us

UTAMA

Walhi Sebut Pembangunan Bendungan Baing Langgar Aturan dan Abaikan Keselamatan Warga

Published

on

Ibu Djati Ata Hau mencoba menghadang alat berat yang mengusur tanahnya. (Foto.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut pembangunan Bendungan Baing di Desa Lai Pandak, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur melanggar aturan dan juga mengabaikan keselamatan warga setempat.

Staff Divisi Wilayah Kelola Rakyat Walhi NTT, Petrus Ndamung mengatakan, penggusuran paksa yang dilakukan pihak kontraktor dan pemerintah Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur terhadap seorang ibu bernama Djati Ata Hau tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

“Dalam sebuah video yang beredar luas di masyarakat, ibu Djati Ata Hau merintih melihat alat berat menggusur tanaman pinang yang telah ditanamnya sejak beberapa tahun lalu. Tanaman-tanaman itu telah banyak membantu ibu Djati Ata Hau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan membiayai sekolah bagi cucu-cucunya,” kata Petrus, Senin (13/5/2019).

Menurut Petrus, proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Putra Kencana kso PT. Erom mempertontonkan betapa bringasnya dampak dari pembangunan terhadap nasib masyarakat kecil.

“Dari beberapa sumber yang didapatkan WALHI NTT menjelaskan bahwa proyek pembangunan bendungan yang berlokasi di Desa Lai Pandak, Kecamatan Wulla Waijelu ini sudah dijalankan sejak bulan Maret 2019,” ungkapnya.

Petrus menjelaskan, pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait rencana pembangunan bendungan tersebut, namun belum menemui kata sepakat, tetapi pada kenyataannya pihak kontraktor tetap melakukan kegiatan.

Kegiatan pembongakaran lahan yang disaksikan langsung oleh Camat Wulla Waijelu, Daniel Radja seharusnya dapat dihentikan karena ada pihak yang merasa dirugikan dengan kegiatan tersebut.

Namun dari pemerintah Kecamatan hanya menonton tanpa ada solusi yang diberikan kepada ibu Djati Ata Hau. Ibu Djati Ata Hau bahkan rela mati demi kebunnya. Tangisan Djati Ata Hau tak dihiraukan oleh pihak pemerintah.

Beberapa sumber menjelaskan pembangunan ini seharusnya belum dapat dilakukan, karena ada beberapa prosedur yang belum dilakukan. Misalnya dari hasil penelusuran WALHI NTT, proyek pembangunan yang bernilai Rp44 miliar lebih ini belum mempunyai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup yang kami konfirmasi lewat telpon mengatakan bahwa AMDAL pembangunan itu baru proses penyusunan. Belum masuk pada pembahasan,” jelas Petrus.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Direktur Yayasan Koppesda Sumba, Deni Karanggulimu sebagai representasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumba Timur yang masuk dalam Tim Penilai AMDAL.

Menurut Deni Karanggulimu, sampai kejadian tersebut viral belum ada surat pemberitahuan dari dinas teknis terkait rencana pembahasan AMDAL pembangunan bendungan di Baing, Kecamatan Wulla Waijelu.

Pembangunan bendungan ini disinyalir dipaksakan karena salah satu syarat pembangunan yang berdampak secara sosial budaya maupun lingkungan seharusnya melakukan kajian yang terangkum dalam dokumen AMDAL. Namun pada faktanya dokumen AMDAL pembangunan bendungan tersebut belum ada.

“Pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBN murni tidak memenuhi syarat. Dalil bahwa pembangunan tersebut merupakan program pemerintah pusat, seharusnya tidak dapat menjadi pembenaran bagi pihak kontraktor maupun pemerintah daerah sehingga harus dilaksanakan tanpa pertimbangan baik dampak sosial, budaya maupun lingkungan,” sebutnya.

Dari kejadian ini, lanjut dia, pemerintah telah melanggar amanat Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pasal 2 yaitu yang menekankan pada asas kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, kesepakatan dan keberlanjutan.

“Kasus penggusuran paksa yang dilakukan pada lahan ibu Djati Ata Hau mencerminkan tidak adanya asas kemanusian dan kesepakatan,” katanya.

Dia menambahkan, pembangunan Bendungan Baing juga telah melanggar peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 05 tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lingkungan. Dalam lampiran peraturan tersebut menjelaskan kegiatan pembangunan/pengambilan sumber yang lebih 250 liter per detik wajib AMDAL.

Atas kejadian tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai organisasi sipil yang konsen pada keselamatan lingkungan hidup dan keselamatan ruang hidup warga meminta:

Pertama, Bupati Sumba Timur segera menyelesaikan persoalan yang telah merugikan hak-hak warga setempat terutama kepada Ibu Djati Ata Hau.

Kedua, Bupati Sumba Timur menghentikan segala aktivitas pembangunan sebelum terbitnya dokumen AMDAL sebagai syarat utama.

Ketiga, Setiap pembangunan harus mengutamakan keselamatan ruang hidup warga.

Keempat, Memulihkan hak-hak warga Desa Lai pandak yang telah dilanggar.

Kelima, Kapolres Sumba Timur menindak tegas pelaku penyerobotan secara paksa di Desa Lai Pandak.

(R2)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TNI-POLRI Siap Amankan Kunker Presiden di Belu

Published

on

Apel gelar pasukan pengamanan kunker Presiden di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Atambua, penatimor.com – Personel TNI-POLRI dan unsur pendukung pengamanan lainnya melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan VVIP kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Kabupaten Belu, yang digelar di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos dan dihadiri oleh Karoops Polda NTT Kombes Pol Drs. Rudi Kristantyo, Kasiops Korem 161/WS Kolonel Inf. Pakpahan dan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.Si serta para pejabat lingkup Polri maupun TNI.

Dalam amanat Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto yang dibacakan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos., menyampaikan bahwa, apel gelar pasukan sangat perlu dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik perorangan maupun hubungan satuan serta pemahaman tentang langkah dan tindakan sesuai dengan protap pengamanan VVIP yang berlaku.

“Manfaat apel gelar pasukan ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan utamanya untuk menjamain kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari adanya kesalahan prosedur pengamanan di lapangan,” ucap Pangdam dalam sambutannya.

Dikatakannya, Kodam IX/Udayana selaku komando operasi pengamanan VVIP wilayah BALI-NUSRA bersama-sama Polda NTT, Pemda NTT dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

“Untuk itu kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai komando harus dipahami dan menjadi pedoman agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pengamaan,” katanya.

Lanjutnya, kepada seluruh personel Satgas Pam VVIP, Pangdam XI/Udayana memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengamanan nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya, pahami dan kuasai protap pengamanan VVIP, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembangan, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, secara cermat dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus serta laporkan sesuai dengan rantai komando.

“Semua penekanan yang saya sampaikan ini agar dipahami, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh personel Satgas Pam VVIP, sehingga kegiatan kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” harapnya.

“Tugas ini merupakan tugas yang mulia yang dibebankan kepada kita, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita harus mewujudkan keberhasilan pengaman ini, tidak ada alternatif lain bahwa kita harus menjaga keamanan seluruh wilayah NTT ini, khususnya di Kabupaten Belu terutama dalam kunjungan kerja Presiden RI kali ini,” pungkasnya. (R5)

Continue Reading

UTAMA

Segera Rotasi Pejabat, Wali Kota: Ini Mutasi Terbanyak

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Ratusan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan dimutasi, sekaligus pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta pejabat eselon III atau setingkat Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) yang masih lowong.

“Direncanakan mutasi akan dilakukan hari Senin, namun tanggalnya belum dipastikan,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang, belum lama ini.

Menurut Wali Kota, saat ini masih dalam proses, karena mutasi harus dilakukan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan masing-masing.

Hal ini agar jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah penataan birokrasi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kami masih harus membahasnya secara baik, karena ini banyak orang, mungkin merupakan mutasi terbanyak yang pernah ada, karena mutasi sampai di jabatan di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lainnya,” ungkapnya.

Adapun jabatan yang akan mutasi yakni 8 jabatan eselon II setingkat kepala Dinas (Kadis) yang sementara berproses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain jabatan Kadis, proses mutasi dan pengisian jabatan juga dilakukan untuk enam jabatan Sekretaris Dinas, 14 jabatan Kabid, 32 jabatan Kasie.

Sementara 45 jabatan lowong lainnya yakni Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada kantor camat dan kelurahan.

“Ini merupakan mutasi sampai kepala seksi di tingkat kelurahan, berarti sekitar 300-an orang. Mutasi besar-besaran, sehingga kami harus persiapkan secara baik. Intinya dalam waktu dekat pasti dilakukan mutasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe.

Tes kompetensi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dilakukan secepatnya guna pengisian jabatan yang selama ini lowong dan dijabat oleh Penjabat Sementara.

“Jadi untuk seleksi pengisian jabatan lowong, nanti akan digabungkan waktu pelaksanaannya dengan seleksi eselon II, agar pelantikan juga bisa dilakukan dalam waktu dekat,” terang Ade Manafe. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Prostitusi Karang Dempel Masih Eksis

Published

on

Tim Pansus DPRD Kota Kupang mengunjungi lokasi Karang Dempel Alak, Kamis (15/5).

Kupang, penatimor.com – Pemulangan pekerja seks komersial (PSK) Karang Dempel ke daerah asalnya hingga saat ini belum dilakukan pemerintah.

Walau lokalisasi terbesar di Kota Kupang itu secara resmi telah ditutup Pemkot Kupang pada 1 Januari 2019, namun praktik prostitusi masih terus berlangsung.

Hal ini menjadi temuan Pansus DPRD Kota Kupang saat melakukan uji petik, Rabu (15/5).

Ketua Pansus Adrianus Talli menyayangkan kondisi tersebut. Dia bahkan menyalahkan Pemkot Kupang karena melakukan penutupan KD tanpa perencanaan yang matang.

Pasalnya, pasca penutupan KD, para PSK ditelantarkan tanpa jaminan hidup dari pemerintah, sehingga para PSK terpaksa kembali melakoni praktik prostitusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

“Hal ini akan menjadi rekomendasi pansus agar segera diselesaikan dan dicarikan solusinya,” kata Adrianus.

Menurutnya, sebelum penutupan lokalisasi tersebut, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan berbagai hal, termasuk kebutuhan para PSK, mengingat sebagian besar dari mereka bukan warga asli NTT, dan tempat yang mereka diami merupakan rumah sewaan yang harus dibayar setiap bulannya.

Namun yang terjadi, lanjut Adrianus Talli, pemerintah langsung menutup lokalisasi tersebut tanpa memperhitungkan nasib para PSK, sehingga mereka terpaksa melakukan praktik transaksi seks untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

“Bagaimana mereka dilarang untuk menerima tamu, sementara mereka mau makan dan membayar kontrak tidak punya biaya, dan ini terjadi sudah berbulan-bulan. Jadi kita tidak bisa salahkan PSK jika mereka masih bekerja, karena mereka juga butuh makan dan minum,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota Pansus DPRD Kota Kupang Padron Paulus. Menurut dia, penutupan lokalisasi Karang Dempel dilakukan pemerintah tanpa perencanaan yang baik, sehingga nasib para eks PSK terkatung-katung menunggu proses pemulangan, sehingga mereka terpaksa menerima tamu lagi untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk itu, Padron Paulus berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para PSK agar mereka tidak lagi melayani tamu untuk memenuhi kehidupan mereka.

“Kita tidak bisa langsung salahkan PSK bahwa mereka melanggar aturan yang telah dikeluarkan, dengan masih menerima tamu, sementara mereka harus membayar kontrakan dan lainnya. Mau ambil uang dari mana, jika belum memiliki kepastian untuk pemulangan, jangan langsung mengambil langkah penutupan,” katanya.

Menurut Padron, pemerintah harus bertanggung jawab, karena ini merupakan manusia yang perlu makan dan minun.

Selain itu, Mery Salouw, mengatakan, banyak PSK yang sudah tinggal puluhan tahun di Kota Kupang dan mengantongi KTP-e Kota Kupang.

“Bagaimana dengan masalah ini, jangan sampai hak warga negara dibiarkan begitu saja. Pikirkanlah solusi yang terbaik dengan perencanaan yang matang, jangan hanya mengambil keputusan lalu membiarkan para PSK ini tidak makan dan diusir dari kontrakan karena tidak membayar. Ini harus menjadi perhatian serius, harus juga terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk waktu pemulangan secara pasti,” ungkapnya.

Pansus DPRD Kota Kupang ini dipimpin oleh Adrianus Talli, dengan anggota Yapi Pingak, Setyo Ratuarat, Mery Salouw, Theodora Ewalde Taek, Moses Mandala, Padron Paulus, Juven Tukung, Jhon G. Seran dan Nitanel Pandie. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!