Connect with us

UTAMA

Pleno KPU NTT Jurdil, Transparan dan Demokratis, Ditutup dengan Kampanye Damai

Published

on

Anggota KPU Provinsi NTT Frans Diaz menyerahkan dokumen DB 1 dan DC 1 kepada perwakilan Partai Gerindra Isodorus Lilidjawa di Aula Kantor KPU Provinsi NTT, Minggu (12/5) malam.

Kupang, penatimor.com – Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi NTT telah berakhir.

Tahapan ini berlangsung dengan aman, tertib, lancar dan transparan di Aula Hotel Sahid T-More, Jl. Piet A. Tallo, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian dilanjutkan untuk finalisasi di kantor KPU Provinsi NTT.

Pleno berlangsung dari Selasa (7/5/2019) dan berakhir Minggu (12/5/2019) malam ditandai dengan deklarasi damai para peserta pleno.

Suksesnya pelaksanaan pleno ini tidak terlepas dari peran aktif semua pihak, khususnya KPU NTT sebagai penyelenggara di tingkat provinsi.

Pleno juga mendapat pengawalan dan pengamanan melekat dari aparat kepolisian dan TNI.

Seluruh peserta mengakhiri pleno rekapitulasi dengan deklarasi damai di Aula Kantor KPU Provinsi NTT, Minggu (12/5) malam.

Keberhasilan pelaksanaan pleno tingkat Provinsi NTT ini diapresiasi sejumlah pihak.

Ketua Perhimpunan Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Wayan Darmawan, mengatakan, kita patut bersyukur atas sukses, aman, lancar, tranparan, jurdil dan demokratisnya pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Provinsi NTT.

Pencapaian ini menurut dia, dapat terjadi karena kedewasaan berpolitik masyarakat yang didukung kualitas keimanan.

Selain itu, kesiagaan Polri didukung TNI serta partisipasi masyakat menjaga suasana kondusif juga patut diapresiasi.

“Tentu suasana kondusif tetap kita jaga dan rawat dengan baik secara bersama-sama. Kondisi yang damai ini tentu akan menjadi modal berharga dalam mencapai NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera,” kata Wayan Darmawan.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Dr. Ahmad Atang, MSi., mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu di NTT berjalan aman dan lancar.

Dan proses pleno rekapitulasi di KPU Provinsi NTT tidak mengalami kendala yang luar biasa.

Dan hal ini menurut Ahmad Atang, menunjukkan bahwa para penyelenggara itu telah melaksanakan tugasnya secara transparan, obyektif, jujur dan adil, profesional serta demokratis.

Untuk itu, dia berharap apapun hasil yang dicapai dari proses politik ini, semua harus menerima, baik yang menang juga melihat ini sebagai amanah rakyat yang harus diemban.

Sementara bagi yang belum beruntung juga harus menerima hasil ini, dan optimistis bahwa Tuhan sudah memberikan panggung yang lain.

“Karena itu kita berharap bahwa para politisi dan partai politik, tim sukses dan lainnya harus menerima hasil Pemilu secara elegan, bahwa kalah menang itu biasa dalam sebuah proses demokrasi,” harap Ahmad Atang.

Para saksi menandatangani model DC1-KPU di kantor KPU Provinsi NTT, Minggu (12/5).

Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona, mengatakan, secara umum kinerja KPUD NTT dan Bawaslu NTT pada Pemilu kali ini cukup baik.

Dengan melihat beberapa indikator secara umum, menurut Mikhael kinerja mereka cukup baik.

“Provinsi NTT bagaimanapun juga secara geografis sangat menantang. Tetapi bisa dilihat bahwa para petugas di lapangan baik dari unsur KPU dan Bawaslu, juga kepolisian, bisa mengatasi berbagai tantangan tersebut,” kata dia.

Proses Pemilu di NTT, lanjut Mikhael, secara umum sudah berlangsung aman dan para penyelenggara umumnya telah bertindak inklusif.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe juga mengapresiasi pelaksanaan pleno tingkat KPU Provinsi NTT yang berjalan aman, tertib dan lancar.

“Proses Pemilu itu berjalan sesuai yang diharapkan, dan kita perlu apresiasi positif. Pihak-pihak yang terlibat mengawasi Pemilu berjalan baik sehingga tak menemukan masalah saat proses pleno. Saya kira hal seperti perlu ditumbuhkan sehingga menghasilkan Pemilu yang berkualitas,” singkat Ramses yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, SH., juga menyampaikan proficiat atas suksesnya pelaksanaan pleno tingkat KPU NTT tersebut.

“Pleno tingkat provinsi berjalan aman dan lancar. Transparan, jujur dan adil, demokratis, dan penuh kedamaian. Penyelenggara kerja bagus dan kita patut mengapresiasi kinerja mereka, karena pemilu yang begitu berat, rumit dan melelahkan bahkan menegangkan telah kita semua lewati dan berkat kerja keras teman-teman KPU secara keseluruhan khususnya di NTT,” kata Petrus.

“Kita wajib mensyukuri keberhasilan KPU NTT karena secara tepat waktu dan juga dalam memberikan pelayanan. Aparatnya merespons dan melayani dengan baik dan ini sangat bagus sebagai bentuk pelayanan publik yang semakin membawa citra KPU NTT semakin dipercaya oleh rakyat,” lanjut sosok advokat senior Peradi tersebut.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi NTT berlangsung di Aula Kantor KPU NTT, Minggu (12/5).

Ketua DPD KNPI NTT, Hermanus Th. Boki mengatakan, Pemilu 2019 telah dilaksanakan dan semua tahapan atau proses berjalan dengan baik, aman, lancar dan sukses.

Kesuksesan Pemilu 2019 ini menurut dia, atas kesadaran, kerja sama dan partisipasi semua pihak bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di bangsa dan daerah ini.

Karena itu, dia menyampaikan terima kasih atas kesuksesan bersama yang telah diraih dalam Pemilu 2019, serta apresiasi setinggi-tingginya bagi penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, TNI-Polri, insan pers, dan semua pihak yang telah turut berpartisipasi aktif mengawal dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 di NTT.

“Pemilu 2019 telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang sangat luar biasa. Karena itu, saya mengimbau kepada semua pihak untuk secara bersama dan bertanggung jawab terus merajut kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan serta bersama menjaga daerah dan bangsa Indonesia, khususnya NTT yang sama-sama kita cintai,” harap Hermanus.

Tokoh muda NTT ini sampaikan, perbedaan pilihan politik pada proses demokrasi itu hal lumrah, dan bukan berarti perbedaan pilihan itu membuat kita berbeda apalagi bermusuhan serta membenci satu dengan yang lainnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pemuda GMIT David Natun, juga mengapresiasi pelaksaan pleno tingkat KPU Provinsi NTT.

“Kita syukuri berkat Tuhan atas terselenggaranya Pemilu yang aman, damai, jurdil dan demokratis,” kata David.

Menurut dia, Pemuda GMIT sejak Pemilu Serentak untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota, Bupati dan Gubernur, sudah terlibat dan memastikan prosesnya berlangsung dengan berkualitas aman dan damai.

Karena bagi David, proses politik merupakan bagian dari cerminan kedewasaan dalam memahami kepelbagaian dan dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan dan bentuk tanggung jawab moril sebagai warga negara sekaligus warga gereja.

“Kami melakukan kegiatan mempertemukan para kandidat, doa bersama, pemaparan visi misi dan terlibat dalam kegiatan bersama penyelenggara (KPU) dan Pengawas (Bawaslu),” imbuh dia.

Komitmen Pemuda GMIT, lanjut David adalah memastikan politik dan demokrasi berkualitas. Sejak tahapan awal hingga penetapan bahkan mengawal hasil pemilu agar benar-benar berhasil demi kesejahteraan.

Sama halnya dengan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019. Sejak tahapan pendataan pemilih, penetapan calon, kampanye hingga pemilihan berlangsung Pemuda GMIT terlibat dengan sangat aktif.

Bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU, Kepolisian Daerah untuk sosialisasi pemilu aman, damai, jurdil dan demokratis.

Ada kegiatan yang diinisiasi KPU dan Bawaslu, ada yang Pemuda GMIT inisisasi dan selenggarakan sebagai organisasi.

Di setiap kesempatan kegiatan pemuda baik di Jemaat, Klasis dan Sinode, David katakan pihaknya tetap mendengungkan: No Golput, No Hoax, No Politisasi Sara, No money politik, No Ujaran kebencian, tapi ikut memilih Yes, memilihlah sesuai hati nurani Yes, pemilu damai aman dan bermartabat Yes.

“Kami deklarasi Pemilu Damai bersama Polda, KPU, Bawaslu, talk show di TV untuk pemilu damai dan deklarasi damai bersama Pemuda GMIT 46 klasis,” jelas David.

Dia beryukur pada Tuhan, karena semua tahapan berjalan dengan aman, damai dan lancar.

“Tentu ini buah dari kerja keras semua kita termasuk kami Pemuda GMIT. Kami yakin KPU, Bawaslu telah dan akan terus bekerja sesuai aturan yang berlaku menuju penetapan hasil pada waktu mendatang. Kita semua menanti waktu tersebut dan tetap berkomiten mengawal pemilu damai, aman, jurdil dan demokratis,” imbuh David.

Yang terpilih, diharapkan untuk memaksimalkan pelayanan bagi kebaikan dan kesejahteraan sebab kepercayaan telah diberikan.

“Bagi yang belum terpilih mari hargai semua proses, sebab tentu ada waktu dan rencana Tuhan yang indah bagi basodara terkasih. Kompetisi untuk memperoleh suara rakyat sudah selesai, giliran ke depan kita bersama bekerja nyata bagi perubahan dan kemajuan daerah kita NTT,” tandas David Natun. (*/wily)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TNI-POLRI Siap Amankan Kunker Presiden di Belu

Published

on

Apel gelar pasukan pengamanan kunker Presiden di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Atambua, penatimor.com – Personel TNI-POLRI dan unsur pendukung pengamanan lainnya melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan VVIP kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Kabupaten Belu, yang digelar di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos dan dihadiri oleh Karoops Polda NTT Kombes Pol Drs. Rudi Kristantyo, Kasiops Korem 161/WS Kolonel Inf. Pakpahan dan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.Si serta para pejabat lingkup Polri maupun TNI.

Dalam amanat Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto yang dibacakan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos., menyampaikan bahwa, apel gelar pasukan sangat perlu dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik perorangan maupun hubungan satuan serta pemahaman tentang langkah dan tindakan sesuai dengan protap pengamanan VVIP yang berlaku.

“Manfaat apel gelar pasukan ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan utamanya untuk menjamain kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari adanya kesalahan prosedur pengamanan di lapangan,” ucap Pangdam dalam sambutannya.

Dikatakannya, Kodam IX/Udayana selaku komando operasi pengamanan VVIP wilayah BALI-NUSRA bersama-sama Polda NTT, Pemda NTT dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

“Untuk itu kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai komando harus dipahami dan menjadi pedoman agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pengamaan,” katanya.

Lanjutnya, kepada seluruh personel Satgas Pam VVIP, Pangdam XI/Udayana memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengamanan nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya, pahami dan kuasai protap pengamanan VVIP, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembangan, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, secara cermat dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus serta laporkan sesuai dengan rantai komando.

“Semua penekanan yang saya sampaikan ini agar dipahami, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh personel Satgas Pam VVIP, sehingga kegiatan kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” harapnya.

“Tugas ini merupakan tugas yang mulia yang dibebankan kepada kita, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita harus mewujudkan keberhasilan pengaman ini, tidak ada alternatif lain bahwa kita harus menjaga keamanan seluruh wilayah NTT ini, khususnya di Kabupaten Belu terutama dalam kunjungan kerja Presiden RI kali ini,” pungkasnya. (R5)

Continue Reading

UTAMA

Segera Rotasi Pejabat, Wali Kota: Ini Mutasi Terbanyak

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Ratusan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan dimutasi, sekaligus pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta pejabat eselon III atau setingkat Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) yang masih lowong.

“Direncanakan mutasi akan dilakukan hari Senin, namun tanggalnya belum dipastikan,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang, belum lama ini.

Menurut Wali Kota, saat ini masih dalam proses, karena mutasi harus dilakukan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan masing-masing.

Hal ini agar jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah penataan birokrasi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kami masih harus membahasnya secara baik, karena ini banyak orang, mungkin merupakan mutasi terbanyak yang pernah ada, karena mutasi sampai di jabatan di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lainnya,” ungkapnya.

Adapun jabatan yang akan mutasi yakni 8 jabatan eselon II setingkat kepala Dinas (Kadis) yang sementara berproses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain jabatan Kadis, proses mutasi dan pengisian jabatan juga dilakukan untuk enam jabatan Sekretaris Dinas, 14 jabatan Kabid, 32 jabatan Kasie.

Sementara 45 jabatan lowong lainnya yakni Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada kantor camat dan kelurahan.

“Ini merupakan mutasi sampai kepala seksi di tingkat kelurahan, berarti sekitar 300-an orang. Mutasi besar-besaran, sehingga kami harus persiapkan secara baik. Intinya dalam waktu dekat pasti dilakukan mutasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe.

Tes kompetensi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dilakukan secepatnya guna pengisian jabatan yang selama ini lowong dan dijabat oleh Penjabat Sementara.

“Jadi untuk seleksi pengisian jabatan lowong, nanti akan digabungkan waktu pelaksanaannya dengan seleksi eselon II, agar pelantikan juga bisa dilakukan dalam waktu dekat,” terang Ade Manafe. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Prostitusi Karang Dempel Masih Eksis

Published

on

Tim Pansus DPRD Kota Kupang mengunjungi lokasi Karang Dempel Alak, Kamis (15/5).

Kupang, penatimor.com – Pemulangan pekerja seks komersial (PSK) Karang Dempel ke daerah asalnya hingga saat ini belum dilakukan pemerintah.

Walau lokalisasi terbesar di Kota Kupang itu secara resmi telah ditutup Pemkot Kupang pada 1 Januari 2019, namun praktik prostitusi masih terus berlangsung.

Hal ini menjadi temuan Pansus DPRD Kota Kupang saat melakukan uji petik, Rabu (15/5).

Ketua Pansus Adrianus Talli menyayangkan kondisi tersebut. Dia bahkan menyalahkan Pemkot Kupang karena melakukan penutupan KD tanpa perencanaan yang matang.

Pasalnya, pasca penutupan KD, para PSK ditelantarkan tanpa jaminan hidup dari pemerintah, sehingga para PSK terpaksa kembali melakoni praktik prostitusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

“Hal ini akan menjadi rekomendasi pansus agar segera diselesaikan dan dicarikan solusinya,” kata Adrianus.

Menurutnya, sebelum penutupan lokalisasi tersebut, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan berbagai hal, termasuk kebutuhan para PSK, mengingat sebagian besar dari mereka bukan warga asli NTT, dan tempat yang mereka diami merupakan rumah sewaan yang harus dibayar setiap bulannya.

Namun yang terjadi, lanjut Adrianus Talli, pemerintah langsung menutup lokalisasi tersebut tanpa memperhitungkan nasib para PSK, sehingga mereka terpaksa melakukan praktik transaksi seks untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

“Bagaimana mereka dilarang untuk menerima tamu, sementara mereka mau makan dan membayar kontrak tidak punya biaya, dan ini terjadi sudah berbulan-bulan. Jadi kita tidak bisa salahkan PSK jika mereka masih bekerja, karena mereka juga butuh makan dan minum,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota Pansus DPRD Kota Kupang Padron Paulus. Menurut dia, penutupan lokalisasi Karang Dempel dilakukan pemerintah tanpa perencanaan yang baik, sehingga nasib para eks PSK terkatung-katung menunggu proses pemulangan, sehingga mereka terpaksa menerima tamu lagi untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk itu, Padron Paulus berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para PSK agar mereka tidak lagi melayani tamu untuk memenuhi kehidupan mereka.

“Kita tidak bisa langsung salahkan PSK bahwa mereka melanggar aturan yang telah dikeluarkan, dengan masih menerima tamu, sementara mereka harus membayar kontrakan dan lainnya. Mau ambil uang dari mana, jika belum memiliki kepastian untuk pemulangan, jangan langsung mengambil langkah penutupan,” katanya.

Menurut Padron, pemerintah harus bertanggung jawab, karena ini merupakan manusia yang perlu makan dan minun.

Selain itu, Mery Salouw, mengatakan, banyak PSK yang sudah tinggal puluhan tahun di Kota Kupang dan mengantongi KTP-e Kota Kupang.

“Bagaimana dengan masalah ini, jangan sampai hak warga negara dibiarkan begitu saja. Pikirkanlah solusi yang terbaik dengan perencanaan yang matang, jangan hanya mengambil keputusan lalu membiarkan para PSK ini tidak makan dan diusir dari kontrakan karena tidak membayar. Ini harus menjadi perhatian serius, harus juga terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk waktu pemulangan secara pasti,” ungkapnya.

Pansus DPRD Kota Kupang ini dipimpin oleh Adrianus Talli, dengan anggota Yapi Pingak, Setyo Ratuarat, Mery Salouw, Theodora Ewalde Taek, Moses Mandala, Padron Paulus, Juven Tukung, Jhon G. Seran dan Nitanel Pandie. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!