Connect with us

POLKAM

Ramses: Gerakan People Power, Pembangkangan Terhadap Negara

Published

on

Maksimus Ramses Lalongkoe

Jakarta, penatimor.com – Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan wacana gerakan people power terhadap pemerintah merupakan suatu gerakan pembangkangan terhadap negara. Gerakan tersebut sebagai upaya penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat.

“Iya wacana gerakan poeple power ini sesungguhnya tak lain bentuk gerakan pembangkangan terhadap negara untuk menggulingkan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat,” kata Ramses dalam keterangan persnya, Sabtu (11/5/2019).

Menurut Ramses, alasan disebut pembangkangan terhadap negara karena pihak-pihak melakukan gerakan itu dinilai tak percaya dengan instrumen negara yang disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Menurut Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini, bila ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2019 bisa menempuh jalur hukum melalui instrumen-instrumen yang legal bukannya melakukan gerakan inkonstitusional.

“Saya katakan pembangkangan karena pihak-pihak itu dianggap tak percaya dengan instrumen negara yang sedianya untuk selesaikan masalah yang dihadapi. Kan bila ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2019 ini bisa tempuh jalur hukum melalui instrumen-instrumen yang legal bukannya melakukan gerakan inkonstitusional kan itu merugikan rakyat banyak,” ujar Ramses.

Untuk itu, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) ini meminta aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang berusaha melakukan gerakan inkonstitusional dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita percatakan ini ke aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang berusaha melakukan gerakan inkonstitusional dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.

Diketahui, People power pertama kali terjadi di Filipina pada tahun 1986. Gerakan ini mengacu pada revolusi sosial damai sebagai akibat dari protes rakyat Filipina melawan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun. (R4)

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLKAM

Prabowo Dinilai Ingkari Kontrak Politik

Published

on

Hasto Kristiyanto

Jakarta, penatimor.com – PDI Perjuangan menyayangkan langkah Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sikap menarik saksi itu tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi.

“Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang,” kata Hasto, Rabu (16/5).

Hasto melanjutkan, pihaknya percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Sebab, selama ini Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.

Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali.

“Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia,” kata Hasto.

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada.

Hasto melanjutkan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

“Pemilu Presiden jauh lebih sederhana daripada Pemilu Legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta,” kata Hasto.

Lebih jauh kata Hasto, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar, 81.78 persen, dan hasil survei di mana lebih 92 persen responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah.

Hal ini menurut Hasto menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.

“Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil,” kata Hasto. (R4)

Continue Reading

POLKAM

800 Personel Polda NTT Amankan Jakarta

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman menyalami personel Brimob dan Samapta yang akan diberangkatkan ke Jakarta, Jumat (17/5).

Kupang, penatimor.com – Guna mengamankan penetapan hasil Pemilu Serentak 2019 oleh KPU RI di Jakarta, 23 Mei mendatang, ribuan personel Polri dari seluruh Polda diperbantukan ke Polda Metro Jaya.

Polda NTT sendiri sebelumnya telah mengirimkan pasukan sebanyak 2 satuan setingkat kompi (SSK) dari Brimobda NTT.

Dan pagi tadi, Jumat (17/5), Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman memimpin apel pelepasan personel untuk BKO Polda Metro Jaya.

Ada 6 SSK yang siap diberangkatkan, masing-masing 3 SSK personel Samapta dan 3 SSK personel Brimob.

“Jadi kita kirim hampir 600 personel dari Polda NTT untuk melakukan pengamanan,” kata Kapolda NTT Irjen Pol. Raja Erisman.

“Tahap pertama kita kirim sebanyak 2 SKK sekitaran 200 personel Polri dari Satuan Brimob,” lanjut dia.

Menurut jendral bintang dua tersebut, pengiriman personel dari Polda NTT sebanyak 6 SKK, masing-masing 3 SSK Satbrimob dan 3 SSK personel Samaptra yang akan ikut membantu pengamanan di Jakarta.

“Jadi yang kita kirim hampir 600 personel dari Polda NTT untuk melakukan pengamanan,” sebut dia.

Masih menurut Kapolda, untuk situasi yang ada di Jakarta, tidak perlu dikuatirkan.

Menurut Kapolda, dengan isu-isu yang berkembang dan gejala-gejala yang ada, maka pimpinan Polri tidak mau mengambil risiko yang besar, makanya menyiapkan pengamanan yang cukup dan melebihi yang diperkirakan.

Untuk seluruh wilayah Jakarta, dicover untuk pengamanan, sehingga dirinya tidak mau hal-hal dalam pengamanan di ibu kota ada kekurangan, sehingga tidak ada cela-cela untuk dilaksanakan tindakan untuk menakuti dan merusak fasilitas pemerintah.

“Jadi sifatnya kita mengantisipasi. Karena kita tahu situasi yang akan terjadi pada tanggal 22 mei ini makanya pimpinan TNI – Polri tidak mau ambil risiko maka diperbantukan dari seluruh Indonesia membantu menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota,” terang Kapolda.

Sementara, untuk keberangkatan pasukan akan dibagi dalam dua kloter, yaitu pada pukul 18.00 dan 21.00 malam ini akan mengunakan pesawat Lion Air. (R3)

Continue Reading

POLKAM

Besok, Polda NTT Kirim Lagi Ratusan Pasukan BKO ke Jakarta

Published

on

Personel Brimobda NTT saat apel pelepasan untuk BKO Polda Metro Jaya, belum lama ini.

Kupang, penatimor.com – Polda NTT akan kembali mengirim ratusan personel untuk memperkuat Polda Metro Jaya.

Informasi yang dihimpun di Mapolda NTT, Kamis (16/5) sore, telah dijadwalkan apel pelepasan pasukan pada pukul 08.00, Jumat (17/5), di lapangan Polda NTT.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abast yang dikonfirmasi via ponsel, membenarkan.

Dia mengaku belum mengatahui jumlah pasti personel yang akan diberangkatkan.

“Nanti baru dilihat jumlahnya pada apel besok. Apakah nanti disebutkan atau tidak. Tapi pastinya ratusan,” singkat mantan Kapolres Manggarai Barat tersebut.

Ini merupakan kali kedua Polda NTT mengirimkan pasukan ke Jakarta dalam rangka BKO Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Polda NTT mengirim 200 personel Sat Brimob Polda NTT dibawa pimpinan AKP Bayu Purdantono, S.I.K., untuk melaksanakan tugas BKO di Polda Metro Jaya dalam rangka Operasi Mantap Brata pengamanan Pemilu 2019.

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman menekankan kepada personel yang diberangkatkan dalam melaksanakan tugas BKO di Polda Metro Jaya dalam rangka Operasi Mantap Brata 2019 agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan iklas.

“Para Perwira, Bintara dan Tamtama sekalian yang saya banggakan, pasukan yang diberangkatkan agar melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab dan ikhlas,” tegas Kapolda.

Dikatakannya bahwa, pelaksanaan tugas pengamanan Operasi Mantap Brata tidaklah ringan dan penuh tantangan, karena itu sebagai Brimob Polri yang merupakan andalan Polri dalam menghadapi ancaman yang berintensitas tinggi, diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik, aman dan sukses.

“Agar menghindari tindakan yang dapat memicu unjuk rasa atau konflik serta hindari tindakan yang merugikan membahayakan diri sendiri maupun kesatuan,” pesannya.

Lanjutnya, kepada anggota yang bertugas untuk taat asas dan mengerti apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Kenali tugas pokok dan peranan masing-masing, termasuk berbagai potensi kerawanan, sehingga melahirkan cara bertindak keadaan biasa dan bertindak keadaan luar biasa.

Kapolda juga mengharapkan agar personel BKO Sat Brimob Polda NTT menghindari perbuatan melanggar hukum, norma dan nilai kesusilaan yang dapat merugikan nama baik Sat Brimob NTT.

“Jadilah insan Brimob yang baik sebagai pelopor tertib sosial di tengah masyarakat, para personel patuhi perintah komandan jangan mengeluh karena kalian pergi untuk berikan solusi, dan semangat. Kalian pergi untuk membantu bukan untuk menjadi beban”, pungkas Kapolda NTT. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!