Connect with us

UTAMA

Berjalan dengan Jurdil, Transparan dan Demokratis, Parpol Apresiasi Pleno KPU TTU

Published

on

Anwar Belmonte, S.IP.,MM., dan Tasi Yosep, S. Sos.

Kefamemanu, penatimor.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menyelesaikan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019.

Suksesnya pelaksanaan pleno ini diapresiasi sejumlah partai politik di bumi Biinmafo tersebut.

Anwar Belmonte, S.IP.,MM., selaku Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten TTU, mengapresiasi pelaksanaan pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang berjalan dengan sukses.

“Saya mengapresiasi karena semuanya berjalan dengan tertib, lancar, jujur, adil dan demokratis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pleno rekapitulasi Pemilu. Terlebih kepada pihak kepolisian yang selama ini telah bersusah payah dengan segala keterbatasan sudah membantu sehingga pelaksanaan Pemilu bisa berjalan dengan baik,” ungkap Anwar.

Sementara Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten TTU, Tasi Yosep, S. Sos., menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi pada Pemilu Serentak 2019.

“Pemilu kali ini, mulai dari TPS, kemudian pleno PPK dan KPU Kabupaten TTU, semua berjalan lancar, jujur, adil, transparan dan demokratis,” kata Tasi Yosep.

“Tidak ada hal-hal yang menimbulkan persoalan-persoalan yang menuju kepada perselisihan atau pertentangan dalam pelaksanaan pleno baik tingkat PPK maupun di tingkat pleno KPU,” lanjut dia.

Dia juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak, baik masyarakat maupun para pelaksana atau penyelenggara dari KPPS, PPK sampai dengan KPU Kabupaten TTU.

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten TTU telah usai yang ditandai dengan proses penyerahan berita acara hasil pleno dan dokumen lainnya kepada para saksi dan Bawaslu, di aula Bale Biinmaffo, Selasa (7/5) malam lalu.

Sesuai hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, dua srikandi yakni, Maria Filiana Tahu dan Hildegardis Amleni gagal mempertahankan kursi di DPRD TTU dari jumlah 16 wajah lama yang bertahan.

Sedangkan, pendatang baru 14 orang yang akan menempati kursi DPRD Kabupaten TTU periode 2019-2024, tanpa keterwakilan perempuan.

Sesuai data yang dihimpun, sebanyak 14 wajah baru anggota DPRD Kabupaten TTU berasal dari dapil TTU I sebanyak empat orang, dapil TTU II sebanyak dua orang, dapil TTU III sebanyak empat orang dan dapil TTU IV sebanyak empat orang. Sedangkan untuk 16 orang anggota DPRD Kabupaten TTU yang lama berasal dari dapil TTU I sebanyak tujuh orang, dapil TTU II sebanyak lima orang, dapil TTU III sebanyak dua orang dan dapil TTU IV sebanyak dua orang.

Sementara itu, untuk perolehan kursi berdasarkan partai, peraih kursi terbanyak dari Partai Nasdem yang berhasil memperoleh delapan kursi, Partai Golkar sebanyak empat kursi, Partai Hanura sebanyak tiga kursi, Partai Gerindra sebanyak tiga kursi, PKB sebanyak tiga kursi, PDIP sebanyak dua kursi, Perindo sebanyak dua kursi, Partai Demokrat sebanyak dua kursi, PAN sebanyak satu kursi, Partai Berkarya sebanyak satu kursi dan PKS sebanyak satu kursi.

PDIP yang sebelumnya menempati delapan kursi di DPRD harus kehilangan enam kursi. Dengan demikian, palu ketua DPRD TTU berpindah ke Partai Nasdem. Kursi wakil ketua I diduduki Partai Golkar, sedangkan wakil ketua II masih menjadi rebutan tiga partai politik yakni Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua DPW Nasdem NTT, Raymundus Sau Fernandes menuturkan, Pemilu 2019 memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi Partai Nasdem Kabupaten TTU.

Dari perolehan kursi pada Pemilu 2014, Partai Nasdem hanya memperoleh tiga kursi di DPRD TTU, namun pada Pemilu 2019, Partai Nasdem berhasil memperoleh delapan kursi di DPRD TTU dari total keseluruhan kursi sebanyak 30.

Dengan demikian, tambah Raymundus, posisi ketua DPRD TTU yang selama ini dipegang PDIP, diambil oleh Partai Nasdem.

“Kita mampu mengutus delapan kader ke DPRD TTU dan keluar sebagai partai pemenang Pemilu di Kabupaten TTU. Dengan demikian posisi ketua DPRD TTU ada di tangan Partai Nasdem,” tutur Raymundus yang juga Bupati TTU dua periode itu. (R4)

TABEL

Anggota DPRD TTU 2109-2019 Wajah Baru

1. Hendrik F Bana
Partai Nasdem dapil I
Perolehan suara caleg : 3.046 suara
Perolehan suara partai : 11.241 suara

2. Hilarius Ato
Partai Hanura dapil I
Perolehan suara caleg : 1.308 suara Perolehan suara partai : 6.136 suara

3. Oktofianus Sasi
Partai Nasdem dapil I
Perolehan suara caleg : 2.082 suara
Perolehan suara partai : 11.241 suara

4. Florentinus Sonbay
Partai Berkarya dapil I
Perolehan suara caleg : 1.449 suara
Perolehan suara partai : 2.078 suara

5. Marianus Lai Manek
Partai Perindo dapil II
Perolehan suara caleg : 1.290 suara
Perolehan suara partai : 2.650 suara

6. Hironimus Funan
Partai Nasdem dapil II
Perolehan suara caleg : 1.258 suara
Perolehan suara partai : 6.676 suara

7. Irenius Frederik Taolin
Partai Hanura dapil III
Perolehan suara caleg : 1.911 suara
Perolehan suara partai : 4.437 suara

8. Brando Sonbiko
Partai Nasdem dapil III
Perolehan suara caleg : 1.020 suara
Perolehan suara partai : 3.767 suara

9. Servianus Sandi Sally
PKB dapil III
Perolehan suara caleg : 1.161 suara
Perolehan suara partai : 2.800 suara

10. Falentinus Manek
Partai Perindo dapil III
Perolehan suara caleg : 855 suara
Perolehan suara partai : 2.316 suara

11. Arnoldus Rusae
Partai Nasdem dapil IV
Perolehan suara caleg : 1.933 suara
Perolehan suara partai : 6.339 suara

12. Paulinus Efi
Partai Nasdem dapil IV
Perolehan suara caleg : 1.461 suara
Perolehan suara partai : 6.339 suara

13. Yohanes Salem
Partai Demokrat dapil IV
Perolehan suara caleg : 1.247 suara
Perolehan suara partai : 1.880 suara

14. Landelinus Kono Meta
Partai Gerindra dapil IV
Perolehan suara caleg : 842 suara
Perolehan suara partai : 1.799 suara

Anggota DPRD TTU 2109-2019 Wajah Lama

1. Karolus Boromeus Sonbay
Partai PDIP dapil I
Perolehan suara caleg : 1.449 suara Perolehan suara partai : 6.082suara

2. Amandus Nahas
Partai Golkar dapil I
Perolehan suara caleg : 1.062 suara
Perolehan suara partai : 4.731 suara

3. Agustinus Siki
PKB dapil I
Perolehan suara caleg : 750 suara
Perolehan suara partai : 2.492 suara

4. Arifintus Talan
PKS dapil I
Perolehan suara caleg : 1.181 suara
Perolehan suara partai : 2.396 suara

5. Donatus DG Nurak
Partai Demokrat dapil I
Perolehan suara caleg : 546 suara
Perolehan suara partai : 2.275 suara

6. Fabianus One Alisiono
Partai Gerindra dapil I
Perolehan suara caleg : 814 suara
Perolehan suara partai : 2.237suara

7. Yoseph Nube
Partai Nasdem dapil I
Perolehan suara caleg : 1.304 suara
Perolehan suara partai : 11.241 suara

8. Paulus J Naibesi
Partai Nasdem dapil II
Perolehan suara caleg : 1.604 suara
Perolehan suara partai : 6.676 suara

9. Hendrikus F Saunoah
PDIP dapil II
Perolehan suara caleg : 1.033 suara
Perolehan suara partai : 3.869 suara

10. Theodorus Tahoni
PKB dapil II
Perolehan suara caleg : 1.172 suara
Perolehan suara partai : 2.892 suara

11. Therensius lazakar
Partai Golkar dapil II
Perolehan suara caleg : 1.001 suara
Perolehan suara partai : 2.777 suara

12. Leonard Naibobe
PAN dapil II
Perolehan suara caleg : 686 suara
Perolehan suara partai : 1.950 suara

13. Agustinus Tulasi
Partai Golkar dapil III
Perolehan suara caleg : 626 suara
Perolehan suara partai : 2.161 suara

14. Yasintus Usfal
Partai Gerindra dapil III
Perolehan suara caleg : 998 suara
Perolehan suara partai : 1.961 suara

15. Klemens Anin
Partai Golkar dapil IV
Perolehan suara caleg : 1.159 suara
Perolehan suara partai : 2.909 suara

16. Yasintus Lape Naif
Partai Hanura dapil IV
Perolehan suara caleg : 987 suara
Perolehan suara partai : 2.315 suara.

Advertisement
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

TNI-POLRI Siap Amankan Kunker Presiden di Belu

Published

on

Apel gelar pasukan pengamanan kunker Presiden di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Atambua, penatimor.com – Personel TNI-POLRI dan unsur pendukung pengamanan lainnya melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan VVIP kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Kabupaten Belu, yang digelar di lapangan Simpang Lima Atambua, Minggu, (19/5) sore.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos dan dihadiri oleh Karoops Polda NTT Kombes Pol Drs. Rudi Kristantyo, Kasiops Korem 161/WS Kolonel Inf. Pakpahan dan Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.Si serta para pejabat lingkup Polri maupun TNI.

Dalam amanat Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto yang dibacakan oleh Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos., menyampaikan bahwa, apel gelar pasukan sangat perlu dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik perorangan maupun hubungan satuan serta pemahaman tentang langkah dan tindakan sesuai dengan protap pengamanan VVIP yang berlaku.

“Manfaat apel gelar pasukan ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan utamanya untuk menjamain kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari adanya kesalahan prosedur pengamanan di lapangan,” ucap Pangdam dalam sambutannya.

Dikatakannya, Kodam IX/Udayana selaku komando operasi pengamanan VVIP wilayah BALI-NUSRA bersama-sama Polda NTT, Pemda NTT dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

“Untuk itu kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai komando harus dipahami dan menjadi pedoman agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pengamaan,” katanya.

Lanjutnya, kepada seluruh personel Satgas Pam VVIP, Pangdam XI/Udayana memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengamanan nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, diantaranya, pahami dan kuasai protap pengamanan VVIP, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembangan, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, secara cermat dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus serta laporkan sesuai dengan rantai komando.

“Semua penekanan yang saya sampaikan ini agar dipahami, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh personel Satgas Pam VVIP, sehingga kegiatan kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” harapnya.

“Tugas ini merupakan tugas yang mulia yang dibebankan kepada kita, oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita harus mewujudkan keberhasilan pengaman ini, tidak ada alternatif lain bahwa kita harus menjaga keamanan seluruh wilayah NTT ini, khususnya di Kabupaten Belu terutama dalam kunjungan kerja Presiden RI kali ini,” pungkasnya. (R5)

Continue Reading

UTAMA

Segera Rotasi Pejabat, Wali Kota: Ini Mutasi Terbanyak

Published

on

Jefri Riwu Kore (NET)

Kupang, penatimor.com – Ratusan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan dimutasi, sekaligus pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) serta pejabat eselon III atau setingkat Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) yang masih lowong.

“Direncanakan mutasi akan dilakukan hari Senin, namun tanggalnya belum dipastikan,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang, belum lama ini.

Menurut Wali Kota, saat ini masih dalam proses, karena mutasi harus dilakukan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan masing-masing.

Hal ini agar jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah penataan birokrasi harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kami masih harus membahasnya secara baik, karena ini banyak orang, mungkin merupakan mutasi terbanyak yang pernah ada, karena mutasi sampai di jabatan di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan lainnya,” ungkapnya.

Adapun jabatan yang akan mutasi yakni 8 jabatan eselon II setingkat kepala Dinas (Kadis) yang sementara berproses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain jabatan Kadis, proses mutasi dan pengisian jabatan juga dilakukan untuk enam jabatan Sekretaris Dinas, 14 jabatan Kabid, 32 jabatan Kasie.

Sementara 45 jabatan lowong lainnya yakni Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada kantor camat dan kelurahan.

“Ini merupakan mutasi sampai kepala seksi di tingkat kelurahan, berarti sekitar 300-an orang. Mutasi besar-besaran, sehingga kami harus persiapkan secara baik. Intinya dalam waktu dekat pasti dilakukan mutasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe.

Tes kompetensi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dilakukan secepatnya guna pengisian jabatan yang selama ini lowong dan dijabat oleh Penjabat Sementara.

“Jadi untuk seleksi pengisian jabatan lowong, nanti akan digabungkan waktu pelaksanaannya dengan seleksi eselon II, agar pelantikan juga bisa dilakukan dalam waktu dekat,” terang Ade Manafe. (R1)

Continue Reading

UTAMA

Prostitusi Karang Dempel Masih Eksis

Published

on

Tim Pansus DPRD Kota Kupang mengunjungi lokasi Karang Dempel Alak, Kamis (15/5).

Kupang, penatimor.com – Pemulangan pekerja seks komersial (PSK) Karang Dempel ke daerah asalnya hingga saat ini belum dilakukan pemerintah.

Walau lokalisasi terbesar di Kota Kupang itu secara resmi telah ditutup Pemkot Kupang pada 1 Januari 2019, namun praktik prostitusi masih terus berlangsung.

Hal ini menjadi temuan Pansus DPRD Kota Kupang saat melakukan uji petik, Rabu (15/5).

Ketua Pansus Adrianus Talli menyayangkan kondisi tersebut. Dia bahkan menyalahkan Pemkot Kupang karena melakukan penutupan KD tanpa perencanaan yang matang.

Pasalnya, pasca penutupan KD, para PSK ditelantarkan tanpa jaminan hidup dari pemerintah, sehingga para PSK terpaksa kembali melakoni praktik prostitusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

“Hal ini akan menjadi rekomendasi pansus agar segera diselesaikan dan dicarikan solusinya,” kata Adrianus.

Menurutnya, sebelum penutupan lokalisasi tersebut, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan berbagai hal, termasuk kebutuhan para PSK, mengingat sebagian besar dari mereka bukan warga asli NTT, dan tempat yang mereka diami merupakan rumah sewaan yang harus dibayar setiap bulannya.

Namun yang terjadi, lanjut Adrianus Talli, pemerintah langsung menutup lokalisasi tersebut tanpa memperhitungkan nasib para PSK, sehingga mereka terpaksa melakukan praktik transaksi seks untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

“Bagaimana mereka dilarang untuk menerima tamu, sementara mereka mau makan dan membayar kontrak tidak punya biaya, dan ini terjadi sudah berbulan-bulan. Jadi kita tidak bisa salahkan PSK jika mereka masih bekerja, karena mereka juga butuh makan dan minum,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota Pansus DPRD Kota Kupang Padron Paulus. Menurut dia, penutupan lokalisasi Karang Dempel dilakukan pemerintah tanpa perencanaan yang baik, sehingga nasib para eks PSK terkatung-katung menunggu proses pemulangan, sehingga mereka terpaksa menerima tamu lagi untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk itu, Padron Paulus berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para PSK agar mereka tidak lagi melayani tamu untuk memenuhi kehidupan mereka.

“Kita tidak bisa langsung salahkan PSK bahwa mereka melanggar aturan yang telah dikeluarkan, dengan masih menerima tamu, sementara mereka harus membayar kontrakan dan lainnya. Mau ambil uang dari mana, jika belum memiliki kepastian untuk pemulangan, jangan langsung mengambil langkah penutupan,” katanya.

Menurut Padron, pemerintah harus bertanggung jawab, karena ini merupakan manusia yang perlu makan dan minun.

Selain itu, Mery Salouw, mengatakan, banyak PSK yang sudah tinggal puluhan tahun di Kota Kupang dan mengantongi KTP-e Kota Kupang.

“Bagaimana dengan masalah ini, jangan sampai hak warga negara dibiarkan begitu saja. Pikirkanlah solusi yang terbaik dengan perencanaan yang matang, jangan hanya mengambil keputusan lalu membiarkan para PSK ini tidak makan dan diusir dari kontrakan karena tidak membayar. Ini harus menjadi perhatian serius, harus juga terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk waktu pemulangan secara pasti,” ungkapnya.

Pansus DPRD Kota Kupang ini dipimpin oleh Adrianus Talli, dengan anggota Yapi Pingak, Setyo Ratuarat, Mery Salouw, Theodora Ewalde Taek, Moses Mandala, Padron Paulus, Juven Tukung, Jhon G. Seran dan Nitanel Pandie. (R1)

Continue Reading




Loading...

Trending

error: Content is protected !!